Jamkesda Mulai Ditinggalkan

Jamkesda Mulai Ditinggalkan

Pasien hemodialisis saat menjalani pengobatan di RS Muhammad Husein Palembang. Sebagian besar menggunakan jaminan BPJS Kesehatan dan Jamsoskes. Hanya saja, saat ini, data pengguna jaminan Jamsoskes di Sumatera Selatan menurun. Foto: Tasmalinda

INDEPENDEN, Palembang– Jaminan kesehatan daerah yang dikenal dengan Jamsoskes atau disebut program berobat gratis di Sumatera Selatan (Sumsel) mulai ditinggalkan. Jika dibandingkan 2009, ketika program tersebut pertama kali diluncurkan, jumlah penggunanya mengalami penurunan. Setidaknya, di layanan tingkat primer puskesmas di Palembang, jumlah kunjungan dengan klaim Jamkesda menurun. 

Penurunan diprediksi akibat masyarakat sakit juga memiliki pilihan lain atas klaim kesehatan mereka, yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  Pendataan kunjungan jamsoskes berbeda dengan JKN-Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Letizia mengatakan proses pendataan Jamsoskes dilakukan berdasarkan banyaknya kunjungan yang dilakukan warga. Sedangkan pada JKN dihitung kepesertaan yang berobat. ”Untuk menghitung klaim anggarannya,” katanya akhir pekan lalu.

Sehingga bisa jadi, kunjungan warga dengan klaim Jamsoskes ke puskesmas satu kali atau bisa beberapa kali, tergantung kebutuhan warga yang berobat. Secara umum, Dinas Kesehatan menghitung jumlah kunjungan warga berobat dengan jaminan kesehatannya.  Berdasarkan datanya, jumlah kunjungan warga Palembang ke puskesmas menurun.

Pada 2009, awal program itu diluncurkan Gubernur Sumsel, jumlah warga yang berobat mencapai 628.217 kunjungan. Namun, delapan tahun kemudian, jumlah yang berobat menurun. Pada tahun 2016, jumlah kunjungan menjadi 539.510 kunjungan.

Kunjungan warga ke puskesmas Palembang pada 2010 sebanyak 591.102 kunjungan, pada 2011 sebanyak 535.133 kunjungan, tahun 2012 sebanyak 502.855 kunjungan. Kenaikan kunjungan terjadi pada 2013 sebanyak 638.755 kunjungan dan 2014 naik menjadi 652.495 kunjungan. Sedangkan tahun 2015 turun kembali menjadi 568.184 kunjungan.

Sementara jumlah kunjungan pasien Jamsoskes puskesmas di Palembang sampai dengan Juli tahun ini mencapai 41.639 kunjungan. Jumlah ini termasuk yang harus dirujuk ke rumah sakit. Sedangkan pada awal tahun ini jumlah kunjungan tercatat 42.676, Februari sebanyak 40.671 kunjungan, Maret sebanyak 48.195 kunjungan, April sebanyak 43.372 kunjungan, Mei sebanyak 43.814 kunjungan, dan di bulan Juni sebanyak 33.106 kunjungan serta di bulan Juli sebanyak 40.699 kunjungan.

Kondisi ini hampir sama dengan peningkatan jumlah pasien di rumah sakit rujukan akhir di Palembang. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Muhammad Husein Palembang mencatat selama tiga tahun terakhir masyarakat berobat dengan menggunakan klaim BPJS mengalami peningkatan, baik pengobatan rawat jalan maupun rawat inap.

Untuk pasien rawat jalan, berdasarkan berdasarkan data dari instalansi rekam medik RSUP Muhammad, jumlah warga yang berobat dengan klaim BPJS sebanyak 86.747 pasien atau sekitar 62,74 persen. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan Jamsoskes yang berjumlah 14.521 pasien (Semester I, 2017).

Kondisi yang sama juga tahun  2016, jumlah pasien dengan menggunakan klaim BPJS mencapai 151.466 pasien (56,91 persen). Sedangkan Jamsoskes hanya 29.814 (11,20 persen). Pada 2015, jumlah pasien rawat jalan dengan jaminan BPJS sebanyak 152.941 pasien (53,83 persen) sedangkan Jamsoskes sebanyak 29.061 pasien (10,23 persen).

Hal yang sama pada pasien rawat inap, jumlah kunjungan pasien sampai dengan semester I tahun 2017 mencapai 13.437 pasien (72,87 persen), sementara pasien Jamsoskes sebanyak 4.006 pasien (21,73 persen). Tahun 2015, jumlah kunjungan rawat inap pasien dengan jaminan BPJS mencapai 23.802 (69,99 persen), dan jamsoskes 7.867 (23,13 persen). Jumlah pasien dengan jaminan BPJS ini mengalami peningkatan pada tahun 2016, jumlah kunjungan pasien dengan jaminan BPJS meningkat menjadi 25.029 pasien (70,92 persen) dan pada Jamsoskes 8.312 atau 23,55 persen.

“Masalahnya, data yang dihimpun rumah sakit hanya menerangkan jaminannya saja. Di jaminan BPJS tidak dijelaskan apakah itu BPJS KIS (disubdisi, red) atau mandiri. Sehingga tidak lengkap juga membandingkan data kunjungan BPJS dengan Jamsoskes yang penggunannya merupakan masyarakat miskin,” kata Direktur RSMH, M. Syahrir, akhir pekan lalu.

 

 

Layanan Rujukan BPJS Lebih Dipilih Masyarakat 

Jaminan kesehatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) lebih dipilih pasien di layanan rujukan. Sejumlah pasien yang ditemui di RS Umum Pusat Muhammad Husein Palembang menilai, jaminan BPJS lebih pasti. Meski membayar iuran setiap bulannya, kepastian akan berobat lebih dirasakan.

Irsan, 45, penderita sakit lambung kronis selama dua tahun terakhir menggunakan BPJS Kesehatan saat berobat ke rumah sakit. Mantan pekerja migas di Baturaja ini mengatakan layanan BPJS lebih pasti dibandingkan jaminan kesehatan daerah, Jamsoskes.

“Karena BPJS program pusat, jika program daerah ini khawatir saat kepala daerahnya berganti. Padahal, sakit saya sangat kronis dan butuh obat seumur hidup,” ungkapnya ketika ditemui, Selasa (4/10) siang.

Ia lebih memilih BPJS juga karena merasa jaminan kesehatan bagi keluarga sangatlah penting. “Di keluarga itu, hanya saya yang rutin berobat sekarang. Istri dan anak saya jarang, tapi kami tetap bayar iuran rutin untuk kelas tiga perbulannya. Untuk jaga-jaga, jika nanti ada juga yang jatuh sakit parah,” katanya.

Irsan menggunakan BPJS kelas III karena merasa masih mampu membayarnya setiap bulan. Sebaliknya ia mengaku kesulitan mengiur jika menggunakan asuransi kesehatan swasta. Pun jika harus membayar secara mandiri tanpa asuransi. “Sebagai pensiunan, untuk berobat seperti jadi pekerja dulu sudah tidak sanggup lagi. Jadi, lebih memilih BPJS meski rutin bayar atas nama sekeluarga,” katanya.

Pilihan berobat dengan BPJS juga diungkapkan penderita kanker tulang hidung, Syahni, 53. Warga Pangkal Pinang saat mengantre kamar rawat inap di RSUP Muhammad Husein mengatakan berobat dengan BPJS lebih memudahkannya berobat lintas daerah. Ia pernah berobat kanker yang sebelumnya dinilai tumor oleh  dokter ke rumah sakit di Jakarta.

Namun karena di RSUP Muhammad Husein sudah melayani kemoterapi, maka rujukan dilakukan pada rumah sakit terdekat. “Di rumah sakit daerah bisa BPJS, namun belum tersedia layanan kemoterapi seperti di RSUP,”ucapnya.

Katanya, berobat dengan menggunakan BPJS kesehatan lebih mudah bagi masyarakat. Meski pengobatannya berjenjang, namun saat kondisi darurat di wilayah lain maka pengobatan masih dilayani. “Saya sempat berobat di Jakarta itu, karena sedang berada di rumah anak. Tiba-tiba saya jatuh pingsan dan mengeluarkan banyak cairan di hidung. Dari rumah sakit itulah diketahui, perlu kemoterapi sebanyak lima kali. Atas saran dokter itupun, saya dianjurkan jadi peserta BPJS agar biaya lebih ringan meski membayar iuran,” katanya.

Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palembang, Sopandi mengatakan masyarakat dengan sakit kronis, atau sakit dengan pengobatan rutin cenderung memilih menjadi peserta BPJS. “Meski di tahun 2018 nanti, pemerintah kota dan provinsi masih akan mencanangkan Jamsoskes sebagai jaminan kesehatan daerah di Sumsel,” ujarnya.

Jamkesda akan diarahkan bagi masyarakat yang tidak mampu namun belum terjaring dalam penerima bantuan iuran (PBI) BPJS. Akan tetapi, kebijakan ini juga disesuaikan dengan proses pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. “Karena pemuktahiran data adanya di Dinas Sosial,”katanya.

Sementara itu, penggunakan Jamkesda masih banyak ditemui pada layanan kesehatan primer atau tingkat rumah sakit yang bukan rujukan akhir. Jamil, 34, warga Sako memilih berobat dengan menggunakan jaminan kesehatan Gubernur Alex Noerdin tersebut. Dikatakan ia, berobat dengan jamkesda lebih mudah dan praktis hanya cukup membawa identitas warga Sumsel. Biasanya, menggunakan Jamkesda saat sakit yang tidak berulang  atau kambuh. “Jika demam atau flu yang cukup berat berobat ke puskesmas bawa KTP. Sakitnya cukup dengan makan obat selama tiga hari,”katanya.

Berbeda dialami Wahyu, 23, juga warga Sako yang berobat dengan menggunakan BPJS di layanan primer, Puskesmas Sako. Ia mengatakan saat menjadi peserta BPJS pengobatan harus berjenjang dan layanan rumah sakit sudah ditentukan (rujukan). Pada saat berobat di layanan primer, database kepesertaan BPJS juga sudah bisa dicek, tapi masih bisa juga menjadi peserta keduanya, bisa menggunakan Jamkesda atau BPJS.

”BPJS sudah bisa dicek dengan P-Care, tapi cukup bawa KTP jika Jamkesda. Jika KIS, dokter dan lokasi berobat rawat jalan sudah ditentukan. Jamkesda, bisa pilih layanan pengobatannya,”katanya.

Berobat dengan BPJS dan Jamkesda sebenarnya sama. Untuk beberapa layanan penyakit dengan katagori tidak parah atau tidak sampai membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kedua jaminan ini memberikan katagori obat dengan jenis yang hampir sama.  “Obatnya juga generik dengan waktu minum tiga-lima hari. Tapi saat masih sakit, sebaiknya pilih satu klaim berobatnya,”ujarnya.

Tasmalinda