Massa di Sidang Ki Ngawur Permana

Massa di Sidang Ki Ngawur Permana

Salah satu sudut ruang sidang Pengadilan Negeri Pandeglang saat sidang Ki Ngawur Permana terdakwa kasus penodaan agama di Pengadilan Negeri Pandeglang, Selasa (27/3) lalu.

Jaksa Penuntut Umum:

Melalui Facebook Saudara pernah menulis

“Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah swt. Bila belum melihat Allah maka anda adalah saksi palsu.”

Yang saya tanyakan, apakah Saudara pernah melihat Allah?

Terdakwa:

Tidak pernah.

Jaksa Penuntut Umum:

Di dalam kolom komentar postingan Facebook di atas, Saudara kemudian menulis:

“Saya Islam dan saya benar2 bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah. Saya telah melihat IslAllah. Kamu?”

Apakah ini benar komentar Saudara?

Terdakwa:

Saya tidak pernah mengatakan melihat (Allah) dengan mata kepala saya.

Independen, Jakarta -- Tanya jawab di atas muncul saat proses sidang pemeriksaan terdakwa Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana di Pengadilan Negeri Pandeglang, Selasa (27/3) lalu. Saat Alnoldy menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum itu, hampir semua massa Front Pembela Islam (FPI) di dalam ruangan sidang langsung berdiri.

Bahkan ada yang meneriaki terdakwa, menuduh Ki Ngawur Permana telah sesat sekaligus menodai agama Islam. Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pertanyaan. Kali ini mengenai motivasi dan latar belakang postingan Ki Ngawur Permana di Facebook seputar ulama dan masjid: “Kalau alim ulama abal-abal sudah masuk ke dunia berpolitik maka ayat Alquran bukanlah lagi pedoman sebagai kebenaran mutlak.”

Terdakwa: Saya tidak bermaksud ke siapa-siapa, tidak bermaksud (menghina ulama, red).

Jaksa Penuntut Umum membacakan ulang unggahan terdakwa yang lain: Aneh sama sekitar sini, alim ulama di junjung tinggi2 padahal pelajaran rutinnya cuma belajar baca Alquran dan bacaan salat. "Apa latar belakang postingan Saudara ini? Apakah berhubungan dengan kondisi di Kampung Gadog, Desa Cikadu?" tanya Jaksa.

Belum sempat Ki Ngawur menjelaskan suara gaduh dari pengunjung sidang terdengar. Terdengar komentar bernada kecewa dari warga Kampung Gadog yang tidak terima dengan isi postingan Alnoldy tersebut.

Setelah suara hadirin mereda, Alnoldy menjelaskan postingan itu dilatarbelakangi pengalaman pribadinya waktu masih kecil saat belajar di sebuah madrasah Jakarta. Menurutnya ada perbedaan cara belajar-mengajar agama Islam antara anak-anak di Jakarta dan anak-anak di Kampung Gadog.

“Saya pernah belajar di Madrasah Almaghfirah Jakarta selama lima tahun. Di Jakarta biasanya diajari bahasa Arab, aqidah, sejarah Islam. Saya melihat ada perbedaan budaya cara belajar,” ujarnya.  

Pantauan Independen saat awal pembukaan sidang, bangku-bangku panjang di ruang sidang Pengadilan Negeri Pandeglang sebagian masih tampak kosong. Tapi, tak sampai setengah jam, sudah tak ada lagi tempat duduk tersisa.

Sebagian pengunjung sidang berjubel di pintu masuk ruang sidang untuk menyaksikan Ki Ngawur Permana. Ruang sidang pun didominasi anggota Front Pembela Islam (FPI) Banten. Bahkan beberapa orang yang Independen.id wawancarai mengatakan sengaja datang dari Jakarta.

Baca: Ki Ngawur Permana yang Didakwa Menodai Agama

Mereka mengaku ingin memastikan terdakwa nantinya dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Dibanding massa FPI, jumlah warga Kampung Gadog Desa, Cikadu di ruangan sidang itu tidak terlalu banyak. Itu bisa ditengarai dari atribut mereka yang sangat berbeda dengan rombongan FPI. Seorang warga yang Independen.id temui mengatakan datang bersama tujuh orang lainnya dengan menyewa mobil pribadi.

Ia mengatakan harus harus merogoh uang Rp 100 ribu untuk ongkos kendaraan. “Jarak desa kami ke Pandeglang itu 100 km, ongkosnya mahal. Kami kira hari ini sidang putusan, makanya kami hadir,” ujarnya.

Narasumber ini enggan menyebutkan nama karena seorang rekan di depannya langsung  mengingatkan untuk tidak meladeni pertanyaan dari wartawan. Kemarin, beberapa seruan takbir sempat terdengar, terutama saat KH Ahmad Kurtubi Zaelani, Imam Besar FPI Banten hadir di ruang sidang.

Sepanjang tiga jam persidangan, beberapa kali muncul suara-suara gaduh dari barisan kursi pengunjung sidang yang membuat hakim memberikan peringatan hadirin untuk tenang. Hakim mengumumkan persidangan akan dilanjutkan Selasa (3/4) dengan agenda pembacaan tuntutan.

Keluar dari ruang sidang, Imam Besar FPI mengajak massa FPI untuk foto bersama di halaman Pengadilan Negeri Pandeglang. Kepada massa dia menjanjikan pada sidang putusan nanti, FPI Banten akan mengerahkan massa lebih besar untuk mengawal sidang. Dia yakin jalan raya di depan pengadilan akan penuh oleh massa FPI.

Sidang dugaan kasus penodaan agama dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di atas merupakan yang pertama di Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten. Jaksa menggunakan barang bukti berupa postingan akun Facebook.  Arista B Cahyawan SH MH, Anggota Majelis Hakim Sidang mengatakan usai sidang masih ada tiga atau empat kali sidang untuk sampai pada pembacaan vonis.

Dereta Kasus Penodaan Agama dan UU ITE

Ditemui usai persidangan, Pratiwi Febri, Pengacara Publik LBH Jakarta, mengatakan kasus Ki Ngawur Permana merupakan kasus dugaan penodaan agama dan UU ITE ketiga di Indonesia (yang sampai ke pengadilan). Sebelumnya ada kasus Aking Saputra di Kota Karawang, Provinsi Jawa Barat dan dr. Otto Rajasa di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Keduanya diajukan ke pengadilan lantaran mengkritik prilaku umat beragama di halaman Facebook masing-masing.

Aking didakwa di pengadilan dengan pasal berlapis. Pertama Pasal 156 a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penodaan Agama dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

Aking juga dijerat Pasal 45 A ayat 2 jo pasal 28 ayat 2 UU ITE jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan subsider Pasal 156 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Pada 18 Desember 2017 Pengadilan Negeri Karawang akhirnya memvonis pengusaha real estate itu dengan hukuman 18 bulan penjara.

Pada 26 Juli 2017, di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dr. Otto Rajasa telah divonis enam tahun penjara karena terbukti melakukan penodaan agama melalui halaman Facebook. Dia masuk bui karena mengkritik Aksi Bela Islam 212 di Jakarta.

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengatakan pasal penistaan agama dalam UU ITE mudah digunakan untuk menjerat orang yang dianggap melakukan penodaan agama dibanding Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Data Setara Institute ada 97 kasus penistaan agama terjadi di Indonesia dalam kurun antara 1965 dan 2017. Jika dilihat lebih detail sebelum pada masa Orde Baru hanya ada sembilan perkara penistaan agama, namun pascareformasi jumlah kasusnya membengkak menjadi 88.

dihubungi terpisah, Ismail Hasani mengatakan media sosial menjadi salah satu medium untuk mengungkapkan berbagai ekspresi, termasuk konten penodaan agama. "Penindakan terhadap orang dengan tuduhan menodai agama melalui sosial media merupakan tindakan berlebihan," ujarnya kepada Independen, Kamis (29/3).

Delik penodaan agama sangat efektif untuk menundukkan lawan politik maupun personal tertentu. Selain itu delik penodaan agama merupakan delik keliru karena agama bukanlah subjek hukum yang harus dilindungi. Ia menegaskan, "Hukum itu melindungi manusia."

Sementara itu, Safenet Indonesia merangkum sejak 2008 hingga 2017 ada 235 kasus pengguna internet terjerat UU ITE. Tak hanya karena unggahan di Facebook, lembaga ini juga menginventarisir kasus-kasus UU ITE yang berhubungan dengan postingan-postingan di Twitter, Email, dan media online. Korbanya pun beragam, ada warga sipil, artis, aktivis LSM, dan wartawan.

Tokoh agama baru-baru ini mendesak Pemerintah dan DPR memperbaiki rumusan pasal-pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terkait tindak pidana penghinaan dan penghasutan agama. Pimpinan umat keagamaan menilai pasal-pasal terkait penghinaan agama sangat mengancam kehidupan keagamaan dan toleransi.

Setara: Hakim Tidak Boleh Terpengaruh Pengerahan Massa

Sidang kasus Alnoldy Bahari dipenuhi massa dari kelompok tertentu. Sebenarnya tidak hanya dalam kasus ini, dalam kasus penodaan agama yang menyeret mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun demikian.

Pengerahan massa untuk memberikan tekanan dalam proses sidang, menurut Ismail Hasani merupakan bentuk menghalangi-halangi orang memperoleh keadilan (obstruction of justice). Ia mengatakan tindakan tersebut tidak dibenarkan.

Karena itu ia mendesak hakim tidak terpengaruh kondisi tersebut dan lebih jernih melihat fakta hukum dan nurani keadilan. "Hakim tidak boleh tunduk pada tekanan massa," ujarnya.

Ia mengatakan jika hakim Pengadilan Negeri Pandeglang mengikuti "irama massa", dikhawatirkan bukan proses peradilan yang dijalani terdakwa. Sebaliknya yang berlangsung adalah penghakiman massa menggunakan instrumen peradilan. "Ini yang disebut trial by the mob," ujarnya.

 

Tim Independen