Mewaspadai Pesan Radikal dalam Buku Sekolah

Mewaspadai Pesan Radikal dalam Buku Sekolah

foto: pixabay.com

ilustrasi

INDEPENDEN.ID, Jakarta - Buku adalah makanan bagi otak. Ketika buku berisi konten radikal, maka yang merasuki otak adalah keyakinan, sikap, dan kecenderungan bertindak radikal.

Dunia pendidikan sempat ramai peredaran buku ajar berkonten radikal untuk Taman Kanak-kanak (TK). Buku bertajuk "Anak Islam Suka Membaca" mulai dari jilid 1 sampai 5 diterbitkan oleh Pustaka Amanah dengan penulisnya Nurani Mustain, seorang lulusan Sarjana Psikologi.

Gerakan Pemuda Ansor melaporkan temuan ini ke pemerintah dan polisi. Sebab di dalamnya bermuatan kata-kata yang berhubungan dengan tindakan menyerang dan perang yang berlandaskan agama. Seperti "ha-ti ha-ti zo-na ba-ha-ya", "sa-hid di me-dan ji-had", “ban-tai”, dan lain sebagainya.

Independen.id masih menemukan buku tersebut beredar di pasaran, namun dengan edisi revisi. Dari jilid 1 sampai 5, independen.id, tak menemukan lagi kata-kata yang mengandung konten radikal. Tak ada lagi kata-kata yang mengandung kekerasan.

Sebenarnya isu tentang konten radikal dalam buku-buku pelajaran bukan hal baru. Buku-buku pelajaran yang berisi pesan radikal, seperti hukum halal membunuh orang yang tak satu agama, atau mengkafirkan pemeluk agama selain Islam.

Menurut Direktur Setara Institute, Ismail Hasani tren penyebaran pesan Islam radikal melalui buku-buku pelajaran sekolah baru terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sebelumnya, pesan-pesan radikal diterbitkan secara mandiri. Tapi belakangan ini, menurut Ismail, kelompok Islam radikal banyak menggunakan penerbit umum. “Bahkan melalui kader-kader penulis atau penerjemah, mereka melakukan penulisan dan penerjemahan,” katanya kepada Independen.id, Senin (09/04).

Baca: Sekolah dan Benih Radikalisme

Ismail melanjutkan pesan-pesan Islam radikal dalam buku pelajaran sekolah ini telah dirancang sebelumnya. Selain melalui sekolah umum, kelompok Islam radikal juga membuat sekolah dan pesantren sendiri untuk memikat pengikut baru. “Saya menyebutnya kelompok yang mengajarkan pandangan keagamaan radikal. Bisa macam-macam bentuknya. Tapi yang cukup intensif infiltrasi lewat pendidikan adalah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia, red),” katanya.

HTI sendiri merupakan organisasi yang mengusung sistem pemerintahan khilafah. Pada Juli lalu, keberadaan organisasi HTI dilarang pemerintah karena dituduh memiliki paham anti-Pancasila.

Berdasarkan hasil penelusuran Independen.id, buku kontroversi buku pelajaran sekolah pertama kali yang menjadi perbincangan publik adalah “Sejarah Kebudayaan Islam” (SKI) Madrasah Tsanawiyah (MTs) kelas VII terbitan Kementerian Agama cetakan 1 tahun 2014. Salah satu isi yang menjadi perdebatan adalah intoleransi terhadap agama lain. Dalam salah satu tulisan secara eksplisit menyebut berhala dilakukan oleh agama selain Islam yaitu Hindu dan Budha.

Lalu pada 2015, ditemukan pesan radikal dalam buku pelajaran berjudul “Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti” untuk siswa SMA. Salah satu pesannya adalah “yang boleh dan harus disembah hanyalah Allah SWT, dan orang yang menyembah selain Allah telah menjadi musyrik dan boleh dibunuh.”

Pesan radikal dalam buku pelajaran sekolah juga sempat menjadi perbincangan publik pada 2016 silam. Saat itu buku berjudul “Anak Islam Suka Membaca” disebut-sebut mengandung kata-kata kekerasan yang menjurus ke arah radikalisme.

“Situasi (keterbukaan informasi, red) membuka kemungkinan penyebaran itu, maka mereka gunakan segala saluran transmisi pengetahuan untuk memperkuat gerakan mereka,” tambah Ismail.

Baca: Dari Inklusif menjadi Eksklusif

Kepala Sub Bidang Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Sujatmiko mengakui sejumlah kelompok Islam radikal sudah melakukan infiltrasi paham-pahamnya melalui dunia pendidikan. Hal ini sudah dirancang dengan sistematis. “Sumbernya itu-itu saja. Ada tiga kelompok besar, salah satunya organisasi yang kemarin dibubarkan itu. Tapi saya tidak mau menyebutkan namanya,” katanya kepada Independen, Rabu (6/9).

Untuk melakukan pencegahan propaganda dari kelompok Islam radikal, BNPT membuat kemitraan dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang tersebar di setiap provinsi. Forum ini berisi elemen dari tokoh masyarakat, dan pemerintahan daerah. Salah satu tugasnya adalah mengawasi konten-konten radikal yang terdapat di dalam buku pelajaran sekolah. “Tiap kurikulum di daerah kan berbeda-beda bukunya (pelajaran, red), jadi ini perlu diawasi,” kata Sujatmiko.

Selain itu, BNPT juga membentuk Duta Damai, yang terdiri dari 10 anak muda untuk melakukan kontra propaganda terorisme. Mereka dilatih mahir di bidang teknologi informasi, komunikasi visual dan blog. Tahun ini sudah terbentuk Duta Damai di delapan provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Bulan ini akan dibentuk di Kalimantan Selatan.

Ia mengatakan, Kepala BNPT Suhardi Alius telah menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait Duta Damai ini. “Untuk melaksanakan kontra propaganda untuk dunia maya,” kata Sujatmiko.

 

Tips Bagi Orangtua Mengawasi Radikalisme di Dunia Pendidikan:

1. Dampingi anak saat belajar dan pastikan materi pelajaran tidak mengandung pesan kebencian, klaim kebenaran berlebihan, dan mengandung unsur kekerasan.

2. Cek secara reguler aktivitas ekstrakurikuler anak untuk pastikan anak tidak terbawa arus radikalisasi.

3. Cek penerbit buku. Jika tidak mengetahui penerbit buku apakah berafiliasi atau tidak dengan kelompok radikal, bisa dikonfirmasi kepada pihak sekolah.

4.  Ajak anak berdiskusi tentang apa pun yang ia temui dari buku dan internet.

5. Arahkan anak untuk mengonsumsi bacaan yang mencerdaskan

6. Laporkan bahan bacaan dan konten lainnya yang sengaja mengajarkan kekerasan terhadap anak

 

Muhammad Irham