Menunggu Komitmen Integrasi Jaminan Kesehatan

Menunggu Komitmen Integrasi Jaminan Kesehatan

Salah satu warga memperlihatkan kartu JKN-KIS. Bagi penerima bantuan iuran (PBI), pemerintah menanggung biaya kepesertaan setiap bulannya. Foto: Tasmalinda

PALEMBANG – Program jaminan sehat yang diperuntukkan bagi warga miskin masih di Sumatera Selatan masih jauh dari harapan. Buktinya, alokasi anggaran jaminan kesehatan di provinsi ini untuk menanggung masyarakat miskin agar terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum maksimal. Data menunjukkan, beberapa kabupaten di Sumatera Selatan dengan jumlah kemiskinan tinggi, namun tidak mengalokasikan anggaran kesehatan yang memadai.

Data di BPS, beberapa kabupaten dan kota yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di antaranya Kabupaten Ogan Kemering Ulu Selatan (OKUS) dan Kabupaten Ogan Kemering Ilir (OKI). Keduanya, memiliki warga miskin sekitar 40 persen dari jumlah penduduk.  Kuota penerima bantuan iuran (PBI) pemerintah pusat untuk daerah ini juga lebih rendah ketimbang jumlah warga miskinnya.

Baca: Hitung-Hitung Klaim Jumlah Warga Miskin

Kuota PBI OKUS sejumlah 127.919 jiwa, sedangkan masyarakat miskin daerah ini tercatat 150.461 jiwa. Kekurangan ini, menjadi kewajiban pemerintah daerah. Sedikit berbeda dibandingkan Kabupaten Ogan Ilir (OI) dengan tingkat kemiskinan 171.529 jiwa atau sekitar 41 persen dari jumlah penduduk, menerima kuota PBI sebanyak 172.335. Pemerintah Kabupaten OI hanya menanggung sekitar 806 jiwa masyarakat miskin pada anggaran daerahnya.

“Ruang Kosong” Pengaruhi Anggaran

Belum proposionalnya anggaran daerah untuk menanggung jaminan kesehatan masyarakat miskin dan terlambatnya proses integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat sangat disayangkankan. Padahal jika dihitung kasar, dana Jamkesda yang disiapkan pemerintah daerah tergolong mencukupi untuk untuk mendanai program ini terintegrasi dengan JKN-KIS.

Kebutuhan anggaran integrasi ke JKN-KIS lebih rendah ketimbang nilai sharing dana Jamkesda kabupaten dengan provinsi. Tidak hanya itu, Pengamat BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan potensi korupsi juga akan terus muncul jika pemerintah daerah tidak kunjung melakukan integrasi ke JKN-KIS.

Mengingat, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling berwenang mengatur pembiayaan. Misalnya Dinas Kesehatan yang melakukan pembayaran pada rumah sakit daerah. “Kemungkinan korupsi pasti ada, karena kewenangan pengelolaan anggaran dilakukan langsung pemerintah daerah. Sedangkan JKN-KIS, menggunakan lembaga terpisah yakni BPJS, sebagai pengontrol anggaran,” terangnya.

Karena itu dibutuhkan komitmen pemerintah daerah melakukan integrasi, selain menekan potensi korupsi juga memberikan manfaat yang lebih besar pada masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Karena integrasi Jamkesda ke JKN-KIS juga lebih menguntungkan masyarakat lantaran dapat mengakses layanan kesehatan di di luar provinsi.

Berbeda dibandingkan Jamkesda yang memiliki wilayah khusus dan rumah sakit rujukan yang telah ditentukan pemerintah daerahnya. “Cakupan perlindungan jaminan kesehatan (Jamkesda, red) lebih kecil dibandingkan JKN-KIS. Ini menyulitkan warga meski notabenenya warga Indonesia,” kata Timboel ketika dihubungi melalui sambungan telepon.

Kepala Dinas Kabupaten Banyuasin Masagus Hakim mengatakan Pemerintah Daerah Banyuasin telah mendaftarkan 10.000 jiwa warga miskin yang tidak masuk dalam kuota PBI Pusat menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Saat ini, kata Masagus, Dinas Sosial Banyuasin sedang melakukan validasi data warga miskin. “Integrasi dilakukan agar nantinya masyarakat Banyuasin terlindungi KIS. Untuk sisa kuota (masyarakat tidak masuk PBI, red), sedang dihitung dengan menyesuaikan anggaran daerah,” ujarnya.

BPJS Kesehatan Tunggu Integrasi

Proses integrasi Jamkesda ke BPJS sebenarnya telah dilambari Surat Edaran (SE) Gubernur Sumatera Selatan Nomor  440/023/Dinkes/2017 yang dikeluarkan awal tahun ini. Dalam SE tersebut Alex Noerdin menginginkan pemerintah daerah mempercepat proses integritas Jamkesda ke BPJS, menyesuaikan kemampuan anggaran. “Sudah ada edaran dari gubernur untuk integritas, tapi masih menunggu verifikasi dan validasi dan menghitung anggaran,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Lesty Nuraini.

Sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang pelaksanaan PP nomor 76 tahun 2015 mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, proses validasi dan verifikasi dilakukan oleh Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK) Dinas Sosial. 

Karena itu, Dinas Kesehatan masih menunggu proses validasi dan verifikasi tersebut. Selain melakukan integrasi, pemeritah provinsi, kata Lesty, juga berencana menaikkan premi Jamkesda menjadi Rp8.000 per orang per bulan. “Kenaikan nilai premi ini disesuaikan dengan peningkatan biaya layanan kesehatan saat ini,” ujarnya.

Baca: Jamkesda Mulai Ditinggalkan

BPJS Kesehatan Cabang Palembang saat ini masih menunggu realisasi integrasi layanan kesehatan daerah dengan BPJS Kesehatan. Kepala Cabang BPJS Palembang Diah Sofiati mengatakan dari lima kabupaten kota yang menjadi area kerjanya, baru dua kabupaten yang terintegritas ke BPJS kesehatan.

Dua daerah itu, yakni Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin. Ia membenarkan Kabupaten Banyuasin mendaftarkan 20.000 jiwa warga fakir-miskinnya masuk sebagai peserta JKN-KIS, sedangkan Kabupaten Musi Banyuasin mendaftarkan sebanyak 7.000 jiwa.

Tiga kota/kabupaten lainnya yaitu Kota Palembang, Kabupaten OKI tak kunjung melakukan integrasi karena masalah data. Pemerintah Kabupaten OI baru akan memasukkan sekitar 5.000 jiwa warga miskinnya dalam APBD-Perubahan agar bisa didaftarkan sebagai PBI daerah. Pemerintah Kabupaten OKU berkomitmen melakukan penandatangan MoU dengan BPJS Kesehatan dengan target awal mendaftarkan sekitar 10.000 jiwa warga fakir miskinnya.

Diah mengatakan kondisi masyarakat perkotaan lebih sulit didata bukan alasan jika pemerintah daerah serius menjamin kesehatan masyarakat miskin. “Karena di Jakarta dengan masyarakat lebih kompleks, ternyata lebih cepat proses integrasinya,” ujarnya.

Tasmalinda