PWI, IJTI, dan AJI Sepakat Kaji Ulang Hari Pers Nasional

PWI, IJTI, dan AJI Sepakat Kaji Ulang Hari Pers Nasional

foto: M Irham l independen.id

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo dalam pembukaan seminara 'Mengkaji Ulang Hari Pers Nasional' di Dewan Pers, Kamis (16/02).

INDEPENDEN, Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) membuka peluang pengubahan tanggal Hari Pers Nasional (HPN). Seperti diketahui, HPN diperingati saban 9 Februari berdasarkan Keputusan Presiden Soeharto pada 1985. Akan tetapi sejumlah kalangan menilai kelahiran HPN yang diterbitkan di bawah rezim orde baru bertentangan dengan prinsip kebebasan pers.

Ketua AJI Indonesia, Suwarjono mengatakan, pro dan kontra terhadap HPN ini harus segera diselesaikan. Caranya dengan mendiskusikannya dari sudut pandang sejarah dan akademis. “Jangan terjebak di situ (perdebatan-red) tapi tak ada jalan keluarnya. Dengan momentum ini, kita duduk bareng bertukar pikiran, dan ini menjadi langkah awal untuk mencari model format, dan hari yang tepat untuk HPN,” katanya dalam pembukaan seminar ‘Mengkaji Ulang Hari Pers Nasional’ di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (16/02).

HPN yang dirayakan saban 9 Februari juga bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang lahir tahun 1946. Menurut Jono, HPN perlu mewakili seluruh insan pers di Indonesia. “Dari sini kita mencarikan solusi, bagaimana HPN jadi milik kita bersama. Tak ada komunitas pers yang tidak terwakili,” katanya.

Kajian ulang tentang HPN juga ditanggapi Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Yadi Hendriana. Ia sepakat HPN perlu dikaji ulang. Menurutnya, wacana perubahan HPN dalam seminar ini akan menjadi tonggak baru sejarah Indonesia. “Kita ingin buat kesepakatan bersama untuk komitmen bergerak bersama, perbaikan konten dan ingin pers yang lebih baik,” katanya.

Selain itu, Yadi juga mengingatkan organisasi-organisasi jurnalis yang menjadi konstituen Dewan Pers tetap menjaga kebebasan pers, menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi. Dalam sejumlah regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang sarat membatasi pers, organisasi pers harus bergerak bersama untuk mengawasi hal ini. “AJI, IJTI, PWI mesti jalan bersama karena saat ini banyak yang ingin merongrong pers,” katanya.

PWI juga tak mempersoalkan pengubahan tanggal HPN. Menurutnya yang paling mendasar dari peringatan HPN adalah kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan pers.

“9 Februari cocok atau tidak untuk hari pers, itu tidak terlalu penting. Kalau memang ada kajian jangan-jangan memang perlu diubah. Tapi intinya, hari pers harus jadi milik bersama, itu yang harus diutamakan,” kata Ketua PWI Pusat, Margiono.

Margiono juga mencatat selama 9 kali perayaan HPN, tak hanya memberikan manfaat kepada insan pers, tapi juga masyarakat. Ia mencontohkan perayaan HPN pada 9 Februari 2017 lalu di Ambon. Menurutnya, dengan kehadiran Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan sejumlah menteri dapat mendorong program pembangunan di sana. “Di Ambon itu nilainya itu kita create kita bicara kebutuhan daerah, dan apa yang kita bisa lakukan bersama dengan mereka,” katanya.

Dewan Pers Siap Kawal ke Jokowi

Peluang pengubahan momentum HPN sangat besar. Sebab, dasar hukum dari Keppres No. 5 Tahun 1985 tentang penetapan Hari Pers Nasional sudah tidak berlaku lagi.

“Ini yang bisa mengubah ini (hari HPN-red) adalah forum ini. Karena konsideran Keppres ini yaitu Undang Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sudah tidak berlaku lagi,” kata Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo.

Yosep Adi Prasetyo mengaku akan mengawal hasil rekomendasi seminar ini ke Sekretariat Negara dan Presiden Jokowi. “Jadi momentum untuk konsolidasi, tapi tidak dalam jangka dekat. Sebab, ini akan mempengaruhi proses perencanaan HPN, butuh konsolidasi dari masyarakat pers,” katanya.

Hasil seminar ini diharapkan membuahkan rekomendasi untuk pengubahan penanggalan HPN. Prinsipnya, pengubahan momentum HPN tak lepas dari tonggak prinsip kebebasan pers dan kemajuan terhadap masyarakat luas.

Sejumlah rekomendasi yang sempat muncul dari seminar ‘Mengkaji Ulang Hari Pers Nasional’ di antaranya waktu penerbitan pertama media pribumi, Medan Priyai 1 Januari 1907. Rekomendasi lainnya, mengubah HPN bertepatan dengan wafatnya tokoh pers nasional Tirto Adhi Soerjo, 7 Desember 1918.

Penulis: M. Irham