Amnesty Internasional Kritik Kekerasan dan Akses Jurnalis di Papua

Amnesty Internasional Kritik Kekerasan dan Akses Jurnalis di Papua

foto: Hesthi I Independen

kiri ke kanan moderator, David Robie (Direktur Pacific Media Centre, Usman Hamid (Direktur Amnesty Internasional Indonesia), Victor Mambor (jurnalis Papua) saat diskusi tentang Kemerdekaan Pers di Papua Barat, Selasa (2/5) di Hotel Century, Jakarta.

INDEPENDEN, Jakarta –Kondisi jurnalis dan media di Papua yang kerap mendapat kekerasan dan pembatasan mendapat kritik dari Amnnesty Internasional. “Kemerdekaan pers di Indonesia seperti tidak berlaku di Papua. Ada pengecualian di Papua,” kata Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, saat diskusi tentang Kemerdekaan Pers di Papua Barat yang dilaksanakan di Hotel Century Jakarta, Selasa (2/5).

Diskusi yang diselenggarakan Tabloid Jubi, LBH Pers dan sejumlah organisasi ini, dihadiri jurnalis dan wakil dari organisasi jurnalis dari dalam dan luar negeri.  

Usman mencontohkan blokir yang dilakukan terhadap suarapapua.com adalah salah satu contoh bentuk pembatasan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Papua. Tahun lalu, pemerintah memblokir media online ini. Hingga saat ini, suarapapua.com masih sulit diakses.

Tidak hanya itu ia juga menyoroti praktik kekerasan dan intimidasi aparat dan pemerintah terhadap jurnalis Papua Barat ketika melakukan peliputan. Termasuk pembatasan akses pada jurnalis asing melakukan peliputan. Padahal, “Presiden Joko Widodo menyatakan kebebasan pers di Papua,” katanya.

Pembatasan ini juga mendapat sorotan David Bowie, Direktur Pacific Media Centre.  Ia mengkritik media mainstream internasional yang tidak banyak menyuarakan kondisi di Papua. Ia mengatakan opresi dan represi banyak disuarakan para diaspora Papua di manapun melalu media sosial. “Tapi media mainsteam seperti tidak peduli dengan kondisi ini,” katanya dalam diskusi yang sama, “Padahal banyak masyarakat Papua yang ditangkap.”

Viktor Mambor juga mengkritik perspektif media Jakarta dalam memberitakan kondisi di Papua, juga tentang tingginya kekerasan yang dialami jurnalis saat melakukan peliputan. “Jurnalis melakukan peliputan bukan tentang mendukung kemerdekaan, atau NKRI. Tapi tentang kemanusiaan,” katanya.

Catatan Aliansi Jurnalis Independen menunjukkan tahun 2017 ini setidaknya terjadi dua kekerasan terhadap jurnalis terjadi di Nabire dan Jayapura. Stringer atau koresponden Metro TV (Nabire) mendapat kekerasan dari anggota DPRD ketika melakukan peliputan sidang dugaan penggelapan dana pembayaran hak tanah ulayat untuk pembangunan Bandar Udara Enatotali, di Paniai. Sedangkan di Jayapura wartawan Tabloid Jubi mengalami kekerasan dari aparat ketika meliput aksi massa di Kepolisian Resort Papua. Selain itu saat melakukan peliputan pilkada serentak Februari 2017, seorang jurnalis dari Radio Republik Indonesia, mendapat ancaman pembunuhan saat melakukan peliputan di salah satu tempat pemungutan suara.

Berdasarkan Indek Kemerdekaan Pers 2015 yang disusun Dewan Pers, kekerasan terhadap jurnalis di Papua menunjukkan kondisi cukup bebas dari kekerasan dengan skor 72,21, sedangkan di Papua Barat menunjukkan agak bebas dengan skor 58,4.

sumber: Indeks Kemerdekaan Pers 2015, Dewan Pers. 

 

Y. Hesthi Murthi