Dorong Partisipasi Ekonomi Perempuan, Perlu Kebijakan Sensitive Gender

Dorong Partisipasi Ekonomi Perempuan, Perlu Kebijakan Sensitive Gender

foto: Dok. IBCWE

Diskusi Kesetaraan Gender di Dunia Kerja di Double Tree, 7 Desember 2017. Dari kiri-kanan Lita Anggraini (Jala PRT), Jaqueline Tuwanakota (Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia), Moderator Dini Widiastuti, Direktur Eksekutif IBCW (Puspita Wulandari, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak), Eko Bambang Subiantoro, Aliansi Laki2 Baru (Pengamat), Kokok Herdianto Dirgantoro, CEO Opal Communication.

Independen, Jakarta --- Kesetaraan gender di dunia kerja masih perlu mendapat perhatian banyak pihak. Tidak hanya perusahaan pemberi kerja tapi juga pemerintah. Data Global Gender Gap Index 2017, World Economic Forum menempatkan Indonesia pada ranking 84 di atara 144 negara, di bawah Fipina (10 besar), Singapura (65) dan Vietnam (69).

Kondisi ketidaksetaraan di dunia kerja beradampak pada partisipasi ekonomi perempuan yang masih tercatat 15-25 persen. Suyono Reksoprojo, Board Board Indonesia Coalition Business for Women Emporment (IBCWE) mengatakan hal ini terjadi karena beragam faktor. “Bisa bersumber dari internal penyedia kerja karena kebijakan yang tidak sensitive ataupun faktor eksternal norma dan pandangan yang mensubordinasi perempuan,” ujarnya saat membuka Graduation Short Course Kesetaraan di Dunia Kerja, Kamis (7/12) malam di Jakarta.

Partisipasi yang rendah ini juga terjadi karena perusahaan tidak menyediakan fasilitas yang mendukung perempuan berkembang. Padahal data MSCI World Index 2016 menunjukkan perusahaan dengan kepemimpinan perempuan yang dominan, memperoleh laba bersih (return on equity) 10,1 persen setiap tahun,dibandingkan perusahaan tanpa kepemimpinan perempuan, yang laba bersihnya berkisar 7,4 persen.

Dini Widiastuti, Direktur Eksekutif IBCWE menambahkan sektor privat menyediakan sembilan dari sepuluh kesempatan kerja yang tersedia di negara-negara berkembang.  “Namun jumlah perempuan yang berpartisipasi di dunia, kerja, di sektor formal secara global, kurang dari 50 persen," ujarnya. 

Mengutip laporan Organisasi Buruh Dunia atau International Labor Organization (ILO). ILO, Dini menyampaikan kesempatan perempuan berpartisipasi di pasar tenaga kerja sektor formal 27 persen lebih rendah dari laki-laki.

Ia juga menyoroti adanya tantangan lain seperti keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat manajemen menengah hingga tingkat board, dan perbedaan penghasilan antara pekerja perempuan dan laki-laki.

Eko Bambang Subiantoro (Aliansi Laki-laki Baru) dalam diskusi yang diselenggarakan SJAJI dan IBCWE itu mengatakan perlu afirmatif action untuk melipatkan gandakan jumlah dan peran perempuan dalam dunia kerja.  Saat ini ia melihat lingkungan kerja tidak mendukung bagi perempuan untuk berkarir. “Karena perempuan dituntut menunjukkan kemampuannya dua kali lipat dari laki-laki,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Abdul Manan periode 2017-2020 mengatakan banyak fakta yang mengindikasikan praktik ketidaksetaran masih banyak terjadi di dunia kerja. “Kesetaraan gender menjadi salah satu soal yang perlu mendapatkan perhatian besar media," ujarnya. (ID001)