Sumarsih Masih Menunggu Janji Jokowi

Sumarsih Masih Menunggu Janji Jokowi

foto: Dokumentasi Pokja Buruh Perempuan

Aksi Parade Juang Perempuan Indonesia memperingati Hari Perempuan Internasional, Kamis (8/3) di Jakarta.

Independen, Jakarta -- Sore itu Maria Catarina Sumarsih (66 tahun) berdiri di atas satu mobil komando peserta aksi Hari Perempuan Internasional. Mobil bak terbuka hitam setinggi tiga meter tersebut berdiri di depan pintu Monumen Nasional (Monas), seberang Istana Negara. Perempuan yang biasa dipanggil Sumarsih itu lantang berorasi di depan ratusan peserta aksi berseragam merah, anggota serikat buruh dari Jakarta dan sekitarnya, Kamis (8/3) lalu.

Dari atas mobil komando, ia lantang menantang Presiden Joko Widodo alias Jokowi membuktikan komitmennya pada penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Khususnya kasus Semanggi 1 yang terjadi 13 November 1998. Peristiwa yang terjadi 20 tahun lalu itu, anak Sumarsih, Benardinus Realino Norma Irawan (Wawan), mahasiswa Universitas Atma Jaya, tewas ditembus peluru tentara.

Ibu berambut perak itu juga menyindir ucapan Jokowi di Twitter, "Sudah saatnya perempuan makin aktif berkarya dan bisa mendapatkan hak-haknya untuk kehidupan lebih tenteram, makmur, dan kehidupan yang semakin berkeadilan." 

Kalimat itu secara khusus Presiden tulis untuk memperingati Hari Perempuan Internasional 2018."Saya menantang Jokowi untuk membuktikan kata-katanya hari ini di Twitter.  Presiden mengatakan perempuan-perempuan Indonesia harus berani menuntut hak dan kedaulatan. Hari ini saya sebagai ibu dari anak yang dilanggar haknya dalam peristiwa Semanggi 1 menagih janji Presiden untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi pada anak-anak kami. Presiden harus membuktikan kata-katanya. Jangan diam!" teriak Sumarsih.

Aksi Sumarsih saat Peringatan Hari HAM Internasional mengajak Jokowi hadir di Aksi Kamisan. Hingga saat ini Presiden belum pernah mendatangi aksi ini. 

Sebenarnya Sumarsih hendak mengajak ratusan peserta aksi bergerak mendekat ke Istana Negara di Jalan Merdeka Utara Jakarta. Ia mengajak peserta aksi mengikuti Aksi Kamisan, yang hari itu menginjak minggu ke-529. Tapi sayang, polisi tidak mengizinkan ratusan demonstran mengikuti langkahnya.

Polisi lebih dulu memasang kawat berduri untuk mengisolasi demonstran. Karena kesal, Sumarsih akhirnya turun dari mobil komando dan berjalan sendirian menuju Istana diikuti sejumlah awak media. Ia bergerak melingkar menyusuri pagar hidup polisi. Langkah kakinya berhenti tepat di depan seberang Istana Presiden. Dia kemudian membuka payung hitam bertuliskan kasus pelanggaran HAM peristiwa Semanggi 1.

Beberapa aktivis yang kebanyakan mahasiswa kemudian melakukan aksi serupa. Payung hitam bertuliskan kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok, Talangsari, Trisakti, kematian Munir terkembang. Mereka memandang jauh ke istana yang terlihat lengang dengan air mancur di depannya. Di belakang mereka, berjarak 20 meter, dibatasi kawat berduri, dari atas mobil komando suara-suara pemimpin demonstran masih tetap memberikan semangat kepada Sumarsih.

Hari itu, selain payung hitam dan kaus hitam bertuliskan kasus-kasus pelanggaran HAM, mereka membawa ketongan bambu. Alat musik tradisional itu dipukul bersama-sama di depan seberang Istana tempat Jokowi bekerja dan tinggal sepanjang hari. Ketongan bambu itu terus berbunyi dari pukul 16.00 hingga 17.00. 

Mereka menjadikan kentongan sebagai simbol untuk mengingatkan pemerintah agar tidak lupa mangkraknya banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tahun ini, Aksi Kamisan sudah memasuki tahun ke-11. Lebih dari 500 kali Sumarsih berdiri di depan Istana. Tapi, sampai hari ini belum ada tanda-tanda harapan bagi dirinya dan korban ataupun keluarga korban, kasus HAM di Indonesia akan terungkap. Mereka masih tetap menunggu janji pemerintah untuk mengusut tuntas kasus HAM dan kemudian menjebloskan penjahat-penjahat HAM ke penjara.

Janji Jokowi

Awalnya Sumarsih sangat percaya dengan janji kampanye Jokowi yang tertulis dalam Nawa Cita, soal penuntasan kasus pelanggaran HAM. Janji itu membuat orang-orang seperti dirinya sempat memberikan dukungan kepada Jokowi dalam Pemilu Presiden 2014 lalu. Namun, lambat laun harapan tersebut mengendap menjadi sangsi. Apalagi pemerintahan Jokowi hanya tinggal kurang dari dua tahun. Meski begitu ia berharap di dua tahun sisa pemerintahan ini, Jokowi benar-benar merealisasikan janji tersebut. “Kami harus tetap percaya (presiden,red). Siapapun presidennya kami harus tetap percaya,” ujarnya.

Dia mengaku mengetahui sejumlah orang yang pernah diduga menjadi pelaku pelanggar HAM justru sedang nyaman duduk di dalam pemerintahan Jokowi. Mereka ini, kata dia, sedang berlindung di ketiak Jokowi agar bisa lepas dari tanggung jawabnya kepada dosa masa lalu. “Kalau dalam dua tahun ini tetap tidak ada kemajuan, kami akan menunggu presiden selanjutnya mewujudkan tuntutan kami. Siapapun dia presidennya. Kami harus tetap berjuang untuk tidak diam,” ujarnya.

Sumarsih tidak ingin persoalan kasus pelanggaran HAM hanya dijadikan komoditi politik untuk meraih kekuasaan. Aksi diam Sumarsih memang belum membuahkan hasil. Tapi perlahan, semangat dia menginspirasi banyak gerakan perlawanan di Indonesia. Kini, Aksi Kamisan muncul di beberapa daerah di Indonesia. Antara lain di Bandung, Semarang, Pontianak, dan Makassar. 

Hebatnya lagi, aksi-aksi tersebut diinisiasi kaum muda yang kebanyakan mahasiswa lokal. “Kini, mahasiswa-mahasiswa Makassar ikut menggelar aksi kamisan. Aksi ini lebih cerdas dan efektif menyuarakan tuntutan,” ujar Hendra Nick Arthur, jurnalis asal Makassar yang ikut turun menggagas Aksi Kamisan di Sulawesi Selatan, Minggu (11/3).

Sumarsih mengaku senang dengan fenomena itu. Tumbuhnya geliat kesadaran anak muda dalam persoalan kasus HAM membuatnya termotivasi untuk tetap berdiri di seberang Istana Negara. Dia tidak ingin menyerah menghentikan aksi kamisan sampai keadilan itu benar-benar terwujud.

Parade Juang Perempuan Indonesia

Pagi di hari yang sama, ratusan perempuan dari 69 elemen organisasi di Jakarta dan sekitarnya bergerak ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Mereka menyoroti banyak kebijakan yang tidak menguntungkan bagi perempuan, dan meminggirkan kelompok marjinal seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Kelompok yang berkoalisi dalam Parade Juang Perempuan Indonesia ini juga melakukan demonstrasi memperingari Hari Perempuan Internasional. Mereka menyoroti tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. RUU ini dianggap tidak memiliki semangat perlindungan anak. Jika disahkan akan berdampak besar pada ketentraman, keamanan, dan kesejahteraan warga negara tanpa melihat usia, jenis kelamin, agama, suku, dan golongan. 

Selain berorasi, aktivis perempuan dari organisasi seperti Perempuan Mahardika, JALA PRT, Jaringan Buruh Migran Indonesia melakukan pembacaan puisi, monolog, menampilkan musik. Mereka bergerak dari DPR RI menuju Kementerian Perlindungan Perempuan, dan Anak, sebelum akhirnya bergabung dengan Sumiarsih di Aksi Kamisan.

Men4Women untuk Peradaban Setara

Dukungan aksi Men4Women Pengurus AJI Indonesia untuk Peringatan Hari Perempuan Internasional 2018, Kamis  (8/3) di Jakarta.

Sementara itu sejumlah aktivis berkumpul di FX. Sudirman menyelenggarakan peringatan Hari Perempuan Internasional dengan menggelar diskusi. Bergabung dalam gerakan Men4Women, diskusi yang dihadiri sekitar 100 orang ini, bagian dari kampanye mendorong kesetaraan gender melibatkan laki-laki yang diselenggarakan di beberapa negara, seperti Belanda, Iraq dan Nepal. Sedangkan aksi di Indonesia, digerakkan tiga lembaga Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Tempo Institute dan Aliansi Jurnalis Independen.

Tempo Institute selama 1-5 Maret, mengamati 165 tulisan beragam topik. Tujuannya untuk menguji sensitivitas media terhadap isu gender. Hasil pengamatan sederhana itu menunjukkan dari total 401 narasumber yang diwawancarai, komposisi narasumber laki-laki mencapai 315 orang, sedangkan narasumber perempuan hanya 86, atau sekitar 21 persen. Padahal perempuan adalah 50 persen dari total populasi di Indonesia. "Sensitivitas media meminta pandangan dari perempuan masih jauh dari harapan," ujar Mardiyah Chamim, Direktur Eksekutif Tempo Institute. 

Isu membangun sensitivitas media terhadap kesetaraan gender menjadi bahasan diskusi dengan topik "Laki-Laki Mendukung Perempuan untuk Peradaban Setara". Diskusi ini menghadirkan Philipus Parera (Redaktur Eksekutif Tempo), Feby Indriani (Penulis Novel Bukan Perawan Maria) dan Devi Asmarani (Pemimpin Redaksi Magdalene.co), dengan moderator diskusi Timothy Marbun (Kompas TV).

Agus Setiyanto I YHM