Dewan Pers Belum Putuskan Usulan Revisi Hari Pers   

Dewan Pers Belum Putuskan Usulan Revisi Hari Pers   

Dari kiri ke kanan: Nezar Patria, Yosep Adi Prasetya, Ahmad Djauhar, Hendry Chaeruddin Bangun, saat memberikan penjelasan tentang usulan perubahan Hari Pers Nasional, Jumat (20/4) di Dewan Pers, Jakarta.

Independen, Jakarta -- Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetya mengatakan Dewan Pers belum mengambil keputusan terkait usulan perubahan Hari Pers Nasional (HPN). Karena itu ia meminta komunitas pers tidak termakan hoaks yang menyatakan lembaga ini telah menyepakati pergantian dan mengusulkan tanggal baru kepada pemerintah. "Dewan Pers belum merespon apapun," ujarnya di Jakarta, Jumat (20/4). 

Ia menjelaskan Rabu (18/4) lalu, Dewan Pers menggela rapat terbatas dengan organiasasi konstituen untuk membahas usulan perubahan tanggal HPN. Rapat tersebut dihadiri wakil organisasi konstituen Dewan Pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Perusahaan Suratkabar (SPS), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Dewan Pers juga mengundang sejumlah tokoh seperti Bagir Manan, mantan Ketua Dewan Pers. Dalam pertemuan itu, Dewan Pers meminta AJI dan IJTI menyampaikan hasil seminar "Mengkaji Ulang Hari Pers Nasional" yang dilaksanakan dua organisais ini 16 Februari 2017 lalu. Seminar yang berlangsung di Hall Dewan Pers itu menghadirkan sejarawan Asvi Warman Adam (LIPI), Atmakusumah (Tokoh Pers) dan Muhidin M. Dahlan (Peneliti Sejarah Pers). 

Seminar yang juga dihadiri Ketua PWI Margiono ini mendiskusikan usulan pergantian tanggal HPN. “Rupanya banyak pihak yang tidak tahu runtutan kegiatan ini kemudian menyatakan Dewan Pers sudah mengubah tanggal HPN,” ujarnya.

Yosep mengatakan belum mengagendakan rapat pleno untuk membahas hasil rapat terbatas yang berlangsung Rabu (18/4) lalu. Karena itu ia meminta, "Siapa saja tidak termakan sekaligus memproduksi hoaks soal ini."

Ia menduga ada pihak tertentu yang menyebarkan dissinformasi perubahan HPN. Ia menjelaskan saat membuka seminar tahun lalu, ia mengatakan HPN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Sehingga perubahan bisa dilakukan jika tiga organisasi wartawan bersepakat menunjuk tanggal baru.

Baca: PWI, IJTI, dan AJI Sepakat Kaji Ulang Hari Pers Nasional

Setelah itu, Dewan Pers akan mengundang empat konstituen Dewan Pers lainnya yakni PRSSNI, SPS, ATVSI, dan ATVLI untuk bermusyawarah. Dewan Pers, kata Yosep, bisa memfasilitasi untuk berkomunikasi dengan Istana jika disepakati. "Peryataan ini kemudian dipotong-potong dan disebarkan ke media sosial seolah-oleh Dewan Pers sudah menyepakati pergantian tanggal HPN," ujar Yosep. 

Dewan Pers menegaskan tidak akan melakukan voting dan memilih mengedepankan musyawarah mufakat. “Kalau ada satu saja anggota Dewan Pers merasa keberatan, keputusan pergantian tanggal HPN  tidak akan diambil,” ujarnya.

Sementara itu Ahmad Djauhar, Wakil Ketua Dewan Pers, mengatakan tidak banyak organisasi yang mendukung perubahan tanggal HPN. Menurut dia yang menjadi perhatian peserta rapat adalah memperbarui penyelenggaran HPN dibanding mengganti tanggal.  

Sedangkan Hendry Chaeruddin Bangun, Anggota Dewan Pers yang mewakili Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), mengingatkan semua pihak tidak gaduh dengan memproduksi berita bohong terkait hal ini. Dia mengatakan, "Usulan AJI dan IJTI hal biasa. Bukan sesuatu yang mengkhawatirkan." 

Dia lebih mengajak komunitas pers fokus pada masalah maraknya wartawan abal-abal yang meminta jatah iklan dari pemerintah daerah. Menurut dia pengaduan seputar profesionalisme wartawan ke Dewan Pers setiap tahun meningkat. Pada 2015 ada 500 aduan, 2016 naik 700 aduan, dan setahun kemudian menjadi 800 aduan.

Nezar Patria, Komioner Dewan Pers, mengingatkan isu pergantian tanggal HPN bukanlah hal baru. Silang pendapat soal ini sudah berlangsung sejak Zaman Reformasi. Para pengusul perubahan HPN baru ini berpandangan sejak Soeharto runtuh dan disahkannya UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, maka sudah seharusnya HPN tidak mengacu pada Keppres warisan Orde Soeharto. “Saya kira ini sehat-sehat saja di alam demokrasi,” ujarnya. 
 

Agus Setiyanto I YHM