Sunat Perempuan di Masyarakat

foto: Marco Longari I Getty Images

Kampanye menolak sunat perempuan di Kenya.

INDEPENDEN, Jakarta – Di tengah tingginya angka sunat perempuan di tanah air, terdapat orang-orang yang ingin mendobrak tradisi berbahaya tersebut. Bukan hanya isu kesehatan dan kesetaraan gender, tapi sunat perempuan memang tak bisa diterima dengan akal sehat.

Novaeny Wulandari (28) menolak menyunat anak perempuannya. Perempuan kelahiran Cilacap, Jawa Tengah mengaku tak pernah mendengar tentang tradisi sunat perempuan. “Di adat saya belum pernah dengar yang namanya anak perempuan disunat,” katanya, Minggu (26/02).

Ibu muda yang sehari bekerja sebagai buruh di Jakarta mengatakan tak mau merusak masa depan anak pertamanya dengan sunat perempuan.  “Ya, karena yang disunat bagian dalam ya. Kalau nggak salah pernah lihat grafisnya. Nah, itu pengaruh ke klitoris, dan bisa mempengaruhi tingkat kepuasan seorang perempuan dalam berhubungan (seksual, red),” katanya.

Menurutnya terdapat perbedaan antara sunat laki-laki dan perempuan. Sunat laki-laki  dilakukan karena faktor kesehatan, sementara sunat perempuan tak ada manfaatnya.

Novaeny juga meyakini sunat perempuan merupakan bagian kekerasan terhadap anak. Sebab, praktik sunat perempuan dilakukan ketika anak masih kecil. Anak-anak hanya bisa menerima keputusan dari orangtuanya. “Anak-anak nggak bisa berontak dengan yang dilakukan orangtua. Bayangkan kalau sudah besar itu perempuan yang disunat, apa nggak kesal. Kalau untuk alasan kebersihan, bisa kok dibersihkan,” katanya.

Beda kasusnya dengan Nenik Harmini (28). Perempuan asal Solo, Jawa Tengah ini punya niat untuk menyunat kedua anak perempuannya saat masih kecil dulu. Akan tetapi, ia kesulitan mencari tenaga kesehatan yang bersedia praktik sunat perempuan. Sampai akhirnya, ia mengabaikan tradisi sunat perempuan. “Tapi nggak apa-apa tuh,” katanya, Selasa (28/02).

Novaeny dan Nenik merupakan ibu muda yang sekarang menjalani hidup di Jakarta. Tradisi sunat perempuan bagi mereka bukan kewajiban dari agama Islam sehingga tak perlu diterapkan.

Peneliti dari Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP Universitas Indonesia, Irwan M Hidayana mengakui sunat perempuan mulai ditinggalkan sebagian masyarakat. Selain kesadaran terhadap kesehatan, peran petugas kesehatan di lapangan juga sangat berpengaruh terhadap praktik sunat perempuan. “Bidan bisa menjadi ujung tombak yang penting untuk sunat perempuan. Bidan cukup bilang nggak usah, nggak ada manfaatnya. Masyarakat akan percaya,” katanya saat ditemui Independen.id di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (28/02).

Hal ini juga berkaitan dengan penelitian yang pernah ia lakukan pada 2016 lalu di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kata Irwan, hampir separuh penduduk pemeluk Islam di sana sudah mulai meninggalkan sunat perempuan. Alasannya, bidan setempat gencar mensosialisasikan sunat perempuan yang tak ada manfaatnya terhadap kesehatan. “Ini sudah mulai ada perubahan,” katanya.

Namun Irwan juga tak menutup mata, sunat perempuan menjadi tradisi yang telah mengakar dari generasi ke generasi. Menurutnya perlu ada kemauan keras dari pemerintah untuk menekan jumlah sunat perempuan di tanah air.

Data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan 2013 menunjukkan praktik sunat perempuan tertinggi terjadi di Gorontalo (83,7 persen) dan terendah di Nusa Tenggara Timur (2,7 persen). Dari 34 provinsi di Indonesia 20 provensi tingkat prevalensi praktik sunat perempuan di atas rata-rata nasional 51,2 persen. Jakarta masuk dalam kota dengan tingkat prevalensi di atas rata-rata nasional.

 

Sunat Perempuan di Indonesia pada Anak Usia 0-11 Tahun. 

Sumber data: Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan 2013.

 

M. Irham I Y. Hesthi M.