Persepsi Masyarakat pada Praktik Korupsi

Embed from Getty Images

Ilustrasi

Independen --- Survei Polling Center dan ICW juga memetakan persepsi masyarakat pada korupsi, berdasarkan pengalaman atau fakta yang terjadi dari tahun ke tahun yang mereka ketahui. Hasilnya masyarakat menilai, korupsi tertinggi terjadi saat proses mendaftar kerja sebagai pegawai negeri sipil masih mencapai 56 persen.

Sedangkan berurusan polisi menempati urusan kedua (50 persen) dan proses pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah (48 persen) menempati level ketiga praktik korupsi terjadi.  “Korupsi pengadaan barang dan jasa nilainya lebih besar meski intensitasnya lebih kecil,” kata Febri Hendri.

Lihat grafik: Persepsi pada Korupsi

Ketika ditanya lebih dalam pengalaman semua responden terkait suap, persentase pemintaan suap paling tinggi terjadi saat di pengadilan. Sekitar 86 persen responden mengaku pernah diminta memberikan suap ketika berurusan dengan lembaga peradilan, selanjutnya ketika berurusan dengan kepolisian (83 persen) dan mendaftar sebagai pegawai negeri sipil, 82 persen responden mengaku pernah diminta suap.

Lihat grafik: Pengalaman terkait Suap.

Sedangkan pada responden yang pernah berhubungan langsung dengan pegawai pemerintahan mereka mengaku pernah mengalami pemerasan. Dari 283 responden, 41 persen di antaranya mengaku pernah diperas saat berurusan dengan polisi. Sedangkan saat mengakses kelengkapan administrasi publik, dari 1.154 responden, 25 persen di antaranya mengaku pernah mengalami pemerasan.

Lihat grafik: Pengalaman terkait Pemerasan.

Terkait jumlah suap yang pernah diberikan responden ke pegawai pemerintah mendapat layanan publik dalam satu tahun, rata-rata responden menjawab dalam setahun tahun nilai suap yang diberikan mencapai Rp112.000. Jika diasumsikan 64.771.000 keluarga mengeluarkan uang dengan jumlah yang sama untuk mendapatkan layanan publik, diperkirakan jumlah total korupsi kecil di Indonesia paling sedikit mencapai Rp1,2 triliun.   

Di sisi lain dalam survei ini juga menunjukkan sekitar 11 persen dari 261 responden menyatakan tidak siap membela haknya untuk mendapatkan layanan publik. Ini terjadi di antaranya karena faktor tidak memiliki informasi yang cukup untuk memperoleh hak (33 persen), tidak yakin akan kembali mendapatkan haknya (19 persen), dan termasuk  dibutuhkan waktu untuk perjuangan mendapatkan hak (10 persen).

Selain itu terdapat 9 persen yang mengaku takut akan balas dendam ketika melakukan komplain atau memperjuangkan haknya. “Ada yang tidak siap melapor karena enggan mencari tahu dan ada juga pesimis jika melapor akan ada tindak lanjut,” katanya.

 

Y. Hesti Murthi