Penanganan Kusta masih Mengandalkan Dana Pusat dan Bantuan Luar Negeri

Embed from Getty Images

foto: Getty Images

Ilustrasi kaki penderita penyakit lepra.

Sampang -- Marwiyah, 41 tahun, (bukan nama sebenarnya), tidak pernah menyangka anaknya, Nono, 18 tahun, (juga bukan nama sebenarnya) akan terkena penyakit yang selama ini ia takuti, kusta. Anak semata wayangnya itu terdeteksi menderita penyakit tersebut sejak  ketika masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar.

Suami perempuan ini meninggal dunia 14 tahun lalu dengan kondisi tubuh juga didera kusta. Sejak itu Marwiyah dan Nano tinggal berdua di rumahnya yang semi permanen.

Dari suaminya itu, dugaan asal penyakit yang diderita Nono. Sebab, remaja itu sering menggunakan pakaian ayahnya untuk selimut saat tidur atau saat membantu mencari pakan ternak.
Beruntung, dari hasil pemeriksaan darah di puskesmas, penyakit tersebut tidak menular juga pada Marwiyah. Meski demikian, ia juga diwajibkan meminum obat, untuk antisipasi terjadinya penularan.

Awal mula perempuan itu mencurigai anaknya mengidap kusta, setelah melihat kondisi beberapa bagian kulit anaknya berubah. Ada kemiripan dengan mendiang ayahnya serta beberapa tetangganya yang menderita penyakit tersebut, kulit punggung belang-belang seperti terkena penyakit kurap.

Saat itu, ia tak berani memeriksakan Nono ke Puskesmas lantaran tak punya uang. Selain itu, ia masih kawatir, jika benar anaknya mengidap penyakit yang juga dikenal dengan nama lepra itu, anaknya akan dikucilkan.

“Lamun anak kuleh etemmoh sakek lepra, pas ejheuih bik tatanggheh (kalau anak saya diketahui mengidap lepra, pasti akan dikucilkan, red)," katanya dalam bahasa Madura saat di di datangi di rumahnya di salah satu desa di Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, beberapa bulan lalu.

Perempuan yang sehari-hari berjualan di Pasar Robatal itu mengaku, awalnya, hanya mengobati anaknya dengan obat oles dan pengobatan lain secara tradisional. Itu berlangsung kurang lebih satu tahunan.

Namun, setelah mengetahui penyakit anaknya makin parah, ditandai dengan kulit tangan yang mengerut dan sebagian jari tangan kirinya bengkok serta wajahnya memerah setiap terkena matahari, ia memberanikan diri membawa anaknya kepuskesmas.

Kekhawatirannya terbukti. Dokter menyatakan anaknya menderita kusta. "Harus berobat rutin," katanya mengulang penjelasan dokter.

Sejak itu, Nano mendapat obat secara cuma-cuma, yang harus ia minum secara rutin elama enam bulan. Pemuda yang tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SD karena malu dengan penyakitnya itu dan hanya beraktifitas mencari pakan ternak di sekitar rumahnya tersebut, akhirnya dinyatakan sembuh setelah berobat selama lebih dari satu tahun.

Saya berkesempatan bertemu Nono saat bertandang ke rumahnya. Pertengahan Agustus lalu ia bertolak ke Malaysia, menyusul beberapa tetangga dan kerabatnya bekerja di negeri jiran itu melalui jalur ilegal.

Sayangnya dia tidak mau menjawab saat ditanya seputar penyakitnya dan segera berlalu dengan tatapan mata yang menandakan ketidaksukaan. Tampak dua jari tangan kirinya, yakni kelingking dan jari manis pemuda itu bengkok akibat penyakit yang pernah dideritanya.

Marwiyah mengatakan, beberapa orang tetangganya juga memiliki penyakit serupa. Ia sendiri tidak mengetahui berapa jumlah pastinya. Sebagian dari mereka sudah dalam keadaan cacat. Masyarakat di desa ini menyebut penyakit ini dengan istilah "dhaging budhuk" atau daging rusak.

Mereka, kata perempuan yang hanya lulusan sebuah pesantren kecil di Sampang itu, tertutup dan jarang berkomunikasi dengan tetangga sekitar. Bahkan, keluarga biasanya membatasi ruang gerak dan sedikit mengucilkan para penderita kusta karena dianggap aib.

Tidak hanya itu, rata-rata keluarga penderita penyakit ini tidak mau berobat, karena takut diketahui punya keluarga penderita kusta. “Di sini lepra diyakini bukan hanya penyakit biasa. Tapi dianggap penyakit bhastoan (kutukan) yang tidak bisa disembuhkan,” jelas Marwiyah.

Di desa tempat tinggal Marwiyah, bukan tidak pernah ada sosialisasi tentang penanganan kusta, baik dari Dinas Kesehatan, puskesmas, bidan desa, bahkan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, penderita maupun keluarga penderita enggan terbuka dan membawa keluarganya yang sakit untuk  berobat.

Tamsul, aktivis Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) mengatakan pencarian penderita baru penyakit yang memiliki tingkat penularan cukup tinggi itu sering terkendala "keterbukaan" penderita dan keluarganya.

"Ketika kami mendapatkan informasi ada seorang yang diduga penderita kusta, saat didatangi ke rumahnya, keluarganya menutup-nutupi dan sama sekali tidak terbuka," kata Tamsul, ketika ditemui di Sampang beberapa bulan lalu.

Ia dan lembaganya selama ini melakukan pendampingan penanganan kusta di Madura. Aktivitas itu dilakukan sejak 2015 lalu dengan biaya operasional secara swadaya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, Firman Priya Abadi, juga mengakui mengalami kesulitan melakukan pendataan warga yang diduga menderita kusta. "Itu salah satu kendala. Mereka sangat tertutup meski kami datang untuk membantu," katanya.

Madura, merupakan salah satu penyumbang angka penderita kusta terbesar di JawaTimur. Setidaknya, 35 persen penderita penyakit lepra di provinsi itu berasal dari empat kabupaten di Madura, yakni Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan.

Yang mengkhawatirkan data awal 2017 menunjukkan tingkat prevalensi kusta di wilayah itu cukup tinggi. Di Sumenep, daerah dengan jumlah penderita terbanyak di Madura, prevalensi per-10 ribu penduduk masih mencapai 4 sampai 5 orang. Padahal angka idealnya adalah di bawah angka 1:10 ribu penduduk. Demikian pula dengan tiga kabupaten lainnya.

Kondisi itu yang menjadikan Madura berada pada zona merah kusta, atau daerah yang memerlukan perhatian khusus karena jumlah penderitanya yang tinggi. Sejauh ini belum ada penelitan tentang penyebab tingginya jumlah penderita kusta di daerah itu. Demikian pula dengan penemuan kasus baru di Madura yang cukup tinggi, yang pada 2016 lalu masih di atas sangka 300-an orang penderita.

Sumber: Data Dinas Kesehatan Jawa Timur 2017

Tingginya angka penemuan baru itu, kata Kepala Dinas Kesehatan JawaTimur, Kohar Hari Santoso, karena sejak dua tahun terakhir mengintensifkan pencarian. Upaya menemukan penderita baru itu, melibatkan beberapa elemen, termasuk Muslimat NU dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dinas Kesehatan Jawa Timur mewajibkan semua Dinas Kesehatan kabupaten dan kota, serta petugas puskesmas menemukan kasus baru kusta di wilayanya. Mereka juga diminta menindak lanjuti semua informasi pasien kusta dengan serius.

"Kami akan menegur keras jika ada kasus baru dan puskesmas atau Dinas Kesehatan Kabupaten tidak mengetahuinya," kata Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Kohar Hari Santoso, kepada ketika ditemui di kantornya di Surabaya akhir Juli tahun lalu.

Di Jawa Timur, jelas dia, ada dua rumah sakit yang secara khusus menangani penderita kusta. Rumah Sakit Sumber Glagah di Pacet, Mojokerto dan Rumah Sakit Kusta Kediri. Namun, saat ini pengobatan untuk penyakit yang disebabkan oleh mycobacterium leprae itu sudah bisa diobati di seluruh Puskesmas terdekat secara cuma-cuma.

Sayangnya, tingginya angka penderita kusta di Madura belum diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup oleh pemerintah kabupaten. Bahkan, selama ini penanganan penyakit tersebut masih menggantungkan pada penyediaan anggaran dari APBN dan bantuan luar negeri.

Pada tahun 2016, dari dana Rp1,3 miliar untuk penanganan kusta di Madura, Rp928 juta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rp372 juta dari bantuan luar negeri. Sementara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) JawaTimur maupun APBD Kabupaten di Madura sama sekali tidak mengalokasikan dana.

Demikian pula untuk 2017. Dari Rp1,2 miliar anggaran kusta, masih mengandalkan dana APBN sebesar Rp828 juta dan sisanya Rp 392 juta dari bantuan luar negeri.

Kohar mengatakan tidak adanya anggaran penanganan kusta di APBD provinsi dan kabupaten itu untuk menghindari satu kegiatan dibiayai dari dua sumber keuangan negara, APBN dan APBD alias double account.

"Karena sudah dibiayai dari APBN, maka daerah tidak menganggarkan dana tersebut, karena masih dianggap cukup," katanya, di Surabaya.

Anggota Komisi E DPRD JawaTimur, Anisah Syakur, mengatakan pihaknya akan mendorong penganggaran dan penanganan kusta tersebut secara maksimal pada APBD Provinsi JawaTimur. Sebab, menurutnya, hal itu tidak termasuk dobel anggaran.

"Kami masih akan melihat terlebih dahulu, dana yang ada itu digunakan untuk anggaran apa saja. Sehingga celahnya akan ditutupi dengan dana dari APBD Provinsi," katanya.

Ia juga akan mendorong agar penderita kusta memiliki sarana MCK tersendiri, mengingat tingginya tingkat resiko penularannya. Bukan berarti mereka dikucilkan. Namun, di satu keluarga yang di dalamnya ada penderita kusta, disediakan sarana khusus bagi si penderita.

"Bisa saja dianggaran APBD provinsi dan kabupaten digunakan untuk hal itu dan ini tidak masuk dalam double sumber pembiayaan," jelasnya.

Koordinator Program Penanganan Penyakit Menular Kabupaten Sampang, Khairil Anwar, mengatakan penanganan penyakit tersebut tidak bisa dilakukan hanya terhadap penderita. Melainkan juga terhadap keluarga dan lingkungannya.

Ia sangat mendukung adanya gagasan menyediakan sarana MCK tersendiri bagi penderita, agar mengurangi dampak dan resiko penularan penyakit tersebut.

Ghazi Mujtaba