Negara Tak Melindungi dari Praktik Perkawinan Anak

Negara Tak Melindungi dari Praktik Perkawinan Anak

foto: Dokumentasi Unicef_Nick Baker

Anak perempuan di salah satu desa berjarak 70 km dari Jakarta. Pernikahan usia anak jamak terjadi di desa ini.

INDEPENDEN, Jakarta – Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia mencatat, hingga saat ini negara tidak melindungi anak-anak dari praktik perkawinan anak. Padahal hampir di semua provinsi praktik perkawinan anak terjadi. Bahkan di DKI Jakarta sekalipun perkawinan anak masih ada.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis tahun 2015, pernikahan anak hingga usia 18 tahun di DKI Jakarta masih 12,08 persen. Sedangkan angka tertinggi di Kalimantan Selatan mencapai 43,48 persen. “Menggunakan perkawinan anak sebagai strategi pengentasan kemiskinan semakin menjerat anak dalam kemiskinan,” katanya ketika ditemui di Jakarta, Minggu (23/7).

Lihat data: Persentase Pernikahan Anak Berdasarkan Kelompok Umur

Sebaliknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melegalkan perkawinan anak, karena memberikan izin pada anak perempuan berusia 16 menikah. Sedangkan ada usia di bawah usia 16 tahun tetap diizinkan menikah jika mendapat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kedua belah pihak orang tua.

Padahal pada tahun 2007 lalu, Komite CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) menyerukan agar Indonesia menaikkan batasan usia perkawinan perempuan dinaikkan menjadi 20 tahun. Namun seruan itu belum ditindaklanjuti pemerintah.

Upaya masyarakat sipil mendorong agar negara mengambil langkah konkrit mengisi kekosongan hukum itu, seperti mengajukan Judicial Review atas UU Perkawinan padal 7 ayat 1 dengan menaikkan usia perkawinan pada perempuan menjadi 18 tahun, belum membuahkan hasil. Hakim Mahkamah Konsititusi menolak karena alasan menunda perkawinan akan menyebabkan zina. “Padahal yang ingin menikahkan anaknya adalah orang tuanya. Alasan zina itu mitos belaka. Anak-anak itu masih ingin sekolah,” kata Supriyadi Widodo Eddyono, Direktur Eksekutif ICJR, di Jakarta, Minggu (23/7).

Selain itu masyarakat sipil telah mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pencegahan dan Perhapusan Perkawinan Anak pada 2016. Dian mengatakan hingga hari ini masih menjadi pembahasan pemerintah. “Berharap akhir 2017 ini rampung,” kata Dian menambahkan.

Jika perlindungan hukum dari praktik perkawinan anak ini tidak kunjung hadir, kondisi ini menunjukkan kontradiksi dengan upaya negara melindungi anak dari praktik pedofilia, khususnya pada anak perempuan. “Karena perkawinan anak bentuk pelegalan pedofilia,” kata Supriyadi.

Dian menilai baru beberapa daerah yang telah menunjukkan upaya serius melindungi anak dari praktik perkawinan anak di antaranya: Kabupaten Gunung Kidul melalui Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak 2015, dan Surat Edaran Gubernur (NTB) Nomor 150/1138/ Kum tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.

Y. Hesthi Murthi