Hari Pers Nasional yang Tertukar

Hari Pers Nasional yang Tertukar

foto: fivedotoh.com

ilustrasi

Independen -- Keributan soal Hari Pers Nasional (HPN) versi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akhirnya bocor ke ruang publik. Hari Pers Nasional, 9 Februari, yang selama lebih 30 tahun diperingati sebagian wartawan Indonesia bersama pejabat tinggi negara dan pejabat BUMN digugat, dipertanyakan AJI dan IJTI. 

Alasan utama gugatan Hari Pers Nasional 9 Februari versi PWI adalah itu Hari Pers Zaman Old, tidak cocok dengan perkembangan zaman, kadaluarsa, tidak punya basis hukum yang jelas. 

Landasan hukum peringatan itu adalah Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985, yang mengacu pada Undang Undang (UU) Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1966. Sejak reformasi yang meruntuhkan rejim Orde Baru pada Mei 1998, pemerintah dan DPR menetapkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejak itu, UU Pokok Pers Nomor 11 tahun 1966, otomatis tidak berlaku alias expired, dan hanya menjadi arsip sejarah. 

Artinya, Hari Pers Nasional 9 Februari yang selama 33 tahun diperingati sebagian wartawan (PWI) dan pejabat negara adalah kegiatan illegal atau tidak berbasis hukum. Alasan kedua gugatan terhadap HPN 9 Februari memang lebih politis ketimbang historis. 9 Februari 1946 adalah hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia yang selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru diakui sebagai satu-satunya organisasi wartawan yang sah di Indonesia.

Klaim PWI sebagai organisasi tunggal otomatis runtuh secara faktual sejak UU Pers Nomor 40 tahun 1999 disahkan. PWI bukan lagi satu-satunya organisasi wartawan yang ada di Indonesia. 

Lihat saja hari ini, berapa banyak organisasi wartawan yang eksis. Baik organisasi yang dibangun dengan perjuangan berdarah-darah, sampai organisasi wartawan yang bergelimang fasilitas dan restu pejabat daerah. 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berdiri 7 Agustus 1994 dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) lahir 8 Agustus 1998, adalah dua organisasi wartawan yang lahir dari perjuangan berdarah-darah pers Indonesia melawan kebrutalan rejim Orde Baru. 

Setelah AJI, IJTI, PWI Reformasi, dan puluhan organisasi wartawan berdiri, klaim PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan pun gugur. Begitupun klaim Hari kelahiran PWI 9 Februari yang disahkan menjadi  Hari Pers Nasional tidak layak diteruskan. 

Ada fakta yang nyaris terlupakan jurnalis Zaman Now bahwa gugatan terhadap PWI dan HPN 9 Februari bukan pertama kalinya terjadi. Pada 7 Agustus 1994, puluhan jurnalis dan kolumnis mendeklarasikan berdirinya AJI sebagai protes atas tindakan PWI yang menyetujui pembredelan Tempo-Detik-Editor oleh Menteri Penerangan Harmoko.

Kemudian, catatan wartawan senior Tempo yang juga pendiri PWI Reformasi, Budiman S Hartoyo (almarhum), menunjukkan gugatan terhadap PWI dan HPN 9 Februari terjadi pada 21 November 1998 di Hotel Radisson, Yogyakarta. Saat itu, puluhan wartawan anggota PWI menyuarakan berdirinya organisasi tandingan yakni PWI Reformasi.  "Saya tidak akan banyak bicara. Saya anjurkan agar sekarang kita bentuk PWI Reformasi atau PWI Independen," teriak Dahlan Iskan, pendiri koran Jawa Pos, disambut tepuk tangan audiens, tulis Budiman dalam catatan itu.

Kalimat gugatan itu bergema dalam ruangan yang saat itu dihadiri Atmakusumah SA. (Ketua Dewan Pers), Rosihan Anwar (pendiri PWI), Satrio Arismunandar (Ketua Umum AJI), Masduki Attamami (LKBN Antara), Bambang Soen (Republika), Fikri Jufri (Tempo) dan puluhan wartawan dalam saresehan sehari dengan tema "Menyelamatkan PWI, Wartawan Menggugat".

Acara saresehan 21 November 1998 dihelat untuk menolak hasil Kongres PWI XX di Semarang, Oktober 1998, yang menetapkan Tarman Azzam-Bambang Sadono sebagai Ketua Umum-Sekjen PWI Pusat.  Gugatan terhadap Hari Pers Nasional 9 Februari akhir-akhir ini pun bukan hal baru. Bagi AJI, selama 24 tahun berdiri, tidak sedetikpun mengakui HPN versi PWI. Setiap tahun AJI memperingati 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers sedunia yang diakui UNESCO. 

AJI menganggap HPN versi PWI hanya selebrasi para elit wartawan dan pejabat negara memakai dana publik (baca APBN).  AJI telah mengusulkan agar Hari Pers Nasional dikaji ulang, ditetapkan berdasarkan semangat perjuangan pers yang independen, beretika, profesional, bermanfaat untuk publik. Bukan sekadar seremonial bagi-bagi jatah uang negara atau klaim sejarah organisasi pers yang sudah kehilangan relevansinya.

Eko Maryadi
CEO independen.id