AJI Jayapura Laporkan 10 Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis

INDEPENDEN - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura menerima laporan setidaknya 10 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Papua selama 2016. Kasus-kasus tersebut meliputi pemukulan, pengerusakan sarana untuk peliputan, pelaporan ke pihak berwajib atas materi peliputan, serta pengusiran wartawan yang hendak mengonfirmasi isu tertentu kepada narasumber.

“Penghapusan foto dan video itu terkait liputan isu-isu sensitif seperti gerakan Papua merdeka,” kata Koordinator Divisi Advokasi AJI Jayapura, Fabio Maria Lopes Costa dalam keterangan pers yang diterima Independen, (27/01).

Fabio membeberkan yang diterima Divisi Advokasi AJI Jayapura. Tercatat sebanyak 10 wartawan yang mendapatkan tindakan kekerasan dan ancaman. Kasus-kasus ini terjadi Timika, Wamena, Kota Jayapura, Nabire, Dogiyai, Manokwari, dan Sorong.

Kasus pelanggaran kebebasan pers terbanyak berada di Kota Jayapura yakni tiga kasus, sedangkan di Wamena sebanyak dua kasus. Sementara pelanggaran kebebasan pers di lima daerah lainnya hanya satu kasus.  

Dari laporan 10 jurnalis tersebut, tujuh kasus pelanggaran kebebasan pers terkait dengan aparat keamanan, dua kasus dengan pihak keamanan, dan satu kasus dengan anggota DPRD.

“Kesimpulannya, pelanggaran kebebasan pers di Papua teryata dilakukan oleh para pihak yang tergabung dalam tiga pilar demokrasi, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislative,” tambah Fabio

Dari sederet kasus tersebut, AJI Jayapura menilai peranan awak pers dianggap masih rendah, perlu dibungkam, dan diawasi secara ketat oleh oknum-oknum tertentu.

“Padahal, pers secara tidak langsung adalah pilar keempat dari demokrasi,” kata Fabio.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 telah hadir di Indonesia untuk menjamin kebebasan pers bagi para kuli tinta. Sayangnya, amanah yang mulia dari regulasi ini belum terealisasi secara menyeluruh ke seluruh wilayah khususnya di tanah Papua.

Tahun ini AJI Jayapura tak henti untuk berjuang untuk mensosialisasikan kebebasan pers di Papua dan Papua Barat.

“Ada baiknya Dewan Pers juga secara aktif memberikan pemahaman tentang materi kebebasan pers yang komprehensif bagi pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif khususnya di Papua,” kata Fabio.

Jurnalis tetap Independen saat Pilkada

AJI Jayapura juga meminta jurnalis mengutamakan keberimbangan dalam penyampaian informasi menjeelang pelaksanaan Pilkada di Papua dan Papua Barat.

“Hindari pemberitaan yang bersifat provokasi dan cenderung menjatuhkan kandidat tertentu. Pemberitaan dengan modus tersebut dapat menjadi salah satu pemicu konflik dalam Pilkada,” kata Fabio.

Seperti diketahui, Papua Barat dianggap sebagai provinsi paling tinggi tingkat konfliknya. Berdasarkan IPK yang dilansir Bawaslu, kerawanan yang perlu diperhatikan di Pilkada Papua Barat adalah integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu (KPUD dan Panwas). Integritas dan profesionalitas KPUD dan Panwas Papua Barat sangat dipengaruhi oleh aksi kekerasan terhadap mereka, berupa teror maupun ancaman.

Wilayah di Papua Barat yang sangat kritis terhadap konflik suku, agama, ras dan golongan (SARA) adalah Tolikara, Nduga, Intan Jaya, dan Lanny Jaya. Di Tolikara misalnya, pernah terjadi konflik berbasis agama yang menyebabkan kematian warga setempat. Selengkapnya: Potensi Konflik Pilkada Jilid Kedua

Masyarakat akan dirugikan dengan awak media yang hanya mementingkan berita yang bersifat bombastis. Upaya pembangunan di Papua juga turut terganggu karena tidak kondusifnya situasi keamanan.

“Utamakanlah penyampaian informasi sebagai penyejuk di tengah konstelasi politik yang meningkat karena persaingan para kandidat untuk meraih kursi kepala daerah,” kata Fabio.