Akibat Lunak Pada Badan Usaha 

Akibat Lunak Pada Badan Usaha 

foto: Dok. BPJS-Kesehatan.go.id

Ilustrasi

INDEPENDEN, Jakarta -- Saban bulan Nuratmo mengetahui gajinya dipotong untuk iuran jaminan kesehatan. Dalam slip gaji jelas-jelas tertera item iuran BPJS Kesehatan. Yang membuatnya bingung dan bertanya sampai kini dia tak memiliki kartu anggota BPJS Kesehatan. Belakangan dia tahu tak tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Berarti hingga sekarang belum memperoleh BPJS Kesehatan dari perusahaan,” kata pria 37 tahun ini pada tim independen.id dan suara.com.

Nuratmo merupakan karyawan Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan PT Pertamina. Bukan cuman dia yang risau lantaran nihil jaminan sosial kesehatan. Kondisi serupa pun dialami mayoritas karyawan yang lain. Menurut Nuratmo, dari total 1.300 karyawan, yang telah mendapat fasilitas BPJS Kesehatan bisa dihitung jari. 

Ia juga menceritakan kasus karyawan sudah mendapat kartu BPJS. Namun saat dibawa berobat ke rumah sakit malah ditolak. Rupanya, lanjut Nuratmo, kartu BPJS rekan-rekannya itu dinyatakan tidak aktif.  “Tidak tahu apakah dinonaktifkan atau bagaimana,” ungkap Nuratmo.

Tak patuhnya perusahaan memenuhi hak BPJS Kesehatan karyawan, juga diungkapkan Aris Mulyawan, karyawan Suara Merdeka, Semarang. Dia memastikan, hampir semua karyawan sekantornya belum terdaftar sebegai peserta BPJS Kesehatan. Padahal untuk skala daerah, Suara Merdeka Semarang terbilang salah satu perusahaan surat kabar terbesar di Jawa Tengah. “Sampai detik ini saya dan rekan-rekan kerja tidak ada yang dapat BPJS Kesehatan,” kata dia.

Akhirnya, lanjut Aris, kebanyakan karyawan Harian Suara Merdeka memilih ikut BPJS Kesehatan secara mandiri. Padahal dulu perusahaan pernah mengasuransikan kesehatan karyawan ke perusahaan asuransi swasta yang setiap tahun bahkan selalu gonta-ganti. “Jadinya mayoritas karyawan ikut BPJS Kesehatan secara mandiri,” ujar dia.

Kadung menjadi pertanyaan banyak karyawan, belum lama ini perusahaan yang menaungi Suara Merdeka melontarkan rencana mem-BPJS-kan seluruh karyawannya. “Sekarang semua karyawan disuruh mengumpulkan data, katanya (pihak manajemen) untuk didaftarkan ‎BPJS kesehatan. Tetapi banyak yang tidak mau ikut, karena masih pada ragu dan tidak percaya, apakah kantor benar-benar atau tidak,” katanya.

Aris menyebutkan, di Suara Merdeka , perusahaan tempatnya bekerja setidaknya ada sekitar 700 orang karyawan. Baik Aris dan Nuratmo sejatinya adalah pekerja badan usaha yang wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menegaskan, semua perusahaan baik swasta maupun BUMN wajib menyertakan semua karyawannya dalam BPJS Kesehatan. 

***

Berdasarkan data kepesertaan yang dirilis BPJS Kesehatan per 1 Oktober 2017, jumlah Peserta Penerima Upah (PPU) badan usaha telah mencapai 26 juta jiwa. Rinciannya, PPU BUMN sebanyak 1.411. 530 orang peserta, PPU - BUMD  171.938 orang, dan PPU Swasta sebanyak 24.668.284 jiwa. Jumlahnya hanya merangkak sedikit dari data hingga akhir Juni 2017.

Tim Independen.id dan Suara.com memperoleh dokumen laporan pemasukan BPJS Kesehatan per semester I 2017 dari seorang sumber. Berdasarkan data itu, nampak sedikit karyawan perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah yang tercatat sebagai peserta. 

Jumlah kepesertaaan dari badan usaha tercatat sebanyak 25,837,154 jiwa. Jumlah itu berasal dari 1,319,972 jiwa kepesertaan karyawan BUMN, dan 24,517,182 karyawan Eks JPK Jamsostek, swasta, dan warga negara asing (WNA). Namun yang terhitung sebagai peserta aktif hanya 25,474,467 jiwa. Sebab, ada yang dinonaktifkan sebanyak 378 peserta karyawan BUMN dan 362,309 orang karyawan Eks JPK Jamsostek, swasta, WNA, lantaran menunggak iuran. 

Sedangkan yang benar-benar tercatat sebagai PPU hanya 10,570,865 jiwa. Sisanya adalah kepesertaan dari suami atau istri, anak, dan anggota keluarga penerima upah. Tercatat pemasukan iuran yang dihimpun hingga akhir Juni 2017 sekitar Rp10,4 triliun dari total pemasukan hingga semester pertama sebesar Rp35,9 triliun. Namun di semester pertama ini pengeluaran biaya manfaat mencapai Rp41,1 triliun alias alias defisit sebesar Rp5,2 triliun.

sumber: BPJS-Kesehatan.go.id

Koordinator Advokasi Hukum BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan BPJS Kesehatan agaknya “ditakdirkan” terus defisit. Ini berkaca pada tiga tahun terakhir sejak diluncurkan pada 2014, BPJS Kesehatan selalu dibelit defisit. Pada 2014 tercatat defisit sebesar Rp3,3 triliun, tahun 2015 sebesar Rp5,7 triliun, dan di tahun 2016 sebesar Rp9,7 triliun.

“Ya, sepertinya di tahun keempat ini BPJS Kesehatan harus kembali menorehkan catatan defisitnya. Bila Menkes memperkirakan defisit BPJS kesehatan di tahun 2017 ini sebesar Rp. 9 Triliun maka dengan data semester satu 2017 ini, perkiraan Bu Menteri relatif mendekati benar,” katanya pada Tim Independen.id dan suara.com

Bahkan menurut Timboel, nilai defisit bisa lebih besar lagi bila dengan hitungan matematika sederhana, aktivasi operasional BPJS Kesehatan di akhir tahun berpotensi mencatat defisit sebesar Rp11 Triliun lebih. Timboel pun menduga, salah satu penyebab defisit lagi-lagi BPJS Kesehatan gagal menjangkau belasan juta karyawan swasta, temasuk BUMN/BUMD.  “Defisit ini seharusnya bisa dihindari andai saja BPJS Kesehatan berhasil memenuhi target kepesertaan di segmen itu,” ungkapnya.

Memang, bila merujuk pemasukan iuran 10,5 juta peserta penerima upah, badan usaha menjadi potensi pemasukan terbesar kedua selain dari iuran Penerima Bantuan Upah (PBI) APBN dan APBD. Meski begitu, belum bisa disimpulkan apakah ada korelasi langsung antara defisit anggaran dengan aspek kepesertaan badan usaha.

Paling tidak kita dapat membaca data angkatan kerja 2017. Hasil Sakernas Februari 2017 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini menunjukkan dari 124,54 juta orang yang bekerja, sebesar 49,36 persen atau 61,47 Juta merupakan pekerja formal. Masih di bawah sektor informal yang tercatat sebanyak 50,64 persen atau 63,07 juta orang. Pada periode ini kedua sektor angkatan kerja jika dibandingkan periode Februari 2016, sama-sama mengalami kenaikan.

Jika diperinci lagi, pekerja sektor formal meliputi PNS dan non PNS, karyawan swasta, serta buruh penerima upah dari majikan. Di luar PNS yang menurut data Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, per Desember 2016 ada 4,37 juta orang. Jumlah pekerja formal badan usaha diperkirakan mencapai 57 Juta jiwa atau seperempat penduduk Indonesia. Artinya, kepesertaan BPJS Kesehatan dari segmen badan usaha ini masih jauh dari yang diamanatkan undang-undang.

Karena itu Timboel menduga Direksi BPJS Kesehatan lagi-lagi gagal memenuhi target peserta. Mengulang trend pada tahun-tahun sebelumnya. “Apabila kepesertaan perusahaan swasta dan BUMN ditingkatkan, setidaknya iurannya dapat meminimalisir defisit BPJS Kesehatan setiap tahun,” katanya lagi. Meski ia juga menjelaskan, defisit tidak hanya ditentukan oleh jumlah iuran yang masuk. “Tetapi juga oleh jumlah pembiayaan yang terjadi,” kata Timboel.

Selain itu fakta lainnya target pemasukan iuran BPJS Kesehatan hingga akhir Juni 2017 meleset dari target. Direksi BPJS Kesehatan pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) sampai 30 Juni 2017 menargetkan pemasukan iuran sebesar Rp40,4 triliun, namun yang terealisasi Rp35,9 triliun. Ada selisih sekitar Rp4,5 triliun. Pun demikian untuk target pemasukan iuran badan usaha yang ditarget mencapai Rp12,8 triliun, realisasinya Rp10,4 triliun.

Ketika dikonfirmasi tim Independen.id dan suara.com, Kepala Biro Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menjelaskan kepesertaan BPJS Kesehatan hingga Oktober 2017 sudah mencapai 182 Juta jiwa. Bahkan katanya, meningkat signifikan jika dilihat dari cakupannya yang sudah meluas. Nopi juga mengatakan target penerimaan iuran dari kepesertaan Badan Usaha sudah lumayan baik.

Namun, katanya, yang perlu menjadi perhatian adalah aspek kepatuhan Badan Usaha memberikan data data gaji pekerja/karyawannya yang sebenarnya kepada BPJS Kesehatan. Ia beralasan hal tersebut bukan hanya berpengaruh pada besaran angka yang harus diiur, juga menyangkut hak dari pekerja/karyawan itu. Ia khawatir dengan tidak memberikan data gaji pekerja/karyawan yang sebenarnya, “Pekerja/karyawan tersebut tidak mendapatkan hak-hak yang memang harus dan layak untuk diberikan.”

Dia menegaskan penambahan peserta dari badan usaha terus berproses serta data-datanya dalam tahap rekonsiliasi. Selain itu, dia pun mengingatkan para pekerja turut aktif melaporkan. “Untuk memastikan semuanya telah menjadi peserta BPJS,” katanya.

Nopi tak memungkiri ada potensi besar peserta badan usaha yang bisa digarap. Namun yang paling diharapkan, sikap kooperatif pemberi kerja memberikan kebenaran data agar BPJS Kesehatan dapat memastikan pendapatan dari PPU itu riilnya seperti apa. “Kami berharap dukungan dari berbagai pihak dan  komitmen pastinya,” katanya.

Nopi menjelaskan, di awal pelaksanaan JKN, sebetulnya ada MoU antara BPJS Kesehatan dengan badan usaha pemberi kerja, baik itu bersama BUMN maupun asosiasi pengusaha dan stakeholder.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Kementerian BUMN Ferry Andrianto mengatakan pihaknya mendorong semua perusahaan BUMN mengikutkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kementerian BUMN juga memerintahkan kepada semua direksi BUMN untuk mendaftarkan karyawannya BPJS Kesehatan bagi yang belum.

Ia menegaskan Menteri BUMN Rini Sumarno memberi dukungan penuh kepesertaan BUMN pada BPJS Kesehatan. Hal tersebut tampak dari adanya peningkatan jumlah kepesertaan BUMN pada BPJS Kesehatan dari waktu ke waktu. Namun demikian, Menteri BUMN tetap menegaskan kembali kepada para direksi BUMN khususnya  yang belum menjadi peserta untuk segera mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta BPJS kesehatan. “BUMN juga diimbau agar berkoordinasi dengan BPJS agar lebih lancar dalam proses kepesertaannya,” kata Ferry.

Terkait dengan defisit yang diperkirakan mencapai RP9 triliun hingga akhir tahun, BPJS Kesehatan, kata Nopi, hanya berpegang pada komitmen pemerintah sebagai kompensasi penetapan iuran yang belum sepenuhnya sesuai dengan penghitungan aktuaria yang telah diajukan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Pemerintah katanya, bisa saja menyuntik dana tambahan lewat skema Penyertaan Modal Negara (PMN).

Namun, kata Ferry, fokus BPJS saat ini tetap pada potensi pemasukan iuran lainnya. “Mengingat masih terdapat sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang belum masuk menjadi kepesertaan JKN-KIS dan hal tersebut tidak hanya dari kepesertaan,” ungkapnya.

Tunggakan Iuran Pemda

Laporan BPJS Kesehatan semester I juga memaparkan sejumlah tunggakan iuran pemerintah. Sekitar 79 pemerintah daerah dari berbagai Divisi Regional BPJS Kesehatan, tercatat belum membayar penuh iuran PNS daerah dan iuran yang menjadi kewajiban daerah. 

Lima daerah teratas dari 79 daerah yang menunggak iuran BPJS Kesehatan per 30 Juni 2017 diantaranya Provinsi Sulawesi Selatan menunggak Rp6,5 miliar dari tagihan Rp14,8 miliar. Provinsi Jawa Timur menunggak Rp6,3 miliar dengan tagihan Rp38 miliar. Kabupaten Majalengka menunggak Rp4,3 miliar dengan tagihan Rp8,3 miliar.

Sedangkan Provinsi Bengkulu menunggak Rp3,7 miliar dengan tagihan Rp7,4 miliar, dan Kabupaten Sumedang menunggak Rp3,2 miliar dengan tagihan Rp8,3 miliar. Total tunggakan iuran BPJS Kesehatan dari 79 daerah itu sebesar Rp51,4 miliar, dengan tagihan Rp312,6 miliar. Selain itu, juga terdapat tiga daerah yang belum membayar iuran BPJS Kesehatan sama sekali. Tiga daerah itu adalah Kabupaten Supiori (Papua), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Ambon), dan Kabupaten Pontianak.

Menanggapi itu, Kepala Biro Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat mengatakan memahami dinamika penganggaran di tiap daerah dengan kondisi yang berbeda-beda. Nopi memaparkan, ada mekanisme penghitungan yang bisa dilihat secara berkala, potensi anggaran yang dialokasikan di tahun berjalan, dengan merujuk alokasi anggaran sebelumnya. Belum lagi proses pembahasan anggaran hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disetujui DPRD yang membutuhkan waktu. “Itu menjadi catatan potensi penerimaan kami dari data PNS di daerah,” ujarnya.

Ia mengatakan setiap bulan, BPJS Kesehatan menerima bukti pembayaran dari Bank Persepsi alias bank yang ditunjuk.  Bukti pembayaran itu akan dicocokkan dengan catatan pendapatan BPJS Kesehatan. “Jika ada selisih; keterlambatan pembayaran, kelebihan, kekurangan, kami lakukan rekonsiliasi dengan pemerintah daerah,” katanya.

Pada prinsipnya, lanjut Nopi, pemerintah daerah terikat dengan perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan serta terikat regulasi terkait iuran ini. BPJS Kesehatan bakal terus mengamati dinamika penganggaran demi menjaga likuiditas pembayaran daerah. Saat ini iuran peserta BPJS Kesehatan untuk PNS dibayar dari 2 persen gaji plus 3 persen dari pemerintah daerah atau pusat.

Terlepas itu, BPJS Kesehatan berharap dukungan Kementerian Dalam Negeri agar tunggakan daerah tidak menjadi kebiasaan. Dukungan itu berupa memastikan kepatuhan pembayaran daerah berdasarkan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan regulasi perundang-undangan.

Ditemui di Komples Istana Presiden akhir Agustus lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan telah mengingatkan kepala daerah agar segera melunasi iuran. Hanya saja pendapatan asli daerah di setiap daerah berbeda. Kondisi ini menurut Tjahjo dapat mempengaruhi kemampuan daerah membayar tepat waktu.             

“Kami terus mengimbau. Setiap menyusun APBD daerah kami selalu mengimbau. Tetapi saya kira BPJS Kesehatan terus turun ke bawah,” kata Tjahjo. Alias menagih tunggakan pembayaran setiap daerah.

Joni Aswira Putra  (Independen.id) dan Erick Tanjung (suara.com)