Jusuf Kalla Tegaskan Tidak Ada Pembatasan Akses Jurnalis di Papua

Jusuf Kalla Tegaskan Tidak Ada Pembatasan Akses Jurnalis di Papua

foto: Hesthi I Independen

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat pidato pembukaan World Press Freedom Day, 3 Mei 2017 di Jakarta Convention Center.

INDEPEDEN, Jakarta --- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan tidak ada pembatasan akses bagi jurnalis untuk melakukan peliputan di Papua. Ia menegaskan tidak ada pembatasan kebebasan pers di Indonesai. “Kebebasan pers itu tidak ada batas wilayah. Apa yang terjadi di Jakarta (berlaku) di Papua dan di Sulawesi,” katanya kepada wartawan setelah membuka World Press Freedom Day (WPFD), 3 May 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Sebelumnya jurnalis senior dari Papua Barat Victor Mambor dalam diskusi Kemerdekaan Pers di Papua Barat yang berlangsung di Hotel Century, 2 Mei 2017 malam mengatakan praktik pembatasan akses liputan bagi jurnalis asing untuk meliput Papua masih terjadi. Meskipun pemerintah berkomitmen membuka akses liputan bagi jurnalis asing di Papua. "Anda (jurnalis asing) bisa mencoba berangkat sekarang ke Papua melakukan peliputan, imigrasi akan mendeportasi," katanya.   

Selain menegaskan terkait akses liputan terhadap jurnalis di Papua, saat pidato pembukaan WPFD Jusuf Kalla menegaskan komitmen negara menjaga kebebasan pers.  Ia mengatakan pemerintah membutuhkan kritik dari pers sebagai wakil masyarakat untuk menjaga arah pembangunan.

Ia mengatakan negara menjamin tidak ada intervensi pada media karena kebebasan pers adalah fundamental untuk kemajuan nasional. “Tanpa kritik dan pandangan kritis pers, pemerintah tidak dapat menjalankan misi pemerintahan yang baik dan adil,” katanya. Ia menegaskan media memberikan andil dalam memperbaiki kondisi dengan,  “Memberikan informasi tentang kemiskinan, kesenjangan yang terjadi agar bisa diatasi pemerintah.”

Hanya saja ia menekankan kebebasan pers perlu diikuti dengan ketaatan pada kode etik dan aturan internal media. “Kebebasan itu harus digunakan untuk mewujudkan perdamaian. Jika ada konflik, media harus bisa berbuat lebih baik,” katanya.

Irine Bokova saat pembukaan World Press Freedom Day, Rabu (3/5) di Jakarta Convention Center. 

Sementara itu Direktur Utama Unesco Irina Bokova menekankan tentang kekerasan terhadap jurnalis, pembunuhan yang masih terjadi dan seksual harassment yang dialami jurnalis perempuan. Ia menyayangkan banyak pelaku yang tidak dihukum serius, “(bahkan) Pelaku masih banyak yang bebas,” katanya.

Ia menegaskan Unesco mempromosikan kemerdekaan pers dan keselamatan jurnalis untuk membangun perdamaian, hak asasi manusia dan mengawal masyarakat yang inklusif. Ia juga menegaskan Unesco akan tetap mengawal impunity kasus kekerasan terhadap jurnalis yang masih terjadi di banyak negara.

WPFD 2017 tahun ini diikuti lebih dari 1500 jurnalis. Setidaknya 500 jurnalis datang dari berbagai negara mengikuti sesi diskusi dengan beragam tema yang digelar sejak 1 Mei dan akan berakhir pada 4 Mei esok. 

Y. Hesthi Murthi