Beban Berat Desa Penopang Pangan di Halmahera Tengah

Oleh: Sahrul Jabidi

Independen- Desa-desa di Kecamatan Weda, Halmahera Tengah sudah menjual tanah pertaniannya ke perusahaan tambang. Kini Pemerintah berharap Desa  Kobe dan Desa Sawai Itepo bisa menjadi penopang pangan desa-desa yang sudah tidak punya tanah pertanian. Nyatanya kedua desa ini juga terengah-engah mencukupi kebutuhan mereka.

Kebun jagung warga
Lahan pertanian seluas 1,2 hektare yang ditanami jagung di Desa Kobe Halmahera Tengah (Foto: Sahrul Jabidi)

Hari mulai beranjak siang, Rabu (28/03/2024). Perjalanan menuju Desa Kobe dan Desa Sawai Itepo Kecamatan Weda Tengah menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam 30 menit dari Weda Ibukota Kabupaten Halmahera Tengah.

Dua desa ini dulunya satu, namun pada tahun 1968 terpecah menjadi dua kelompok yang dikenal dengan Kobe Gunung dan Kobe Pante, kemudian pada tahun 2008 baru dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Sawai Itepo dan Desa Kobe yang sebenarnya lebih menggambarkan suku Sawai secara umum di daratan Halmahera Tengah.

Masyarakat di dua desa itu berprofesi sebagai petani dan nelayan yang bergantung pada hutan dan laut demi kebutuhan sehari-hari. Mereka selalu disinggung Dinas Pertanian Halmahera Tengah sebagai desa yang masih bertahan dengan pangan lokal.  Hal ini dikarenakan mereka jauh dari aktivitas industri pertambangan, namun menjadi penopang pangan desa lain yang berada di lingkungan tambang.

Yordan Warga Desa Kobe Peplis mengatakan, sampai saat ini masyarakat di dua desa itu tidak mengalami kekurangan pangan, karena rata-rata masyarakat memiliki lahan Perkebunan. Bila ada hasil yang lebih, maka dijual ke Weda Ibukota maupun Desa Lelilef.

Namun tanaman pangan lokal yang dihasilkan dari kebun tidak sebanyak hingga mencapai ton, sebagaimana yang disampaikan pemerintah dengan harapan bisa membantu desa lain.

“Sampai sejauh ini  tidak ada kekurangan pangan. Hanya saja lahan yang memang terbatas, karena daerahnya penggunungan,” kata Yordan begitu disambangi di desa setempat, Kamis (29/03/2024). 

Dia menjelaskan ada lahan pertanian yang disediakan oleh Pemerintah Desa untuk ditanami jagung dengan luasan 1,2 hektare. Setelah dipanen kemudian ditanami kedua kalinya sudah tidak subur, dikarenakan kondisi tanah yang tidak mendukung, maka lahan tersebut harus disesuaikan dengan jenis pangan lainnya yang sesuai dengan kondisi tanah.

“Kalau tanaman disini harus kita sesuaikan dengan kondisi tanahnya dengan tanaman lokal misalnya, ubi, pisang dan batatas, tapi jika tanaman yang lain memang susah bisa subur,” ucap Yordan.

Padahal dia berencana apabila penanaman jangung ini berjalan maksimal, maka hasilnya akan dijual ke PT IWIP. Namun sistem pertanian ini gagal karena kualitas tanah yang tidak mendukung.

“Kalau pada saat panen jagung tidak sampai ton, jadi hanya cukup untuk dijual kepada warga dalam kampung,” ujar Yordan.

Kepala Desa Kobe Robertus Hasan, mengatakan bahwa tidak mudah untuk mendorong sistem pertanian ini lebih besar sebagai penopang pangan di Kabupaten Halmahera Tengah. Apalagi posisi rata-rata lahan berada pada lereng pegunungan.

Rencananya pada tahun 2024 ini para petani dikembangkan, melalui pemberdayaan petani yang harus butuh pendampingan yang masif. Hal ini, karena, sistem pertanian tidak sama dengan dengan diluar Maluku Utara, sebab lahan yang hanya 1 hektar, kemudian bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis tanaman lainnya.

“Kami coba membuat satu program pemberdayaan petani, sehingga mereka mampu merawat dan mengelola lahan pertanian,” kata Robertus begitu dikonfirmasi, Kamis 29 Maret 2024.

Jumlah kelompok tani yang dibina oleh Desa hanya 1 kelompok tani yang terdapat sebanyak 15 petani. Para petani tetap didorong dengan diberikan bantuan berupa pupuk, bibit sayuran dan alat produksi pertanian berupa bajak atau traktor.

Masyarakat setempat juga masih memiliki lahan perkebunan yang bisa digunakan untuk menanam tanaman pangan mereka.

Robertus mengaku, salah satu kendala yang dihadapi yaitu kualitas tanah dan kebiasaan para petani yang tidak mampu merawat tanaman, karena memang sistem pertanian tidak sama dengan di daerah lain, sehingga paling tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam kampung, dan apabila sedikit lebih dijual ke desa lain.

Sementara, Mantan Kades Sawai Itepo Yansen Papaceda, mengatakan bahwa kondisi pangan lokal desa setempat sudah tidak bisa diharapkan, apalagi mendorong pangan yang cukup untuk kebutuhan baik warda dalam desa maupun di luar.

Saat ini, kata Yansen, banyak warga yang sudah menjual lahan perkebuanan ke perusahan pertambangan hingga mecapai 10-20 hektar. Lahan perkebuanan yang seharusnya dipertahankan untuk bisa makan dari hasil kebun kini telah dijual, yang akan berdampak buruk dikemudian hari.

“Jadi di kemudian hari masyarakat tidak lagi mengandalkan hasil dari kebun yang sebelumnya bisa hidup dengan berbagai tanaman bulanan maupun tanaman tahunan, melainkan harus dibeli dari luar,” kata Yancen begitu dikonfirmasi, Kamis (29/03/2024).

Padahal, kata Yansen, semasa pemerintahannya, kelompok tani masih ada, bahkan hasil tanaman masih bagus dengan berbagai tanaman sayur-sayuran kemudian dijual ke Weda dan Lelilef.

Namun, karena tejadi perubahan matapencaharian masyarakat, maka pada tahun 2023 lalu program pemerintah desa hanya fokus pemberdayaan para nelayan, sementara petani sudah tidak bisa diharapkan, karena kedepan mata pencaharian masyarakat bukan lagi di darat, tapi ke laut.

“Saya sudah biang ke mereka, jangan kaget terhadap uang yang ditawarkan oleh perusahaan. Tinggal menunggu waktu penggusuran dari pihak perusahan. Kan tidak mungkin, setiap saat perusahan ini memberikan jaminan hidup. Jadi hari ini belum di gusur, tapi sewaktu-waktu mereka dari pihak perusahan lakukan pergusuran, kita mau buat apa, sementara kebunnya sudah dijual,” ujar Yansen.

Kebun warga
Kebun milik warga Desa Kobe Halmahera Tengah. (foto: Sahrul Jabidi)

Lahan Terbatas, Konsumsi Pangan Meningkat

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Tengah Sabilul Huda, mengatakan, ada dua hal yang menjadi pemicu kosumsi pangan mengalami peningkatan diantaranya, konsumsi perkapita setiap komoditas yang ini dipengaruhi oleh pola konsumsi.

Perubahan pola konsumsi terutama di perkotaan sedikit bergeser konsumsi beras dari 150 gram/kapita/hari menjadi 206,7 gram/kapita/hari.

Kemudian seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kenaikan konsumsi pada semua jenis komoditas mengalami kenaikan.

Data Konsumsi Pangan Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Halmahera Tengah menyebutkan bahwa Masyarakat Desa Kobe Peplis mengkonsumsi beras per tahun sebanyak 60.199 kilogram, pisang 20.387 kilogram, sagu 11.650 kilogram, ubi jalar 7.281 kilogram, ubi kayu 17.474 kilogram dengan jumlah penduduk sebanyak 809 jiwa.

Sementara Sawai Itepo dengan jumlah pemnduduk sebanyak 1.078 telah mengkonsumsi beras per tahun sebnyak 80.216 kilogram, pisang 27.166 kilogram, sagu 15.523 kilogram, ubi jalar 9.702 kilogram, ubi kayu 23.285 kilogram.

Sementara produksi pangan di Kecamatan Weda Tengah sendiri memang tiap tahun mengalami penurunan, sementara komsumsi pangan setiap tahun mengalami peningkatan.

Hal ini karena keterbatasan lahan produksi akibat hadirnya industri pertambangan dan sebagian warga yang menjual lahan. Data lahan produksi pangan lokal pada tahun 2023 menyebut luas lahan produksi hanya 2.882 Ha. Lahan produksi ini rata-rata ditanami pangan lokal berupa ubi kayu, ubi jalar, pisang, jagung dan sagu.

“Kalau bilang ketersediaan pangan lokal sendiri memang tidak mencukupi kebutuhan,” ucapnya.

Apabila dua desa ini menjadi penopang pangan maka harus ada upaya yang intens untuk dilakukan pendampingan dan pemetaan jenis pangan, begitu juga harus dilihat komodtas unggulan yang didorong untuk menjadi penopang kebutuhan pangan bagi masyarakat di Kecamatan Weda Tengah, karena dua desa itu hanya berpotensi pada ubi kayu.

“Kalaupun kualitas tanah yang tidak mendukung, maka harus kembali pada komoditas pangan yang sesuai atau sebelumnya yang bisa tanam. Bahkan saat ini orang lebih mengutamakan kualitas pangan, daripada kuantitasnya,” ucap Uda.

Uda mengaku, rata-rata produk pertanian datang dari luar, sementara konsumsi beras rumah tangga Kabupaten Halmahera Tengah per hari mencapai 19 ton. Ini belum konsumsi di perhotelan, cafe rumah makan dan industri.

Kita juga berupaya melakukan sejumlah kegiatan, karena ada anggaran yang bersumber dari APBD yang diploting untuk peningkatan pangan lokal.

“Kita akan melihat tenaga kerja yang produktif, karena pemerintah kalau membuat program harus ada kelompok tani, karena rata-rata warga sudah bekerja di perusahaan,” ujarnya.

*) Tulisan ini merupakan republikasi berita yang naik di portal Haliyora.id pada 6 Juni 2024.  Liputan ini merupakan bagian dari program Fellowship “Mengawasi Proyek Strategis Nasional” yang didukung Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.

kali dilihat