Pemerintah Perlu Mitigasi Risiko Dampak Teknologi Baru

Pemerintah Perlu Mitigasi Risiko Dampak Teknologi Baru

foto: pixabay.com

ilustrasi

Independen, Jakarta -- Riset baru tentang dampak teknologi terhadap pekerjaan yang dikaji secara khusus dalam laporan Asian Development Outlook (ADO) 2018. Hasil riset itu menunjukkan sejumlah pekerjaan yang akan hilang akibat automasi atau pemanfaatan mesin dan teknologi informasi. "Upaya penyimbangnya akan mampu menghasilkan lebih dari sekadar kompensasi terhadap kehilangan pekerjaan tersebut," ujar Yasuyuki Sawada, Kepala Ahli Ekonomi Asian Development Bank, Rabu (11/4) di Jakarta. 

Riset itu juga memperlihatkan negara-negara di Asia mampu menyesuaikan perkembangna teknologi baru di tempat kerja. " Sehingga dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan permintaan," katanya menambahkan.
 
Hanya saja pembuat kebijakan perlu mengambil langkah khusus, misalnya reformasi pendidikan. Yaitu mendorong kemauan belajar seumur hidup para pekerja, mempertahankan fleksibilitas pasar tenaga kerja, memperkuat sistem perlindungan sosial, dan mengurangi ketimpangan pendapatan. 

Karena pekerjaan yang memerlukan langkah-langkah repetitif dan rutin, serta para pekerja yang tidak memiliki pendidikan atau pelatihan dan berpindah dengan mudah ke pekerjaan lain, akan dihadapkan dengan kenaikan upah yang lambat. "Kondisi tersebut akan memperparah ketimpangan pendapatan di kawasan ini," ujar Yasuyuki. 

Riset ADB ini juga menunjukkan di tengah kemajuan berbagai bidang seperti robotika dan kecerdasan buatan (artificial inteligent), masih banyak alasan untuk optimis akan prospek pekerjaan di kawasan ini. Teknologi baru umumnya hanya mengotomatiskan sebagian tugas di suatu pekerjaan, bukan keseluruhan pekerjaan tersebut. "Selain itu otomasi pekerjaan hanya dapat dijalankan jika layak secara teknis maupun ekonomi," ujarnya.

Yasuyuki menambahkan, naiknya permintaan domestik juga akan mengimbangi hilangnya pekerjaan akibat otomasi dan berkontribusi bagi terciptanya profesi baru. Analisa ADB mengenai perubahan lapangan kerja di 12 perekonomian di kawasan Asia yang sedang berkembang dari 2005 sampai 2015, mengindikasikan bahwa kenaikan permintaan domestik cukup untuk mengkompensasi hilangnya pekerjaan karena kemajuan teknologi.

Selain itu, akan muncul banyak pekerja baru di bidang teknologi informasi komunikasi (TIK). Serta beragam jenis pekerjaan baru di bidang perawatan kesehatan, pendidikan, keuangan, asuransi, dan real estate.

Pekerjaan sarat penggunaan kemampuan kognitif, interaksi sosial, dan teknologi informasi, merupakan jenis-jenis pekerjaan yang cenderung dipegang kelompok berpendidikan lebih tinggi. Kelompok ini pula yang berpotensi mendapat penghasilan lebih tinggi setiap tahunnya. 

Perlu Kebijakan Proaktif

Priasto Aji, Ahli Ekonomi menegaskan agar pembuat kebijakan proaktif jika menginginkan manfaat teknologi baru ini tersebar luas bagi seluruh pekerja dan masyarakat. Pemerintah perlu tanggap terhadap risiko adanya pekerja yang tertinggal, dengan memastikan mereka terlindungi dari sisi negatif teknologi baru dan mampu memanfaatkan peluang baru. 

"Pelu langkah-langkah yang terkoordinasi untuk pengembangan keterampilan, peraturan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan redistribusi pendapatan," ujar dia. 

Pemerintah juga perlu memastikan pengembangan teknologi baru bermanfaat bagi masyarakat. Sekaligus melindungi hak privasi mereka misalnya dengan memastikan perlindungan data pribadi.

Winfried Wicklein, Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia mengatakan tantangan utama dari pemerintah dan dunia usaha di Indonesia adalah memanfaatkan peluang sambil memitigasi risiko dari teknologi baru. Misalnya dengan melakukan kajian tentang dampak disruptif teknologi terhadap makro ekonomi dan sektor-sektor tertentu. Seperti manufaktur, keuangan, energi, e-comerce, dan pengembangan perkotaan. 

 

Agus Setiyanto I YHM