Petani Kendeng Tunggu Janji Moeldoko

Petani Kendeng Tunggu Janji Moeldoko

foto: Agus Setiyanto I Independen.id

Aksi syukuran petani Kendeng di depan Istana Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).

Independen, Jakarta -- Sepuluh 10 petani Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) mengajak polisi, tentara, mahasiswa, dan wartawan makan nasi tumpeng serta bubur merah putih. Acara syukuran tersebut berlangsung di depan Istana Merdeka, Rabu (14/2). “Ini sebagai bentuk rasa syukur sekaligus acara pamitan. Hari ini kami akan pulang ke Kendeng,” ujar Gunretno, sebelum memulai acara makan bersama.

Semula, kata Gunretno, JM-PPK akan menggelar aksi menabuh lesung di depan Istana Merdeka hingga Kamis (15/2). Tapi karena Selasa (13/2) kemarin, rombongan petani sudah berhasil menemui Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Bina Graha Jakarta, mereka akhirnya memutuskan segera pulang.

Gunretno memaparkan hasil pertemuannya dengan Moeldoko, yang berjanji akan segera membuat kebijakan nasional yang ramah kepada petani Kendeng. Moeldoko juga menyampaikan pemerintah harus membuat kebijakan nasional yang meniadakan pembangunan pabrik semen. Di akhir acara KSP mengatakan akan mengagendakan kunjungan ke Kendeng supaya bisa melihat langsung situasi dan kondisi di sana.

Ia berharap Moeldoko menjalankan rekomendasi-rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sudah diperintahkan Presiden. “Semoga pertemuan kemarin tidak hanya seremoni” ujar Gunretno. 

KLHS adalah kajian lingkungan yang wajib dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan kepada perusahaan atau calon investor. Seperti diketahui tanggal 2 Agustus 2016 lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi mandat KSP sebagai koordinator antara kementerian Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK), BUMN, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan KLHS di Kendeng utara yang meliputi Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Pati.

KLHS tersebut sudah diumumkan pada 12 April 2017. Di situ secara jelas merekomendasikan Bupati dan Gubernur di sekitar kawasan Kendeng mengusulkan Kementerian ESDM menetapkan Kendeng sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang harus dilindungi. Karena itu, kata Gunretno, mereka akan mendirikan Posko Penyelamatan Pegunungan Kendeng untuk mengawal pelaksanaan rekomendasi KLHS sambil menunggu realisasi janji Moeldoko.

Ngatiban, petani Kendeng lainnya, mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak lupa kepada nasib petani. Dia mengatakan petani selama ini sudah dihadapkan pada ancaman-ancaman wereng, tikus, zundep, dan penyempitan lahan untuk pembangunan pabrik. Menurutnya pabrik semen merupakan hama yang paling membahayakan. "Pabrik semen tidak hanya memakan, melainkan mencaplok lahan serta memecah belah persaudaraan petani," ujarnya.

Kendeng merupakan pegunungan kapur purba yang menyimpan tempat-tempat sejarah, ribuan mata air, dan goa-goa tua. Menurut dia pegunungan itu sudah memberikan kecukupan pangan, sandang, papan, dan ketenteraman lahir batin petani di sekitarnya. Ketika akhirnya kapur di pegunungan itu dijarah sebagai bahan industri semen akan merusak lingkungan di kawasan itu.

“Petani tidak butuh semen tapi butuh air. Pak Jokowi bisa mencetak lahan untuk dibagi-bagikan kepada warga, tapi Pak Presiden tidak bisa membuat air untuk petani Kendeng,” ujar Ngatiban.

Agus Setiyanto