Sunat Perempuan Tradisi Kekerasan yang Dipelihara

foto: Adek Berry I Getty Images

INDEPENDEN, Jakarta – Mitos itu sangat dipercaya. Titipan iblis yang dimaksud adalah klitoris pada bagian reproduksi perempuan. Klitoris dianggap biang keladi yang membuat perempuan menjadi liar secara seksual, sumber birahi, dan sumber kenakalan sehingga diyakini harus dirusak dengan cara mutilasi atau pun digores dan ditusuk dengan jarum. Proses ‘pembersihan’ klitoris pada perempuan ini lebih dikenal sebagai sunat perempuan atau female genital mutilation (FGM).

Dalam hal sunat perempuan, Indonesia sendiri menduduki posisi ketiga dunia setelah Mesir dan Etopia. Lembaga PBB untuk Anak, UNICEF tahun lalu mencatat, lebih dari separuh jumlah anak perempuan di bawah usia 11 tahun telah menjalani sunat. Data yang dikeluarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan 2015, jumlah anak perempuan berusia 0-14 tahun mencapai 34.102.486.

Sunat perempuan merupakan tradisi yang sampai saat ini masih hangat diperdebatkan. Di satu sisi, sunat perempuan diyakini sebagai cara seseorang menjadi ‘Islam’.  Di sisi lain tradisi ini dianggap tidak bermanfaat secara kesehatan.

Menurut Direktur Eksekutif Kapal Perempuan Misiyah, sunat perempuan merupakan awal terbentuknya cap negatif terhadap kaum hawa. Sejak lahir, perempuan dianggap sosok yang membawa sesuatu yang buruk. Perempuan dianggap makhluk liar karena punya nafsu sahwat tinggi, sehingga tubuhnya perlu dikendalikan. “Sejak lahir loh, sudah diberi label,” katanya.

Sunat perempuan merupakan bentuk penundukkan terhadap perempuan. Perempuan menjadi gender kelas dua atau tidak setara dengan gender laki-laki. Penundukkan ini, mempunyai pengaruh signifikan. Dalam ruang-ruang keluarga, tak bisa mengambil keputusan. Di tingkat yang lebih tinggi, keterwakilan dan kepemimpinan di wilayah publik dan politik, keterlibatan perempuan sangat minim. “Kalau sudah ditundukkan, dia akan terbiasa tunduk dalam bentuk apa pun,” lanjut Missiyah.

Sunat perempuan dilakukan dengan pelbagai macam cara, tergantung lokasinya. Berdasarkan catatan Kapal Perempuan, kebanyakan aktivitas ini dilakukan dengan cara menyayat, dan menusuk klitoris dengan jarum.

Ada juga cara lain dalam bentuk simbolik. Misalnya di Jawa Timur, sunat perempuan dengan menempelkan kunyir pada bagian klitoris, sehingga tidak terlalu berdampak terhadap risiko kesehatan. Namun, dengan cara apa pun, tetap terjadi ketidakadilan gender pada aktivitas sunat perempuan.

Sejauh ini, Kementerian Kesehatan punya regulasi tersendiri tentang sunat perempuan. Pada 2014 lalu, Kementerian Kesehatan menyerahkan sepenuhnya pedoman khitan perempuan kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak (MPKS). Majelis ini terbentuk pada 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 366/Menkes/SK/V/2006 tentang Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak Departemen Kesehatan.

Berdasarkan surat tersebtu, salah satu peran MPKS adalah memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Syarak menurut ajaran Agama Islam di bidang kesehatan. Majelis ini sejak dibentuk mendapat anggaran dari negara.

Dalam surat keputusan Ketua MPKS yang ditandatangani Achmad Sanusi Tambunan, menjelaskan tentang landasan sunat perempuan. Surat itu menyebutkan sunat perempuan merupakan fitroh dan syiar Islam yang diyakini orang-orang para pemeluknya yang dalam tatanan syariat agama sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. Keputusan itu juga menjabarkan secara teknis pedoman yang harus dilakukan dalam melakukan praktik sunat perempuan.

Meski demikian, bentuk ini tetap dianggap bentuk kontrol terhadap perempuan. Perbedaan cara sekedar mengurangi resiko terhadap kecelakaan kesehatan. Tapi secara mendasar, cara berpikirnya tidak berubah. “Pembatasan dan juga penundukkan perempuan itu tidak bergeser. Yang bergeser hanya mekaniknya. Medisnya,” lanjut perempuan yang akrab disapa Missi.

Pemerintah Tidak Mengedukasi Publik

Ketua Yayasan Kalyanamitra Listyowati ikut menimpali. Ia mengatakan sunat perempuan masih dipertahankan sebagai tradisi lantaran minim edukasi kesehatan terhadap masyarakat. Pemerintah kurang optimal menjalankan fungsi edukasi, padahal perannya cukup strategis. “Bahwa ini sebenarnya ini berbahaya. Kami menduga dampak sunat perempuan terhadap kesehatan tidak disosialisasikan pemerintah,” katanya saat ditemui di kantornya di kawasan Cilitan, Jakarta Timur.

Berdasarkan penelitian Badan Kesehatan Dunia (WHO) 2013, sunat perempuan dengan melukai bisa menyebabkan risiko kemandulan. Risiko kesehatan lainnya adalah infeksi kencing, kista, dan komplikasi dalam melahirkan.

“Kalau hal ini disosialisasikan pemerintah melalui dokter dan bidan pasti masyarakat akan percaya. Dokter atau bidan pun bisa menolak jika ada permintaan masyarakat untuk menyunat anak perempuannya,” kata Lilis.

Selain itu, ia menyampaikan sunat perempuan sudah tidak relevan lagi. Sebab, kata dia, di sejumlah Negara yang mayoritas penduduknya Islam sudah melarang sunat perempuan. “Misalnya di Mesir, itu sudah hampir 10 tahun lalu mereka melarang sunat perempuan,” katanya.

 

M. Irham I Y. Hesthi M.