Pertarungan Aturan Sunat Perempuan

foto: Simon Maina I Getty Images

INDEPENDEN, Jakarta – Pada 6 Februari lalu, dunia memperingati hari Bebas dari Pengerusakan Kelamin Perempuan atau Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation. Peringatan ini sudah dimulai sejak 2003 silam menyusul tingginya angka sunat perempuan di dunia.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mencatat jumlah perempuan di dunia yang telah disunat mencapai 200 juta orang. Sebanyak 44 juta perempuan di bawah usia 14 tahun telah dipotong klitorisnya. Pravelensi tertinggi terjadi di Gambia, yaitu mencapai 56 persen, dan Mauritania 54 persen.

Di tingkat global posisi Indonesia berdasarkan data Unicef, berada pada posisi ketiga setelah Gambia dan Mauritania, dengan catatan khusus angka prevalensi anak perempuan yang disampaikan pemerintah adalah 49 persen. Sedangkan data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan 2013, rata-rata nasional mencapai 51,2 persen anak-anak berusia 0-11 tahun telah menjalani sunat perempuan.  

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon menegaskan dalam kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) praktik sunat perempuan mesti dihapuskan pada 2030 mendatang. Karena praktik ini bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. “Agenda SDGs adalah janji untuk mengakhiri praktik ini (sunat perempuan-red) pada 2030 mendatang,” katanya seperti dikutip dalam situs resminya www.un.org.

SDGs merupakan rencana aksi global dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditandatangani 193 pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Rencana aksi tersebut di antaranya mengakhiri diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, termasuk sunat perempuan dengan target waktu hingga 2030 mendatang.

Aksi SDGs ini kemudian diterjemahkan dalam indikator-indikator di tiap negara sebagai isu nasional. Di tingkat internasional, sunat perempuan masuk dalam tier I dengan argumentasi pertimbangan konseptual indikator telah jelas, metodologi dan parameter tersedia yang didukung  dengan produksi data secara regular di setiap negara.

Akan tetapi, di Indonesia, Bappenas dalam dakumen definisi tujuan operasional goal 5 yang didapat Independen, sunat perempuan masih masuk dalam tier II, karena akan mulai membangun perhitungan dan cara pengumpulan data. Sehingga tidak dilaporkan pada tahun pertama perkembangan SDGs.  

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan sunat perempuan bukan bagian dari isu kesehatan. Dalam hal medikalisasi, Kemenkes menyerahkan pedoman tata cara sunat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak. Lembaga ini dibentuk pemerintah untuk memberikan masukan dan rekomendasi dalam setiap aturan kesehatan yang berkenaan dengan agama.

“Karena memang sunat perempuan tidak ada dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan,” kata Direktur Kesehatan Keluarga Eni Gustina dalam pesan tertulis kepada Independen.id, Senin (27/02).

Eni melanjutkan, keberlangsungan sunat perempuan merupakan tanggung jawab bersama. Dia mengakui sunat perempuan tak ada manfaatnya dan dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan. “Justru ini kewajiban bersama untuk mensosialisasikan,” katanya.

Selain itu, Kemenkes juga telah mengkampanyekan untuk melarang sunat perempuan pada Kongres Ikatan Bidan Indonesia 2016 silam. Kongres ini dihadiri seluruh perwakilan bidan dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota. “Berharap ini segera disampaikan kepada semua bidan yang ada di wilayah kerjanya,” kata Eni.

Isu sunat perempuan kemudian diambilalih Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). KPPPA juga menegaskan sunat perempuan merupakan tradisi atau tak terkait dengan isu kesehatan.

“Saat ini kami sedang menyusun bahan untuk KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi-red) sunat perempuan. Misalnya membuat brosur yang isinya tentang ketidakbermanfaatan sunat perempuan,” kata Deputi bidang Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu saat ditemui di kantornya, Rabu (01/03).

Pribudiarta menambahkan nantinya bahan komunikasi informasi dan edukasi ini disebarkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan di daerah-daerah. “Kita juga bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia untuk sosialisasi ini,” katanya.

Namun, baik dari Kemenkes atau pun KPPPA belum memiliki regulasi yang jelas mengenai sunat perempuan.

Aturan Sunat Perempuan di Indonesia

Sebelumnya, Kemenkes memiliki regulasi tentang pelarangan sunat perempuan. Pada 2006, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI mengeluarkan surat edaran Nomor HK 00.07.1.31047 tentang larangan medikalisasi sunat perempuan bagi tenaga kesehatan. Berdasarkan surat edaran tersebut, maka pada 2007 seluruh instansi penyedia layanan kesehatan dan tenaga kesehatan tidak lagi melayani sunat perempuan. Bagi yang melanggar aturan ini akan mendapatkan sanksi.

Namun, pada 2008 terjadi perlawanan terhadap aturan ini, salah satunya datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI mengeluarkan fatwa penolakan terhadap larangan sunat perempuan pada Mei 2008. Alasannya, sunat perempuan merupakan aturan dan syiar Islam. Sunat perempuan merupakan bentuk ibadah yang dianjurkan.

Salah satu rekomendasi dari MUI adalah mendesak Kemenkes menjadikan fatwa ini menjadi acuan regulasi tentang sunat perempuan. Kemenkes juga diminta memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan sunat perempuan.

Aturan pun dicabut. Hanya butuh waktu dua tahun atau pada 2010, Kemenkes tunduk atas rekomendasi MUI. Dalam pertimbangannya, Kemenkes menyebutkan sunat perempuan harus dilakukan sesuai ketentuan agama tanpa lagi memprioritaskan dampak kesehatan dan faktor kekerasan terhadap perempuan.

Masyarakat sipil yang menolak praktik sunat perempuan melakukan kampanye dari tingkat nasional hingga internasional. Salah satunya memberikan laporan ke PBB serta menggalang petisi internasional untuk mendesak Kemenkes menghentikan praktik sunat perempuan.

Pada 2014 Kemenkes mencabut Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/Menkes/Per/2010 tentang Sunat Perempuan. Akan tetapi, pencabutan peraturan ini bukan berarti praktik sunat perempuan dilarang kembali. Sebab Kemenkes langsung memberikan mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan. Artinya, sunat perempuan tetap dipertahankan.

Ketua Kapal Perempuan, Misiyah menilai sikap pemerintah tidak tegas terhadap sunat perempuan. Jika pemerintah tetap mempertahankan sunat perempuan, maka watak pemerintah sama dengan kalangan tradisional. “Perdebatannya ya, pemerintah itu juga fundamentalis, pemerintah tidak berani terhadap massa yang semakin keras kepada pemerintah untuk isu-isu kaitannya dengan agama,” katanya.

Misiyah juga meminta Kemenkes untuk menerapkan kembali Surat Edaran yang pernah dikeluarkan Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI pada 2006 silam. “Nggak perlu repot untuk berdebat. Menurut saya cukup Kemenkes melarang seluruh tenaga medis untuk melakukan sunat perempuan, itu akan jauh lebih efektif,” katanya.

Perdebatan Sunat Perempuan dalam Agama

Dalam Islam, kewajiban sunat perempuan pun masih dalam perdebatan. Sejumlah riwayat hadist Rasulullah SAW menjelaskan tentang sunat perempuan. Namun, tak satu pun yang menyebutkan kewajiban tentang sunat perempuan.

“Sunat itu makrumah atau kemuliaan bagi perempuan,” kata Peneliti Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) Hilmi Ahmad Azhari saat ditemui di kantornya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (24/02).

Hadist-hadist yang menjelaskan tentang sunat perempuan ini kemudian ditafsirkan macam-macam para ulama klasik mulai dari suatu kewajiban hingga sunah. Sunah artinya dikerjakan akan mendapat pahala, diabaikan tak mendapat dosa.

Menurut Hilmi, drajat makrumah lebih rendah dari sunah. “Jadi kalau ditinggalkan tak mendapat dosa, dikerjakan juga tak mendapat pahala,” katanya.

Sunat perempuan merupakan tradisi turun temurun yang sudah ada di Timur Tengah, bahkan praktik ini sudah dilakukan sebelum Nabi Muhammad lahir. Praktik pertama kali sunat perempuan ditemukan di Mesir. Berdasarkan otopsi mumi seorang perempuan, saat itu sunat perempuan dilakukan dengan memotong seluruh klitoris.

Hilmi mengatakan Nabi Muhammad berpesan terhadap tradisi yang sudah berjalan tersebut, agar sunat perempuan tidak dilakukan berlebihan. Terjadi pergeseran tradisi sunat perempuan yang awalnya memotong seluruh klitoris menjadi dilakukan dengan tidak berlebihan. “Artinya, di sini ada kemungkinan sunat perempuan pada akhirnya dilarang. Sama halnya ketika minuman keras dilarang secara bertahap menurut Islam,” katanya.

Salah satu negara di Timur Tengah, Mesir secara resmi melarang sunat perempuan. Larangan ini justru didorong para ulama dan lembaga otoritas fatwa Islam di sana. Pertimbangannya, sunat perempuan lebih besar risiko bahaya kesehatannya.

“Fatwa larangan sunat perempuan di Mesir ini sekaligus awal mula mengubah mindset dominasi pandangan fiqih klasik. Sebuah kritik meruntuhkan fiqih di masa lalu, dengan adanya fatwa baru yang lebih berlandaskan analisa ilmiah,” kata Hilmi menjelaskan.

 

M. Irham I Y. Hesthi M