Protes Eksekusi Mati Buruh Migran di Arab Saudi

Protes Eksekusi Mati Buruh Migran di Arab Saudi

foto: Agus Setiyanto I Independen.id

Anis Hidayah (tengah) menyampaikan kronologis eksekusi Muhammad Zaini Misrin, buruh migran asal Madura yang bekerja di Arab Saudi, Senin (19/3).

Independen, Jakarta -- Baru beberapa detik membuka acara konferensi pers, suara Anis Hidayah tercekat. Kalimatnya berhenti pada sebuah kabar mengejutkan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Saudi Arabia terkait nasib seorang buruh migran asal Indonesia di sana, Muhammad Zaini Misrin. "Dia dieksekusi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 pukul 11.30 siang waktu Saudi Arabia," ujarnya, Senin (19/3) lalu.

Sempat terdiam sekitar sepuluh detik, Ketua Pusat Studi Migrasi, Migrant Care itu melanjutkan kalimatnya, "Hal paling fatal di sini adalah jangankan pendampingan dari pengacara, KBRI saja sampai tidak tahu." 

Dengan mata berkaca-kaca Anis menjelaskan kronologi eksekusi yang dialami buruh migran asal Madura itu.  Muhammad Zaini Misrin (53) berasal dari Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Pada 13 Juli 2004 buruh migran yang bekerja sebagai sopir ini dijebloskan ke penjara Saudi Arabia  karena dituduh membunuh majikannya sendiri yang bernama Abdullah bin Umar Muhammad Al Sindy.

Pada 17 November 2008 dia divonis hukuman mati. Rupanya, selama di penjara, Muhammad Zaini Misrin mendapat tekanan dari aparat Saudi Arabia untuk membuat pengakuan di persidangan bahwa dia benar-benar melakukan pembunuhan kepada majikannya sendiri. Bahkan, dalam proses peradilan dia hanya didampingi penerjemah asal Saudi Arabia yang ternyata turut serta melakukan manipulasi pengakuan pembunuhan.

Pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah butuh waktu setahun untuk bisa mendapatkan izin menemui Muhammad Zaini Misrin di penjara. Di saat pertemuan itu, kepada pihak KJRI Jeddah, Muhammad Zaini Misrin mengungkapkan selama penahanan dia mendapatkan intimidasi dari pihak keamanan Saudi Arabia. Dia mengatakan baik polisi maupun penerjemah yang disedikan Saudi Arabia memaksanya untuk mengakui perbuatan pembunuhan itu.

Berbekal pengakuan itu, pada Juli 2009 pihak KJRI Jeddah langsung mengirim surat permohonan kepada Kementerian Luar Negeri Saudi Arabia untuk mengupayakan pembebasan atas hukuman mati yang dijatuhkan kepada Muhammad Zaini Misrin. Langkah ini dilanjutkan dengan pendampingan sidang banding atas vonis hukuman mati yang digelar pada 18 Oktober 2009.

Sepanjang tahun 2011 hingga 2014 atas desakan KJRI Jeddah dan bukti-bukti yang disampaikan dalam Mahkamah Banding, dilakukan investigasi ulang terhadap kasus ini. Rupanya upaya banding dan mendorong investigasi ulang terhadap kasus ini tidak membuahkan hasil. "Sebetulnya Indonesia punya saksi kunci. Dia adalah Sumiyati buruh migran teman satu tempat kerja dan majikan. Dia akan memberikan kesaksian tentang bagaimana hubungan Muhammad Zaini Misrin dan majikannya. Tapi sayang kesaksian itu tidak terjadi karena tiba-tiba eksekusi dilakukan," ujar Anis.

Langkah permohonan pengampunan juga dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat lawatan ke Saudi Arabia pada bulan September 2015. Lobi dilanjutkan pada saat Raja Salman berkunjung ke Indonesia pada bulan Maret 2017. Terakhir pada bulan September 2017, Presiden Jokowi kembali mengirim surat permohonan pembebasan atas kasus Muhammad Zaini Misrin.

Langkah akhir yang dilakukan adalah permohonan pemeriksaan bukti-bukti melalui surat yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI ke Mahkamah Saudi Arabia untuk menguatkan bukti bahwa Muhammad Zaini Misrin tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan. Namun lagi-lagi permohonan ini diabaikan oleh Saudi Arabia. "Pemerintah Saudi Arabia telah  melakukan pengingkaran. Mereka melanggar prinsip-prinsip tata krama hukum internasional dengan tidak pernah menyampaikan Mandatory Consular Notification, baik pada saat dimulainya proses peradilan dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan juga pada saat eksekusi hukuman mati dilakukan," ujar Anis.

Bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Jaringan Buruh Migran (JBM), Human Right Working Groups (HRWG), dan Komisi Migran KWI, Migrant Care menggelar konferensi pers mengecam dan mengutuk eksekusi Muhammad Zaini Misrin. Organisasi-organisasi tersebut menyatakan Saudi Arabia telah melanggar hak asasi manusia yang paling dasar, yakni hak atas hidup buruh migran Indonesia.

Lembaga-lembaga itu juga menuntut Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Nota Protes Diplomatik kepada Saudi Arabia. Bila perlu memulangkan Duta Besar kerajaan itu untuk sementara waktu. Kemudian mendesak Pemerintah Indonesia mengerahkan sumber daya politik dan diplomasi untuk mengupayakan pembebasan buruh migran lainnya yang terancam hukuman mati.

Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care, mengatakan masih ada lagi 21 buruh migran asal Indonesia di Saudi Arabia yang terancam hukuman mati. Dia mendesak Presiden Jokowi turun tangan agar tak ada lagi kasus eksekusi tanpa pemberitahuan seperti halnya Muhammad Zaini Misrin. Menurut Wahyu sejak 2008 hingga 2018 sudah lima buruh migran asal Indonesia dihukum mati di Saudi Arabia. Masing-masing Yanti Iriyanti, Ruyati, Siti Zaenab, Karni, dan terbaru Muhammad Zaini Misrin.

Wahyu mengingatkan jumlah buruh migran asal Indonesia di Saudi Arabia mencapai 1,3 juta jiwa. Sebagai pekerja di negeri asing, mereka memiliki risiko yang sama seperti halnya Muhammad Zaini Misrin. Apalagi sudah lama diketahui Saudi Arabia sangat tertutup dalam hal perlindungan buruh migran, khususnya soal berapa jumlah sebenarnya buruh migran yang sudah dieksekusi maupun terancam hukuman mati. Pemerintah setempat baru terbuka mulai tahun 2008. "Pemerintah jangan kecolongan lagi. Pemerintah harus serius mendesak Saudi. Bila perlu mencari sekutu ke negara-negara yang buruh migrannya pernah dieksekusi Saudi. Misalnya Srilangka dan Filipina," ujar Wahyu.

 

Agus Setiyanto I YHM