Persekusi Tempo, Ancaman Kemerdekaan Pers

Persekusi Tempo, Ancaman Kemerdekaan Pers

foto: Agus Setiyanto I Independen.id

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Persekusi meminta polisi menindak tegas pelaku persekusi terhadap media. Tuntutan itu disampaikan Rabu (21/3) di Jakarta

Independen, Jakarta -- Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Persekusi Media menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas membela kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia. Mereka juga mendesak Polri melakukan perlindungan hukum kepada pers dan media yang merupakan pilar keempat demokrasi. Terakhir mengingatkan semua pihak yang merasa memiliki keberatan terhadap karya jurnalistik untuk menempuh penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Tuntutan tersebut lahir sebagai bentuk protes atas demonstrasi yang mengarah pada tindakan persekusi yang dilakukan massa di kantor Tempo pada tanggal 16 Maret 2018. Jika hal ini dibiarkan dikhawatirkan muncul pelaku-pelaku baru karena merasa mendapatkan pembenaran untuk menduplikasi tindakan serupa. "Kami memandang persekusi dan intimidasi ini bukan hanya sebagai ancaman kepada Tempo tetapi merupakan ancaman nyata kepada semua media di Indonesia," ujar Abdul Manan, Ketua AJI Indonesia, di Jakarta, Rabu (21/3).

Yati Adriani, Koordinator Kontras, menyesalkan sikap aparat kepolisian yang cenderung pasif membiarkan persekusi dilakukan kepada Tempo.  Sikap ini ditakutkan menjadi semacam pembenar bagi kelompok-kelompok lain untuk kembali melakukan tekanan kepada pers, terutama saat pers tersebut membuat karya jurnalistik kritis yang dianggap merugikan kepentingan kelompok tersebut.

Kontras khawatir peristiwa yang dialami Tempo menjadi tanda-tanda kembali mundurnya semangat Reformasi yang sudah berjalan 20 tahun. Dia mengajak semua pihak untuk tidak diam membiarkan kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan identitas tertentu, bebas menekan kelompok lain yang berbeda pendapat. "Peristiwa di Tempo kemarin sangat serius dan bermasalah. Prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi kita  terancam," ujar dia.

Nawawi Bahrudin, Direktur LBH Pers, mengatakan peristiwa di Tempo kemarin menjadi bukti makin maraknya aksi organisasi masyarakat sipil yang mengusung kebenaran dan tafsir tunggal melakukan cara-cara pemaksaan kepada media. Pada 16 Juni 2016 FPI mendatangi kantor redaksi Kompas karena dianggap bermasalah dalam pemberitaan seputar razia penutupan warung makan pada bulan puasa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Serang, Banten.

Ini diikuti aksi serupa kepada Tirto.id pada 1 Desember 2016. Kemudian pada 2 Desember 2016 jurnalis Metro TV juga mengalami persekusi oleh aksi massa 212. Pada 10 Februari 2017 mobil Kompas TV diusir saat liputan aksi.  Kejadian serupa juga dialami dua jurnalis Metro TV dan seorang jurnalis Global TV. Terakhir Zulfikar seorang wartawan yang diintimidasi secara online yang akhirnya kena PHK. "Ini sangat berbahaya," ujarnya.

Ia meminta polisi lebih proaktif melakukan langkah perlindungan hukum kepada warga. "Lebih-lebih pers," ujar dia. Selain AJI, Kontras, dan LBH Pers, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Media meliputi YLBHI, Safenet, dan Amnesti Internasional Indonesia.

Agus Setiyanto I YHM