Independen --- LaporCovid19.org melakukan survei persepsi warga yang dirilis Oktober 2020 menunjukkan hanya 31% warga yang bersedia menerima vaksin Sinovac-Biofarma dan 44% warga bersedia menerima vaksin Merah Putih yang dirintis Eijkman.
Hasil ini menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat pada upaya pengadaan vaksin yang dilakukan pemerintah. Ketidakpercayaan ini perlu direspon pemerintah dengan membangun komunikasi yang terbuka soal vaksinCovid-19.
Ironisnya, pemerintah beberapa kali justru membangun citra negatif. Pernyataan saling silang soal kapan dilakukan vaksinasi Covid-19 antara Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional/Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Terawan adalah salah satu contoh buruknya koordinasi di pemerintah.
Pemerintah perlu lebih transparan soal vaksin ini, terutama di soal aspek keamanan dan biaya. Data uji klinis dari penelitian vaksin yang hendak dibeli pemerintah, perlu dibuka dengan memberi akses ke publik sehingga masyarakat khususnya kalangan akademik dapat menguji keamanan vaksin tersebut. Perusahaan farmasi baik itu asing seperti Sinovac, Sinopharm, Cansino maupun dalam negeri seperti Biofarma perlu membuka data uji klinisnya.
BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) sebagai otoritas yang akan memberikan persetujuan jenis vaksin yang perlu beredar di Indonesia, juga perlu lebih terbuka. Hasil pengujiannya perlu dibuka ke publik, mengingat ini demi keselamatan dan kesehatan satu bangsa.
Pengadaan vaksin, meski kondisi darurat, tetap perlu ada transparansi anggaran. Jika rencana pemerintah akan membei vaksin pada 170 juta sehingga membutuhkan 340 juta vaksin, sedangkan harga vaksin Sinovac-Biofarma diperkirakan 200 ribu, maka total anggaran yang dibutuhkan minimal 68 triliun rupiah. Ini hanya biaya pengadaan. Maka transparansi biaya dari pihak perusahaan farmasi maupun pemerintah mendesak pula dibuka.
Jika transparansi ini dilakukan, maka kepercayaan masyarakat pada vaksin Covid-19 akan meningkat. Sehingga ketika tiba waktunya vaksinasi massal, tidak ada lagi penolakan dari masyarakat.
Opini: Bayu Wardhana
