Indonesia dan Hari Pers Sedunia 2017

INDEPENDEN, Jakarta --- Perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia 3 Mei yang dipusatkan di Jakarta Convention Center (JCC) usai sudah. Meja-kursi, ruangan, podium, menu makanan, sudah dibereskan. Set pameran, sound system, lampu-lampu di ruang seminar telah dipadamkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah menyampaikan pidatonya yang standar. Ratusan delegasi dan jurnalis asing pulang ke negaranya, membawa beragam kesan tentang Indonesia.

2017, inilah kali pertama Indonesia menghelat World Press Freedom Day (WPFD) di tengah upaya komunitas pers Indonesia menemukan Hari Pers-nya sendiri. Selama bertahun-tahun, Hari Kebebasan Pers Sedunia 3 Mei dirayakan oleh Aliansi Jurnalis Independen dan segelintir komunitas pers. Orang Indonesia umumnya hanya mengenal Hari Pers Nasional 9 Februari yang  diperingati sejak zaman Orde Baru hingga tumbangnya rejim itu 19 tahun lalu.

World Press Freedom Day ini digelar di ibukota Republika Indonesia, Jakarta, yang baru menggelar pemilihan kepala daerah yang melelahkan. Meskipun terbilang sukses, perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun ini tidak sepi dari kritik terhadap pemerintah.

Kritik-kritik meliputi kegagalan rejim Jokowi-JK membuka akses yang bebas ke Papua, khususnya bagi media asing. Tentang kegamangan pemerintah mengatur oligarki-monopoli konglomerat media dan politisi. Kritik tentang kegagalan aparat negara melindungi jurnalis dari serangan massa, gugatan pejabat korup, atau dari gebukan polisi dan tentara yang tidak paham tugas jurnalis.

Di balik kebebasannya, dunia jurnalistik kita dirundung masalah. Makin banyak kantor media  berdiri tapi makin minim menghasilkan laporan jurnalistik berkualitas. Makin besar belanja iklan diraup perusahaan media tapi nasib pekerja pers tetap memprihatinkan. Praktek alihdaya profesi, tiadanya kontrak yang jelas, gaji wartawan di bawah UMR, tiadanya jaminan keselamatan dari perusahaan pers, terus membayangi profesi jurnalis. 

Bagaimana jurnalis bisa menjaga kebebasan pers jika tidak mampu melindungi profesi jurnalistik atau gagal memperjuangkan kesejahterannya?

Tantangan bagi jurnalis makin nyata dengan menguatnya media sosial. Pengaruh Facebook, Twitter, Instagram, Yahoo atau Google, terus menggerus profesi jurnalis dan kredibilitas media mainstream. Media sosial mengubah nasib wartawan jadi orang biasa, dan orang biasa jadi wartawan. Hari ini pendapatan seorang buzzer media sosial bisa melewati gaji jurnalis media yang bekerja keras memegang teguh etika pemberitaan pers.

Patut dipikirkan bersama, banjir informasi melalui internet dan kebebasan mengakses informasi ternyata tidak sejalan dengan pemahaman yang benar tentang media. Banyak warga, bahkan wartawan, tidak bisa membedakan "informasi" dengan "berita pers". Antara hoax, fitnah, dengan berita terpercaya. Kita memasuki zaman dimana : orang tidak lagi mencari kebenaran, tapi mencari informasi atau berita yang membenarkan pendapatnya.

Sebagian warga, juga wartawan, terseret memproduksi propaganda dan berita pesanan untuk kepentingan jangka pendek seperti pilkada. Lebih parah, media kerap dijadikan pengadilan agama oleh kelompok fanatik, memvonis pihak lain dengan sebutan kafir, munafik, halal darahnya, tidak masuk surga, dan sejenisnya. Memalukan jika wartawan dan media bukannya meluruskan salah kaprah dengan pengetahuan dan ilmunya, tapi ikut menyebarkan prasangka dan kebencian tanpa akal sehat kepada publik.

Kebebasan pers sejatinya dibarengi dengan literasi media. Yakni mendidik dan menguatkan pemahaman publik yang benar tentang media, serta mengingatkan dampaknya bagi kehidupan. Dalam era kebebasan hari ini, semua pihak harus memfungsikan media untuk memotong akar kebodohan dan kejumudan berpikir. Bukan dipakai untuk menancapkan kebencian, menyeru kekerasan, merendahkan kemanusiaan, hingga merusak kebebasan itu sendiri. Bukan.

 

Eko Maryadi 

Presiden South East Asia Press Alliance 

CEO Independen