Perempuan dan Korupsi

Perempuan dan Korupsi

Ilustrasi

Independen – Praktik nepotisme dan permisif dengan prilaku koruptif masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Meski kampanye antikorupsi dan semangat melawan nepotisme didengungan pascareformasi 1998, kecendurungan melihat praktik korupsi sebagai kewajaran masih cukup tinggi. Bahkan melihat nepotisme adalah hal normal kembali menguat.

Survei nasional antikorupsi yang dilakukan Polling Center dan Indonesian Corruption Watch selama dua tahun menunjukkan kecenderungan sikap permisif tersebut. Survei terbaru yang dilakukan 5 April-19 Mei 2017 lalu mencatat, terdapat 26 persen dari responden menilai praktik suap adalah hal kewajaran. Tahun lalu survei yang sama menujukkan 30 persen responden menyatakan hal yang sama.

Febri Hendri, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai angka ini masih terlalu tinggi, jika berdasarkan praktik pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan selama ini. “Seharusnya sudah di bawah lima persen,” katanya saat diseminasi hasil survei Juli lalu, “Masyarakat perlu diedukasi lebih tegas.”

Jika dilihat lebih dalam mereka yang menilai praktik korupsi adalah kewajaran, muncul pada masyarakat dengan pendidikan rendah, pendapatan rendah dan dilihat dari sisi gender adalah perempuan. Begitu juga pada sikap permisif pada nepotisme muncul pada kelompok ini.

Survei ini menunjukkan pada masyarkat kelompok bawah dari sisi ekonomi dan pendidikan, cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir. Mereka  melihat praktik “suap kecil” menggunakan hubungan pribadi untuk memperlancar pengurusan layanan publik adalah normal.

Dilihat dari sisi gender persentase perempuan yang setuju dengan menganggap praktik ini normal lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jika pada 2016, 33 persen perempuan nepotisme adalah normal, pada 2017 menjadi 44 persen. Sedangkan pada laki-laki persentase laki-laki yang menyatakan nepotisme adalah prilaku normal adalah 29 persen (2016) dan menjadi 42 persen (2017).

Jika dilihat dari kenaikan persentase memang lebih tinggi laki-laki yaitu 13 persen, sedangkan pada kelompok perempuan 11 persen. Hanya saja dilihat dari jumlah persentase perempuan masih lebih tinggi dua persen dibandingkan laki-laki.

Dian Kartikasari, Sekjend Koalisi Perempuan Indonesia menilai dua hal tersebut dipengaruhi tradisi dan kultur kekerabatan yang dekat dengan perempuan. Selain itu, akses perempuan pada informasi yang masih terbatas. “Mereka menjadi tidak aware mana praktik korupsi dan bukan,” katanya kepada Independen, Jumat (18/8) di Jakarta.

Ia menilai, masyarakat dengan kondisi ekonomi bawah dan pendidikan rendah melihat korupsi dan praktik nepotisme dapat dimaklumi karena tidak ada pendidikan yang baik dan meluas terkait hal ini. Sehingga masyarakat cenderung membiarkan ketika praktik itu terjadi di komunitas. Dian juga menilai pemahaman pola relasi timbal balik dalam komunitas masih cukup kuat sehingga melanggengkan budaya koruptif dan nepotisme. “Ada urusan insecure di komunitas, dan pada perempuan tingkat insecure-nya lebih tinggi,” katanya.   

Gender responden yang menjawab Nepotisme "Normal dan Tindakan yang perlu dilakukan".

Sumber Survei Antikorupsi Nasional Polling Center dan ICW 2017

Jika dilihat dari geografis, sikap permisif ini juga lebih tinggi di area rural. Terkait nepotisme, sikap permisif masyarakat di area perdesaan mengalami lonjakan lebih tinggi 13 persen, dari 31 persen (2016) menjadi 44 persen (2017). Sedangkan di area urban, meski sama-sama meningat tapi persentase peningkatan masih lebih rendah dibandingkan area rural, yaitu 11 persen, dari 31 persen (2016) menjadi 42 persen (2017).    

Heny Susilowati, peneliti senior Polling Center menjelaskan ini terjadi karena akses pada informasi dan layanan publik, seperti kesehatan yang masih terbatas di daerah, terutama di Indonesia Timur. Argumentasi itu, kata Heny, muncul saat diskusi terfokus dengan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat untuk melengkapi survei ini. “Jumlah dokter yang tidak banyak dan kehadirannya yang terbatas menyebabkan budaya terima kasih dengan memberikan benda masih terjadi,” kata Heny.

Perempuan lebih toleran pada praktik pemberian yang tidak berhubungan dengan uang. Pada perempuan berpendidikan dan pendapatan rendah, kata Heny, cenderung permisif, meski hak mendapatkan layanan publik tidak terpenuhi dengan baik.

Lihat grafik: Pendidikan vs Nepotisme

Sehingga untuk mempertahankan akses yang dimiliki, perempuan memilih memberikan gratifikasi atau melakukan nepotisme. “Karena perempuan tidak siap berkonfrontatif,” katanya.

Dian menambahkan kondisi itu terjadi karena selama ini kultur menempatkan perempuan pada posisi aman.  Karena itu pendidikan pada perempuan menegaskan prilaku koruptif dan bukan, harus lebih tegas. “Tapi jangan sampai menimbulkan keterkejutan yang dapat menyebabkan perempuan takut meminta haknya pada akses layanan publik,” kata Dian.  

 

Y. Hesthi Murthi