Soal Fraud BPJS, Ini Aspirasi Kalangan Dokter

Soal Fraud BPJS, Ini Aspirasi Kalangan Dokter

foto: Pixabay.com

ilustrasi

INDEPENDEN, Jakarta – Perhimpunan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) termasuk yang paling lantang bersuara akhir-akhir ini. Juru bicara sekaligus Bendahara Umum PDIB dr. Reno Yonora, SE, SpAn kepada tim independen.id dan suara.com mengatakan, kasus dispute claim atau terlambatnya pembayaran membuat rumah sakit terutama swasta ikut menanggung kerugian. 

“Jangan dikira kami untung, loh, mas. BPJS menuntut semua terlayani dengan gratis. Kami juga tidak mau menurunkan standar kualitas pelayanan, meski dibayarkan dengan sistem paket INA CBG’s itu. Bukan kami ini matre, loh, ya,” ungkapnya ketika ditemui awal Oktober lalu.

Baca: Moral Hazard Belenggu JKN

Menurutnya, setiap rumah sakit punya standar pelayanan berbeda-beda. Itu juga berlaku untuk tenaga medis (dokter), yang tidak bisa disamaratakan tarifnya. Eno tak menolak ada kebijakan pemerintah menetapkan biaya tarif dalam skema INA SBG’s, namun jangan berlakukan untuk semuanya.

Seharusnya, kata Eno, beberapa provider BPJS, diberi keleluasan mengatur tarifnya sendiri. Secara implisit seperti skema fee for service, yaitu metode pembayaran rumah sakit berjenis retrospektif, yang pembayaran ditetapkan setelah pelayanan kesehatan diberikan. Dengan sistem tarif ini, pihak provider atau penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit, dapat memperoleh income yang tidak terbatas.

Dia berpendapat, sengkarut pelaksanaan JKN ini bisa dievaluasi dengan beberapa cara. Melihat kondisi saat ini pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mempersempit kepesertaan BPJS, baik untuk provider atau fasilitas kesehatan maupun peserta.  “Cakupannya dibatasi dulu untuk rumah sakit pemerintah dengan sistem tarif INA CBG’s, sekalian sebagai pilot project. Swasta biarkan berjalan sendiri, tapi masyarakat atau perusahaan jangan diwajibkan jadi peserta,” katanya.

Kedua, lanjutnya, pemerintah tidak membuat tarif baru yang berlaku nasional. Sebab, setiap rumah sakit punya kualitas dan standar pelayanan berbeda-beda. “Terakhir, berikan provider yang mengelola dana BPJS. Toh, jika nanti ada selisih bayar akan dikembalikan juga pada negara,” katanya.

Disinggung banyak klaim faskes terindikasi fraud, Eno tak menampik hal itu terjadi. Beberapa kasus katanya, karena rumah sakit dan tenaga kesehatan tetap menjaga standarnya meski berkonsekuensi tarif tambahan. Namun pada saat diajukan banyak yang dispute claim. “Atau sebaliknya, terpaksa mengurangi standar mutu demi menyesuaikan taruf INA CBG’s,” katanya. 

Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. M. Adib Khumaidi, SpOT berpendapat, tentang  fraud harus didudukkan bersama antara BPJS, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), IDI untuk menyamakan persepsi. Ini terkait apakah fraud terjadi lantaran masalah administrasi atau masalah tindakan medis yang dokter lakukan. “Jelas beda pemahaman fraud-nya,” katanya.

Ia juga mengatakan bila ada kasus dispute claim perlu selesaikan dan diidentifikasi kembali. Sebab ada banyak macam fraud seperti tercantum pada Permenkes, yang bisa terjadi pada rumah sakit, dokter, peserta, BPJS dan faskes.

Untuk saat ini, lanjut Adib, banyaknya klaim yang dipandang bermasalah pada sisi kelangkapan, bisa diselesaikan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) yang melibatkan profesi. Jika memang terbukti fraud, maka diperlukan pedoman yang jelas penetapannya. “BPJS tidak bisa memutuskan fraud karena klinis teknis medis secara sepihak dan tidak melibatkan organisasi profesi yang mempunyai kompetensi untuk menilainya,” ungkapnya.

Kepala Biro Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat, mengatakan, kini sudah ada Satgas Fraud BPJS yang berisi tiga lembaga; KPK, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan.  Satgas inilah yang tenaga mengkaji potensi atau klaim yang terdeteksi fraud. “Nantinya dari Satgas akan menerbitkan tiga pedoman; pedoman pencegahan, pedoman deteksi, dan pedoman penanganan,” katanya.

Ketua Pokja Satgas Fraud Niken Ariati kepada tim independen.id dan suara.com mengatakan, satgas telah dibentuk Juli lalu. Dia menuturkan, dua draft yaitu pencegahan dan pendeteksian sudah rampung. “Tinggal dibahas dan disepakati,” katanya.

Penyelesaian draft ini memang agak meleset dari target yang diinginkan Ketua KPK Agus Rahardjo, yaitu akhir September salah satu pedoman itu telah diluncurkan. Niken mengatakan, ini terjadi lantaran ada dinamika yang sangat alot saat perumusan draft sehingga molor. 

Ketika ditanya terkait unsur penegakan hukum yang akan dilibatkan serta jenis sanksi jika terjadi fraud, Niken mengatakan pada pedoman penindakan, yang saat ini belum bisa diputuskan yaitu akan memasukkan klausul pidana atau hanya administratif, atau juga pelibatan aparat penegak hukum lainnya. “Tapi semuanya kita targetkan akhir 2018 sudah terbit,” kata Niken.

Terhadap sejuta lebih klaim bermasalah yang kini masih ditelaah, kata Niken, KPK menyilakan upaya penyelesaiannya merujuk pada regulasi yang saat ini sudah ada. Meski demikian, internal KPK punya tim kajian sendiri menilai sejumlah klaim bermasalah itu. “Yang nyata-nyata terdeteksi phantom (palsu, red), KPK akan tindak,” katanya.

Niken menyebut Permenkes No 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Fraud bisa dibawa ke ranah pidana. Ditambah lagi Peraturan BPJS Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Peraturan itu kata Niken, memungkinkan bisa dibawa ke pidana kalau ada persetujuan direksi. “Bisa kita uji dengan undang-undang keuangan negara karena BPJS Kesehatan itu Badan Hukum Publik,” katanya.

 

Joni Aswira Putra (Independen.id) dan Erick Tanjung (Suara.com)