Alasan Pengemudi Online Menolak Aturan Baru Menteri Perhubungan

Alasan Pengemudi Online Menolak Aturan Baru Menteri Perhubungan

foto: Sutriyati l Kabakota.com

Sebagian kendaraan pribadi yang digunakan oleh anggota PPOJ untuk beroperasi di bawah naungan sejumlah perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis online di Yogyakarta.

INDEPENDEN - Pengemudi kendaraan berbasis sistem online di Yogyakarta menolak sejumlah poin peraturan baru dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 26/2017 yang mulai berlaku 1 April 2017 lalu.

Poin-poin yang ditolak antara lain kewajiban kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum. Selama ini, kendaraan yang digunakan oleh para pengemudi online khususnya roda empat adalah atas nama pribadi.

Pengubahan status kepemilikan atas nama badan hukum ini dianggap merepotkan. Sebab, umumnya pemilik kendaraan online membeli mobil dengan cara mencicil, sehingga pihak leasing belum tentu mengizinkan.

Selain itu, mereka juga menolak kewajiban penyediaan bengkel dan pool atau garasi kendaraan sendiri. Selengkapnya: Paguyuban pengemudi online jogja Keberatan dengan revisi Permenhub No. 26/2017.