Membincangkan Kemerdekaan Pers Timor Leste

Membincangkan Kemerdekaan Pers Timor Leste

foto: Hesthi I Independen

Diskusi kemerdekaan pers di Timor Leste dan Indonesia, Hotel Santika, 30 April 2017

INDEPEDEN, Jakarta – Sepuluh jurnalis dari berbagai media di Timor Leste datang ke Jakarta. Mereka bertukar pikiran membangun kondisi pers yang lebih baik. “Kedatangan mereka untuk menyamakan persepsi membangun pers yang independen, mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM),” kata Suwarjono, Ketua AJI Indonesia, Minggu (30/4) di Jakarta.

Jurnalis yang juga anggota Asosiasi Jurnalis Timor Leste (AJLT) ini hadir atas undangan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Mereka mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan seperti berkunjung ke media CNN Indonesia TV, Radio KBR, Koran Tempo, dan The Jakarta Post (online), dan berdiskusi membangun kemerdekaan pers.

Kajian Indikator Perkembangan Media (Media Development Indicators) UNESCO menunjukkan self regulatory sebagai elemen penting dalam menjaga kemerdekaan pers,  saat ini, tidak berjalan dengan baik dalam lanskap media di Timor Leste. Padahal self regulatory dalam sistem media merupakan salah satu pondasi kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, dan demokrasi. Ini juga menjadi jaminan pentingnya penegakan etik dan profesionalisme dalam jurnalistik.

Kondisi itu juga disampaikan salah satu peserta workshop yang berlangsung di Hotel Santika Slipi. Cancio Ximenes, pemimpin redaksi salah satu media cetak di Timor Leste, Matadalan menyampaikan tantangan redaksi di Timor Leste saat ini adalah menjaga indepedensi ruang redaksi dari tekanan pemerintah dan partai. “Wartawan juga kadang memilih menulis berdasarkan background partainya,” katanya.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo salah satu pembicara yang hadir dalam diskusi ini menyampaikan pers Timor Leste perlu membangun wibawa. Tidak hanya dewan persnya tapi juga media. Karena pers di Timor Leste muncul setelah jajak pendapat dan didorong banyak lembaga saat itu.  

Salah satu cara yang ia tawarkan adalah mengangkat tokoh yang disegani banyak pihak. “Minta orang yang disegani dan tidak berpolitik untuk menjadi pemimpin redaksi, misalnya,” katanya, “Apa yang bisa dilakukan untuk menaikkan wibawa dan menjaga independensi selama setahun.”

Selain itu Ati Nurbaiti, redaktur senior The Jakarta Post menyampaikan cara yang lain adalah membangun kesepakatan bersama tentang nilai-nilai redaksi. Nilai-nilai itu, kata Ati, menjadi pegangan bersama terutama saat melakukan peliputan krusial. Sering kali negosiasi harus dilakukan agar redaksi tidak diintervensi dan fire wall tetap terjaga. “Karena modal media adalah kepercayaan dari publik,” katanya menegaskan.

Tidak hanya berkesempatan berdiskusi tentang kondisi pers dan redaksi, kesepuluh jurnalis juga mendapatkan kesempatan mengikuti rangkaian Worl Press Press Freedom Day, 1-4 Mei di Jakarta Convention Centre.

Y. Hesthi Murthi