Hitung-Hitung Klaim Jumlah Warga Miskin

Hitung-Hitung Klaim Jumlah Warga Miskin

foto: Tasmalinda

Antrian pasien rawat jalan di RS. Muhammad Husein Palembang. Mereka lebih banyak menggunakan BPJS karena mengalami penyakit kronis (berkepanjangan).

INDEPENDEN, Palembang – Keinginan pemerintah agar seluruh masyarakat miskin memperoleh perlindungan jaminan kesehatan seharusnya bisa dilakukan di Sumsel. Mengingat, Pemerintah Sumseluda telah mengembangkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebelum penetapan JKN-KIS secara nasional. Kendati demikian, baru tujuh kabupaten-kota yang telah mengintegrasikan sistem jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat miskinnya ke JKN-KIS. Selebihnya, pemerintah daerah mengaku masih mengupdate data masyarakat miskin sekaligus menghitung anggaran. Sebenarnya hitungan kasar proses integrasi jaminan kesehatan sudah bisa segera dilakukan sembari pemerintah daerah memperbarui data jumlah masyarakat miskinnya.

Berdasarkan data dari Kementrian Sosial, penetapan penerima bantuan iuran (PBI) Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Sumsel mencapai 2.610.530 jiwa, sementara masyarakat miskin yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) di Sumsel sekitar  2.560.363 jiwa. Kondisi ini menggambarkan ada ruang yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memasukkan masyarakat miskin hasil verifikasi, atau pemuktahiran data sebagai penerima PBI.

Terdapat delapan kota dan kabupaten dengan selisih cukup banyak, sehingga bisa menambah jumlah masyarakat miskin menjadi peserta PBI. Delapan kota dan kabupaten itu, di antaranya kota Palembang, OKI, Ogan Ilir (OI), Prabumulih, Palembang, Lubuk Linggau, Empat Lawang dan Muratara. Ruang kosong ini sebenarnya bisa dimanfaatkan pemerintah kota dan kabupaten guna memperbarui jumlah masyarakat miskinnya.

Baca: Jamkesda Mulai Ditinggalkan

Misalnya saja, Kota Palembang. Dari jumlah PBI yang ditetapkan Kementrian Sosial, kota Palembang memiliki kuota 437.206 jiwa, sedangkan jumlah warga miskinnya berdasarkan sensus BPS pada tahun 2015 tercatat 378.028 jiwa. Selisihnya sekitar 59.178 kuota bisa dimanfaatkan. Padahal, dengan cepat mengisi selisih ini maka  akan lebih banyak masyarakat miskin yang memperoleh manfaat atas JKN-KIS pemerintah pusat.

Sehingga perlu memang regulasi tambahan mendorong pemerintah daerah mempercepat proses integrasi Jamkesda menuju JKN-KIS.  Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Letizia menyatakan pemerintah daerah lebih fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat. Mengenai kepesertaan PBI atau verifikasi dan validasi data, menjadi kewenangan Dinas Sosial. Hanya saja, Pemerintah Kota Palembang menargetkan 2018 telah terintegrasi ke JKN-KIS.

“Saat ini (2017,red) masih diupdate data masyarakat yang akan menjadi sasaran. Apalagi masyarakat Palembang dinamis dengan topografi perkotaan,” ujarnya belum lama ini.

Sementara bagi delapan kota-kabupaten lainnya jumlah PBI nya lebih rendah ketimbang jumlah masyarakat miskinnya, mengharuskan pemerintah juga cepat melakukan verifikasi dan validasi masyarakat miskin dengan lebih ketat. Kekurangan kuota PBI terbesar di antaranya terjadi di kabupaten OKUS dan Musi Rawas. Beberapa kabupaten lainnya seperti Muara Enim, PALI dan OKUS juga harus menanggung kouta selisih PBI yang membutuhkan anggaran.

Jamkesda Sumsel Hadir Lebih Dahulu

Saat UU JKN sudah lahir, di beberapa daerah juga memulai dengan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Di Sumsel, Jamkesda dimulai dari kabupaten Musi Banyuasin, dengan nama program berobat gratis Muba. Saat itu, program ini dikenalkan Bupati Alex Noerdin yang kemudian mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumsel, tahun 2008. Tepat 27 Januari 2009, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mencanangkan program berobat gratis yang merupakan janji kampanye. Saat itu, Gubernur Alex menyatakan Jamkesda dengan nama Jamsoskes Sumsel Semesta akan mampu menjamin kesehatan hampir 7,4 juta masyarakat Sumsel.

Jamkesda Jamsoskes merupakan program yang pendanaannya menggunakan anggaran kesehatan pemerintah provinsi Sumsel dan pemerintah kota dan kabupaten. Berasan anggaran inipun ditentukan dalam MoU pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang) yang diketahui oleh kepala daerah setiap tahunnya. Berdasarkan data dana terbesar dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengklaim 100 persen jamkesda.

Pada 2016, dua kabupaten memiliki porsi sumbangan dana hanya 25 persen yakni kabupaten baru, Pali dan Muarata. Berarti 75 persen, porsi Jamkesda ditanggung pemerintah provinsi.  Di tahun yang sama, enam kabupaten dan kota lainnya masih mendapat kucuran anggaran pemerintah provinsi hingga 70 persen.

Keenam kabupaten tersebut diantaranya OKUS, OI, Palembang, Banyuasin, Muara Enim, dan Empat Lawang. Sementara enam kabupaten lainnya menyanggupi sharing sama besarnya dengan sharing Pemprov yakni 50:50 diantaranya kabupaten OKU, OKI, Prabumulih, Pagar Alam, Muara Enim dan Musi Rawas. Sedangkan kabupaten OKUT hanya sharing 40 persen dan 60 perseb didukung Pemprov, sedangkan Kabupaten Lubuk Linggau sebaliknya.

 

Masih Beralasan Verifikasi-Validasi Data

Utak atik data masyarakat miskin di sejumlah instansi pemerintah juga beragam. Jika di BPS, diperoleh data PBDT dalam satuan rumah tangga, namun di instasi kedinasan, misalnya Dinas Sosial mengkategorikan masyarakat miskin menggunakan klasifikasi jiwa.

Pendataan masyarakat miskin sempat dikeluhkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Belman Karmuda. Ia mengatakan validasi dan verifikasi masyarakat miskin pemerintah pusat, melalui Kementrian Sosial, sekaligus pemerintah kota dan kabupaten tidak melibatkan Pemerintah Provinsi Sumsel. Akibatnya, Dinas Sosial Provinsi sering memperoleh data masyarakat miskin yang tidak valid,  meski setiap tahun diperbarui. “Meski dinas provinsi tidak punya wilayah, sifatnya menghubungkan berbagai program di daerah. Data masyarakat miskin (tingkat provinsi, red) juga tidak upgrade,”katanya.

Belman mengatakan data masyarakat miskin pemerintah provinsi hanya bersumber dari Bappeda Provinsi Sumsel. Padahal,pihaknya juga memiliki program bantuan, yang harapannya bisa lebih tepat sasaran dengan menggunakan data validasi dan verifikasi terbaru. “Jika mau lebih efektif lagi, verfikasi dan validasi melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Dinas Sosial memiliki TKSK di setiap kecamatan,”ujarnya.

Berdasarkan data Bapedda dan Dinas Sosial Sumsel, jumlah masyarakat miskin di Sumsel 2017 sebanyak 2.560.363 jiwa. Dari jumlah itu, kemiskinan tertinggi terjadi di Kota Palembang yakni sekitar 378.028 jiwa, dan disusul kabupaten Banyuasin sebanyak 321.388 jiwa. Jika dibandingkan dua daerah ini, Kabupaten Banyuasin lebih cepat mengintegrasikan warga miskinnya ke JKN-KIS.

Aktivasi validasi dan verifikasi juga dibenarkan oleh Kasi Sosial Dinas Sosial Kota Palembang, Syahrul Otman.Ia mengatakan setiap bulan Dinas Sosial Kota Palembang memvalidasi dan verfikasi data sebagai untuk memenuhi kuota PBI-KIS Pemerintah Pusat. “Hanya saja, data kemiskinan terus mengalami perubahan,” ujarnya dihubungi beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan menjelang akhir tahun ini Dinas Kesehatan Kota Palembang mempersiapkan integrasi menggunakan data terbaru. Tahun 2017, PBI-KIS untuk kota Palembang sekitar 407.000 jiwa. Sebanyak 400.000 kuota diperuntukkan PBI dewasa, sementara sisanya 7.000 dialokasikan untuk PBI anak-anak, balita atau bayi yang baru dilahirkan. “Pada anggaran perubahan tahun ini, kota Palembang sedang memverikasi tahap akhir. Data masyarakat kategori miskin di Palembang sekitar 410.000. Tapi kami akan cek lagi,” ungkapnya.

Jika dibandingkan data base masyarakat miskin Dinas Sosial Provinsi, jumlah warga kategori miskin di Palembang, sekitar 378.028 jiwa. Jumlah inipun agak jauh dibandingkan data PBI yang ditetapkan Kmentrian Sosial yang menetapkan kuota sebanyak 410.504. Perubahan data terjadi pada 2.512 jiwa, 10 PBI ditemukan ganda, dan 9.600 jiwa dianggap telah mampu.

Data masyarakat miskin di Palembang itu agak jauh berbeda dibandingkan dengan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015.  Pada PBDT BPS itu, diketahui masyarakat miskin di Palembang sebanyak 90.347 rumah tangga sasaran (RTS)  sampel 40 persen. Jika perkiraan satu RTS berisikan empat orang, maka diperkirakan warga miskin di Palembang sebanyak 361.388 jiwa.

 

Tasmalinda