Sekolah dan Benih Radikalisme

Sekolah dan Benih Radikalisme

foto: pixabay.com

Ilustrasi

INDEPENDEN, Jakarta – Penelitian yang dilakukan sejumlah lembaga anti-terorisme menunjukkan kalangan siswa sangat rentan terpapar paham radikal. Tahun lalu, survei yang dilakukan SETARA Institute terhadap siswa SMA di Jakarta dan Bandung menunjukkan 2,4 persen siswa masuk dalam kategori intoleran aktif atau radikal dan 0,3 persen siswa berpotensi menjadi teroris.

Survei serupa juga pernah dilakukan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) terhadap 59 sekolah swasta dan 41 sekolah negeri. Hasilnya cukup mencengangkan. Lembaga ini menemukan sebanyak 48,9 persen siswa bersedia terlibat aksi kekerasan yang terkait dengan agama dan moral. Survei yang dirilis 2011 silam ini juga menunjukkan sebanyak 63,8 persen siswa bersedia terlibat dalam penyegelan rumah ibadat penganut agama lain.

Indikasi dari radikalisme adalah memahami teks Al Quran sebagai sesuatu yang literal sesuai dengan isi dan redaksinya, monopoli kebenaran atas penafsiran Al Quran, memandang sesat kelompok lain yang tidak sealiran, dan memiliki kecendrungan menolak keberagaman. Banyak faktor yang dapat menyumbang benih-benih radikalisme terhadap siswa sekolah. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, ajaran agama Islam di sekolah, sampai sistem pendidikan yang membuat anak didik tak mampu menyaring informasi yang mereka konsumsi.

Namun, baru-baru ini mahasiswa pasca sarjana Universitas Paramadina, Marwan Idris meneliti hubungan artikel radikal terhadap sikap siswa. Hasilnya, siswa yang terpapar artikel radikal Islam meningkatkan radikalisme di kalangan siswa. Penelitian dalam bentuk eksperimen ini dilakukan terhadap 75 siswa SMA. “Setelah diberikan artikel yang berisi tentang konten radikal, ternyata terjadi peningkatan intensi atau kehendak siswa untuk melakukan perbuatan radikal,” katanya, Kamis 24 Agustus 2017.

Baca: Dari Inklusif Menjadi Eksklusif 

Penelitian eksperimen ini juga menunjukkan responden siswa SMA laki-laki lebih mudah dihasut oleh media garis  keras dibandingkan siswa SMA perempuan. Hasil eksperimen menunjukkan siswa SMA laki-laki yang diberikan bacaan media garis keras semakin radikal baik dalam aspek keyakinan, sikap dan niat untuk melakukan perbuatan radikal.

“Jadi kalau dilihat, lelaki itu lebih tertarik dengan berita politik, kekerasan,  atau kasus yang berkaitan dengan hukum yang berlatar belakang agama. Beda dengan perempuan yang cenderung lebih tertarik berita hiburan, berita ringan, dan informasi gosip,” jelas Marwan.

Menurut Marwan, siswa SMA mudah dihasut konten berita Islam radikal karena minimnya literasi media. Literasi media ini sangat dipengaruhi pengetahuan siswa terhadap materi yang dibaca serta kemampuan untuk melakukan konfirmasi atau verifikasi konten berita.

Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan mengenai pemahaman terhadap agama yang dibaca secara kontekstual. “Basic knowledge ini bisa menyaring informasi apa yang harus disikapi dan tidak disikapi, sehingga potensi untuk terkontaminasi radikalisme ini dapat diminalisir,” katanya.

Sekolah bukan menjadi satu-satunya benteng dalam menangkal radikalisme Islam. Tapi sekolah punya keleluasaan untuk membuat perangkat dalam mengidentifikasi masuknya paham radikal kepada siswanya. Salah satunya adalah pendidikan khusus bagi guru agama di sekolah.

“Jadi pemerintah perlu memberikan pendidikan toleransi kepada guru agama dan guru bimbingan konseling, meski kita juga tahu pelajaran agama di sekolah itu juga tidak mendominasi atau paling diberikan 1-2 jam dalam seminggu,” jelas Marwan.

Baca: Mewaspadai Pesan Radikal dalam Buku Sekolah

Ichsan Malik, Psikolog Universitas Indonesia mempunyai pendapat berbeda tentang hal ini. Menangkal radikalisasi di sekolah tidak cukup hanya melibatkan guru agama. "Mereka cenderung dogmatis, seperti halnya guru ilmu pasti yang kadangkala cenderung hitam putih," katanya kepada Independen, Senin (4/9) lalu.

Menurut tokoh perdamaian konflik Maluku ini, sekolah perlu lebih aktif melibatkan guru-guru ilmu sosial yang bisa melihat alternatif lain dari kondisi sosial yang berkembang. "Selain (melakukan transfer pentingnya menghargai, red) soal perbedaan," ujarnya.   

Sementara itu, juru bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ari Santoso mengatakan pemerintah memiliki kebijakan dalam menangkal radikalisme di kalangan siswa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 tahun 2017. Kebijakan ini mengatur kegiatan kokurikuler yang meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembibingan seni dan budaya, atau kegiatan lain yang dapat menguatkan karakter siswa. “Di dalam kegiatan ini salah satunya ada nasionalisme yang bisa mendorong siswa untuk lebih menghormati keberagaman dan kebinekaan di lingkungan masyarakat,” katanya kepada Independen, akhir Agustus lalu.

Kegiatan teknis dari kokurikuler ini akan diserahkan kepada masing-masing sekolah. “Karena itu sekarang kan dikuatkan pendidikan karakter, agar siswa bisa menerima keberagaman,” lanjut Ari.

 

Muhammad Irham I Y. Hesthi Murthi