Polisi (kembali) Jadi Musuh Kebebasan Pers

Polisi (kembali) Jadi Musuh Kebebasan Pers

foto: Unesco

INDEPENDEN, Jakarta --- Aliansi Jurnalis Indepeden (AJI) Indonesia kembali menetapkan polisi sebagai musuh kebebasan pers. “Karena polisi menjadi pelaku dan melakukan praktik impunitas kekerasan terhadap jurnalis,” kata Iman D. Nugroho, saat konferensi pers di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (3/5).

Sejak tahun 2000, polisi beberapa kali ditetapkan sebagai musuh kebebasan pers. Dalam tiga tahun terakhir polisi ditetapkan secara berturut-turut sebagai musuh utama kebebasan pers. Ketua AJI Indonesia Suwarjono mengatakan banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilaporkan ke kepolisian tidak diproses serius. “Polisi seperti tidak memperbaiki kebijakan dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis, bahkan ada ada pembiaran atau impunity,” katanya.

Ia mencontohkan kasus kekerasan terhadap jurnalis Radar Bangkalan (Madura), terkait kekerasan yang dialami saat melakukan peliputan di Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga, Bangkalan. Kekerasan dan ancaman yang dilakukan pegawai yang marah karena prilaku korupsi waktu sebagai aparatur sipil negara didokumentasikan.

Hingga saat ini, kasus yang terjadi pada September 2016 ini, tidak mengalami perkembangan signifikan. Meski pelaku kekerasan termasuk di antaranya melontarkan ancaman pembunuhan berjumlah sepuluh orang, hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga tidak menggunakan pasal 18  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Cunding Levi, Koordinator AJI wilayah Papua menambahkan kekerasan polisi terhadap wartawan juga terjadi di Papua. 1 Mei lalu, jurnalis Tabloid Jubi, Yance Wenda, mengalami kekerasan saat meliput aksi massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Polisi menendang, memukul dan menahan Yance sekitar lima jam di Kepolisian Resort Jayapura. Ia tidak mendapat kesempatan menunjukkan surat tugas sebagai wartawan yang diterima dari redaksi Tabloid Jubi.

Tidak hanya kekerasan, Cunding mengatakan, polisi juga cenderung membiarkan pengaduan kasus kekerasan yang dialami jurnalis Papua. “Saya sendiri pernah menjadi korban kekerasan, sudah melapor ke polisi,tapi tidak diproses,” katanya.

Padahal saat ini kondisi jurnalis di Papua dalam kondisi sulit dan membutuhkan perlindungan dari aparat keamanan. Cunding menjelaskan saat ini telah terjadi stigma terhadap jurnalis Papua, tidak hanya dari aparat tapi juga dari kelompok sipil. Jika berambut kriting berkulit hitam meliput aksi kelompok Papua merdeka, aparat menganggap jurnalis bagian KNPB. Sedangkan pada jurnalis pendatang atau berambut lurus, dianggap intelejen oleh kelompok KNPB.

Suwarjono menambahkan tindakan polisi yang melakukan kekerasan atau sebaliknya tidak memproses laporan kekerasan yang diadukan jurnalis menyebabkan kekerasan terus terhadap jurnalis terus terjadi. “Ini karena lemahnya penegakan hukum,” katanya, “Jika dibiarkan peristiwa serupa akan terus terjadi.”

Arif Rachman, Komite Nasional untuk Unesco menanggapi penetapan polisi sebagai musuh kebebasan pers ini dengan meminta AJI melakukan edukasi kepada aparat yang menjadi pelaku  kekerasan terhadap jurnalis. “Selain itu perlu memperkuat bantuan hukum,” katanya.

Y. Hesthi Murthi