Jalan Berliku Aborsi Aman Korban Perkosaan

Embed from Getty Images

foto: Peter Keegan/Keystone/Getty Images

Ilustrasi

Independen --- Meski UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberikan pengecualian bagi korban perkosaan dapat melakukan aborsi, tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan layanan ini. Pasalnya hingga hari ini Kementerian Kesehatan tak kunjung menunjuk rumah sakit yang dapat melayani aborsi aman bagi korban perkosaan, seperti yang diamanatkan UU.

Padahal pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Media dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Zumrotin K. Soesilo, Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) menyesalkan lambannya Kementerian Kesehatan mengatur hal ini. Pasalnya penunjukkan layanan kesehatan ini penting agar proses aborsi aman bagi korban perkosaan, tidak berdampak kasus hukum bagi korban perkosaan dan tenaga kesehatan yang membantu. Di sisi lain, saat ini, banyak rumah sakit yang telah memberikan layanan aborsi karena kedaruratan medis.

“Jika pemerintah belum memampu menyiapkan infrastruktur dan melatih tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan tinggal menunjuk rumah sakit yang telah memberikan aborsi aman karena alasan kedaruratan medis,” katanya kepada Independen, Kamis (17/8) di Jakarta, “Siapa saja yang bisa melakukan aborsi aman, dokter spesialis kandungan atau dokter umum, mereka yang perlu diberi pendidikan standar aborsi aman.”

Kedaruratan medis yang diantur menurut UU Kesehatan yaitu kehamilan yang dapat mengancam nyawa dan kesehatan ibu atau janin. Aborsi juga dapat dilakukan jika janin terindikasi cacat bawaan yang dapat mempersulit kehidupan bayi jika dilahirkan atau hidup di luar kandungan.

Jenis Kekerasan yang Dialami Anak berdasarkan Laporan yang Diterima Melalui Simfoni PPA Tahun 2016

Kekerasan seksual bentuk kekerasan seksual tertinggi yang dialami anak-anak.

sumber: Bahan presentasi KPPPA dalam diskusi Implementasi PP Nomo 61 Tahun 2014 yang diselenggarakan Yayasan Kesehatan Perempuan.

Pemerintah tidak memiliki jumlah akurat kasus aborsi termasuk aborsi karena perkosaan. Diperkirakan 2,5 juta terjadi kasus aborsi setiap tahun, dan 2.500 kasus di antaranya berakhir dengan kematian. Sementara itu riset yang pernah dilakukan Yayasan Kesehatan Perempuan menunjukkan 87 persen dari 1446 responden pelaku aborsi adalah perempuan menikah karena alasan jumlah anak yang banyak, gagal KB, kemiskinan, suami tidak bertanggung jawab. Sedangkan 12 persen di antaranya dilakukan karena hamil di luar nikah, diduga termasuk korban perkosaan.

Pada banyak kasus, kata Zumrotin melanjutkan, alasan kedaruratan medis menjadi alasan terakhir yang digunakan agar dapat melakukan aborsi yang dilegalkan. Perempuan, termasuk korban perkosaan, kata Zumrotin, telah berdarah-darah melakukan upaya sendiri menggugurkan kandung sebelum akhirnya ke rumah sakit. “Padahal aborsi aman itu diperlukan untuk menjaga kesehatan fisik, psikis dan sosial korban sesuai amanat UU, tidak hanya pertimbangan fisik saja,” katanya.

sumber: Bahan presentasi Wara Pertiwi dalam diskusi Implementasi PP Nomo 61 Tahun 2014 yang diselenggarakan Yayasan Kesehatan Perempuan.  

Catatan Harkristuti Harkrisnowo, pakar hukum saat diskusi Implementasi PP Nomor 61 Tahun 2014 yang diselenggarakan Yayasan Kesehatan Perempuan mengatakan ketentuan dalam UU KUHP  saat ini, aborsi, baik yang dilakukan korban perkosaan dapat dipidana. Bahkan hukuman bagi tenaga kesehatan yang membantu ditambah 1/3 dan bisa mendapat sanksi pencabutan hak menjalankan profesi. Sedangkan dalam revisi UU KUHP, pengecualian aborsi yang dilegalkan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya.  “Malah pelaku yang menyebabkan kehamilan belum mendapat sanksi, ketika terjadi aborsi,” katanya, Selasa (15/8) di Jakarta.

Ancaman hukuman dan ketidakjelasan rumah sakit yang dapat melayani aborsi aman ini menyebabkan praktik di lapangan, banyak korban kekerasan seksual yang tidak mendapat layanan aborsi aman. “Banyak dokter yang takut (membantu, red) karena stigma moral,” kata Masruchah, Komisioner Komnas Perempuan di forum yang sama.

Belum lagi problem proses visum yang membutuhkan waktu lama, sekitar tiga minggu dan biaya visum yang dibebankan kepada korban, sebagai syarat mendapatkan layanan aborsi bagi korban perkosaan. Masruchah menambahkan pada kasus korban perkosaaan anak, kehamilan sering kali baru diketahui pada usia janin 2-3 bulan. Padahal UU Kesehatan juga mengatur, pada korban perkosaan janin yang dapat diaborsi maksimal berusia 40 hari. “Karena mereka tidak tahu hamil atau takut menyampaikan,” katanya.

Proporsi Penolong Persalinan di Indonesia 

Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan Wara Pertiwi mengatakan saat ini Direktorat Layanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sedang melakukan pemetaan layanan kesehatan yang memenuhi standar melakukan aborsi. “Penunjukkan resmi belum ada, baru ada diskresi di rumah sakit besar level provinsi,” kata Wara kepada Independen setelah diskusi.

Terkait dorongan melibatkan bidan untuk melakukan aborsi terutama di daerah Indonesia Timur yang tingkat keberadaan dokter spesialis masih sangat terbatas, ia mengatakan tidak bisa serta merta dilakukan. Karena aborsi aman harus dilakukan di tempat yang memenuhi syarat dan membutuhkan kompetensi tertentu.

Ia menekankan selain dokter spesialis kandungan yang dapat melakukan aborsi, dokter umum yang telah memenuhi syarat kompetensi dapat dilibatkan. “Bidan dapat diberi peran lain,” katanya.

Y. Hesthi Murthi