Mencari Komisioner Komnas HAM Berintegritas

foto: Bay Ismoyo/AFP/Getty Images

Kasus penghilangan paksa aktivis 1998, salah satunya Suyat (aktivis SMID). Penyelidikan kasus ini tidak ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung.

INDEPENDEN, Jakarta – “Idealnya komisioner Komnas HAM itu orang-orang yang sudah senior karena menyangkut pejabat tinggi dan kekuasaan,” kata Jimly Asshiddiqie dalam diskusi yang diselenggaran TIFA Foundation dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Kamis (12/7) lalu.

Ia menyebut beberapa nama seperti Mahfud MD, dan Bagir Manan. Jimly juga menyebut dirinya sendiri yang spontan disambut gelak tawa jurnalis peserta diskusi dari berbagai daerah seperti Banyuwangi, Jambi, Palembang dan Jakarta yang hadir siang itu. “Seharusnya saya bukan sebagai pansel tapi calon komisioner,” katanya dengan nada serius.

Tapi Jimly menyadari pandangannya itu tidak mungkin bisa terwujud saat ini, meski bertujuan untuk memperbaiki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sebabnya mekanisme pemilihan komisioner saat ini berbeda dengan dua periode awal yang melalui penunjukkan langsung presiden.

Pandangan itu disampaikan sebagai bentuk keprihatian pada kinerja Komnas HAM 2012-2017 yang jauh dari harapan. Ia mencontohkan komposisi Komnas HAM periode pertama yang diisi orang-orang nama-nama besar seperti Baharudin Lopa, dan pada periode kedua terdapat nama-nama seperti Nurcholis Majid dan Saparinah Sadli, tokoh perempuan. “Orang-orang seperti ini diperlukan agar Komnas HAM terasa hadir dan mengigit,” katanya.

Konflik di internal komisioner yang muncul di periode 2012-2017 seperti pemilihan ketua setiap tahun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait indikasi penyelewengan keuangan negara, dan pernyataan komisioner Komnas HAM yang tidak mencerminkan keputusan bersama menurunkan harapan publik pada lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini.

Ketua panitia seleksi komisioner periode 2017-2022 dan periode sebelumnya ini menekankan perlu perombakan kulturan dan struktural di internal lembaga yang lahir pada 1993 ini. Karena lembaga yang awalnya dibentuk hanya berdasarkan Keppres Nomo 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM karena tekanan dunia internasional ini, mempunyai dasar yang lebih kuat setelah setelah reformasi 1998; DPR RI mengamandemen UUD 1945 dan banyak mengadopsi instrument HAM internasional.

Karena itu meski suara di luar seperti anggota DPR menyuarakan untuk dibubarkan, sebaliknya Jimly mengatakan Komnas HAM perlu diperkuat. Salah satunya mendesain ulang dengan melakukan merevisi UU HAM agar fungsi Komnas HAM sesuai dengan kondisi saat ini. “Sesuai dengan core content UUD 1945 saat ini, yaitu human rights (HAM),” katanya. “Komnas HAM perlu diperkuat institusinya.”

Selain Jimly, panitia seleksi periode 2017-2022 yaitu Makarim Wibisono, Harkristuti Harkrisnowo, Musdah Mulia, Zoemrotin K. Susilo, dan Bambang Widodo Umar. Mereka telah memilih 28 calon komisioner yang akan mengikuti seleksi tahap selanjutnya, yaitu tes psikologis (17 Juli), tes kesehatan (18 Juli) dan wawancara terbuka yang dapat dipantau publik (19-21 Juli) di Mahkamah Konstitusi.

Catatan Koalisi Selamatkan Komnas HAM berdasarkan hasil tracking yang dilakukan, dari 28 calon tersebut, masih terdapat tiga calon dengan terindikasi prilaku korupsi dan gratifikasi, dua calon bermasalah dengan ketidakadilan gender dan empat calon mempunyai catatan terkait pandanganya tentang keberagaman dan toleransi. Tidak hanya itu, dua orang calon terindikasi terafiliasi dengan partai politik dan dua orang terafiliasi dengan korporasi.

Sayangnya ketika ditanya siapa calon komisioner itu, Totok Yulianto, Perkumpulan Bantuan Hukum Indonesia enggan menyebutkan nama. “Masih kami diskusikan di koalisi untuk membuka nama-nama ini,” katanya di forum yang sama.

Sementara itu Harry Wibowo menyimpan catatan sejumlah pekerjaan rumah kasus-kasus HAM yang tidak terselesaikan meski Komnas HAM telah melakukan penyelidikan. Ia mencatat setidaknya ada tujuh kasus yang berkasnya telah dikirim ke Kejaksaan Agung oleh Komnas HAM periode 2002-2012. Yaitu:

1. Holocaust 1965-66;

2.  Penembakan Misterius 1982-85;

3.  Tanjung Priok 1984;

4. Talangsari 1989;

5. Penghilangan Paksa 1997-98,

6. Kerusuhan Mei (13-16 Mei 1998); dan

7. Trisakti (12 Mei 1998) Semanggi I (11-13 November 1998) dan Semanggi II (24 September 1999) 

Ia menyayangkan sikap komisioner periode saat ini yang tidak memiliki komitmen kuat sebagai lembaga independen yang  memberikan perhatian pada kasus-kasus besar pelanggaran HAM. Sikap ini yang memunculkan kekecewaan publik.

Ia mencontohkan saat masyarakat Semarang berinisiatif membuat memorialisasi kuburan massal korban 1965 di Semarang yang diresmikan Walikota Semarang pada September 2015 lalu. “Tidak ada satupun komisioner Komnas HAM yang hadir padahal diundang,” katanya. Harry juga mengkritik sikap komisioner yang terindikasi bermain-main politik.

Karena itu Jimly berjanji pansel akan memilih 14 nama yang memiliki komitmen, independensi dan integritas  untuk diserahkan ke DPR. Pertimbangan politik seperti keterwakilan tidak akan lagi mendapat perhatian. “Yang penting punya kapasitas, kompetensi dan perspektif HAM yang baik,” kata Jimly. Selain itu komisioner yang berhadapan dengan majority rules (suara kelompok mayoritas) untuk melindungi minority rights (hak-hak minoritas).

Yekthi Hesthi Murthi