Rujukan Jamkesda Berujung Utang  

Rujukan Jamkesda Berujung Utang  

foto: Tasmalinda

Antrian pasien rawat jalan di Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang. Mereka lebih banyak menggunakan BPJS karena mengalami penyakit kronis (berkepanjangan).

INDEPENDEN, Palembang – Yuni, panggilan gadis 23 tahun ini masih terlihat lemah usai menjalani hemodialisis rutinnya. Saat ini, ia harus menjalani hemodialisis dua kali dalam sepekan, sejak divonis gagal ginjal 2013 lalu. Jamkesda meringankan biaya pengobatannya.  “Sekarang masih pakai Jamsoskes dan belum beralih ke BPJS, karena sudah cukup lama menggunakan dan memudahkan,” ujarnya ketika ditemui bebera waktu lalu.

Memang agar bisa mengklaim biaya kesehatan dengan Jamkesda, Yuni harus mengurus rujukan setiap tiga bulan sekali. Rujukan berobat ini pun berjenjang dari RT, Kelurahan, Dinas Kesehatan dan rumah sakit rujukan yang terdekat dengan alamat berdomisili. Tapi bagi Yuni, syarat ini lebih mudah daripada harus membayar iuran BPJS Kesehatan per bulan.

Untuk beralih ke BPJS Kesehatan, ia mengaku keberatan karena sistem pembayaran BPJS Kesehatan mewajibkan mengiur satu keluarga. Sedangkan Yuni memiliki lima saudara dengan penghasilan tidak menentu. Sedangkan menggunakan Jamkesda tidak perlu mengeluarkan biaya kepesertaan setiap bulannya.

Apalagi, Yuni dan keluarganya yang berdomisili di kawasan Kertapati Palembang, ia pesimis bisa mengajukan sebagai penerima bantuan iuran dari Kementrian Sosial, meski untuk berobat juga sering kekurangan.

Hal berbeda disampaikan Syahrin, 34. Warga Ogan Komering Ilir ini memilih layanan BPJS Kesehatan karena merasa lebih pasti. Ia sempat menggunakan klaim Jamkesda. Karena sering mendengar program kesehatan pemerintah provonsi ini sering menunggak pembayaran, ia beralih menggunakan BPJS kesehatan. ”Sebenarnya sama saja pengobatannya. Khawatir Pak Gubernur akan habis masa jabatannya, jadi saya pilih BPJS saja karena pengobatan saya harus seumur hidup,” katanya.

Baca: Jamkesda Mulai Ditinggalkan

Kepastian program jaminan kesehatan ini menjadi alasan bagi bagi warga dengan penyakit kronis, seperti gagal ginjal. Berdasarkan datanya, pasien hemodialisis dengan jaminan klaim Jamsoskes mengalami pengurangan setiap tahunnya. Pada 2015, pasien cuci darah dengan jaminan Jamsoskes mencapai 6.299 kunjungan, sementara 2016 berkurang menjadi 4547 kunjungan. Sedangkan pasien yang menjalani pengobatan cuci darah dengan menggunakan klaim BPJS Kesehatan pada tahun 2016 sebanyak 21.036 pasien dan pada tahun 2015 sebanyak 17.947 pasien.

Meski meringankan biaya kesehatan warga miskin yang tidak masuk dalam PBI pusat, Jamkesda menyisakan masalah. Terutama bagi rumah sakit rujukan akhir, seperti Rumah Sakit Muhammad Husein (RSMH) Palembang. Direktur RSMH Palembang Muhammadi Syahril mengatakan pihaknya masih menagih utang biaya Jamkesda kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Selama dua tahun ini utang tagihan tercatat Rp47 miliar (2016) dan mencapai Rp27 miliar pada tahun ini atau sekitar Rp72 miliar. “Jelas, kondisi ini menyulitkan operasional rumah sakit. Operasional rumah sakit juga terganggu,” katanya ketika ditemui akhir Agustus lalu.

Baca: Menunggu Komitmen Integrasi Jaminan Kesehatan

Kondisi ini mengakibatkan operasional rumah sakit yang sifatnya tidak bisa ditunda seperti obat dan tindakan medis juga terpengaruh. Ia mengatakan Jamkesda belum memiliki kendali biaya yang cukup baik, berbeda dibandingkan JKN-KIS, dengan menggunakan operator yakni, BPJS sebagai pelaksana programnya.

“Sulit jika pembiayaan rumah sakit ditentukan dengan kondisi keuangan daerah. Apalagi untuk kebutuhan rumah sakit yang tidak bisa menyesuaikan waktu pencairan anggaran. Terhutang ini jelas mempengaruhi anggaran rumah sakit,” ujarnya menerangkan.

Kendali mutu yang rendah ini, kata Syahril, lebih karena fungsi pengawasan terhadap jaminan kesehatan Jamsoskes yang rendah. Berbekal keterangan domisili, masyarakat bisa berobat di rumah sakit dan mendapatkan layanan di kelas III, sama halnya dengan BPJS KIS baik mandiri atau PBI. “Jamkesda dan JKN-KIS sama kualitas pelayanan, obat dan tindakan medisnya akan sama,” kata dia.

Selain itu, Jamkesda tidak memiliki pagu biaya tertinggi pelayanan kepada pasien seperti halnya JKN-KIS. Kondisi ini membuat seluruh layanan masyarakat dengan Jamkesda, akan selalu dipenuhi pemberi layanan kesehatan, seperti rumah sakit. Sehingga biaya layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit akhirnya klaimnya pada Jamkesda. “Ada beberapa platfon biaya yang BPJS belum tersedia, namun tidak banyak,” kata Syahril menambahkan.

Kondisi ini bisa jadi membuat klaim Jamkesda tinggi. Dia berpendapat, pengawasan pengguna Jamkesda seharusnya bisa maksimal jika layanan bagi masyarakat tidak mampu tepat sasaran. Selain itu pemerintah juga rutin melakukan verifikasi dan validasi rutin peserta Jamkesda. “Untuk tahun ini saja, anggaran Jamkesda diperkirakan sudah habis di bulan Juli lalu,” katanya.

Baca: Hitung-Htung Klaim Jumlah Warga Miskin

Kondisi ini, membuat rumah sakit rujukan akhir seperti halnya RSUP Muhammad Husein mengetatkan anggaran. Sebagai rumah sakit rujukan akhir, pihaknya wajib menerima semua pasien dengan rujukan lanjutan, terutama bagi pasien dengan penyakit kronis, atau pasien dengan kebutuhan pengobatan rutin seperti halnya kemoteraphi dan hemodialisis.

Padatnya rujukan baik menggunakan Jamkesda dan JKN, membuat pihaknya juga pandai-pandai mengontrol anggaran. Ia mencontohkan, seorang pasien Jaminan KIS telah mendapatkan penetapan nilai pagu atas sebesar Rp20 juta untuk perawatan 4-5 hari. Lalu karena kondisi pasien menderita penyakit kronis atau komplikasi lainnya dan harus menjalani rawat inap lebih dari ketentuan tersebut. Selisih biaya pasien ini menjadi tanggungan rumah sakit.

Selisih biaya ini yang harus ditanggung rumah sakit seperti ini mendekati Rp1 miliar per bulan. Ironisnya saat diklaim pada Jamkesda, pembayaran tagihan sering terlambat. Karena itu rumah sakit menerapkan sistem subsidi silang antarpasien. Sistem ini untuk menutupin selisih bayar yang melebihi pagu anggaran.

Sumber dana tambahan berasal dari pasien rawat jalan. Karena pagu biaya pasien rawat jalan cendrung lebih rendah dari batas atas yang ditetapkan, “Saling subsidi silang anggaran ini juga menjadi semangat gotong royong dari JKN-KIS,” ujar Syahril.

 

Tasmalinda