Capres Alternatif

* Roni Dwi Hartanto, Peneliti Center for Nationalism Studies

Independen --  Hingga saat ini, relatif hanya Joko Widodo yang sudah mendapatkan tiket untuk bertarung dalam pesta lima tahunan pemilihan presiden yang akan dilaksanakan tahun 2019 mendatang. Sudah ada lima partai politik yang mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi. Lima partai itu di antaranya adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Prabowo sebagai pesaing berat Jokowi versi lembaga survei, Rabu 11 April 2018 lalu juga telah mendapat mandat dari Partai Gerindra untuk maju sebagai calon presiden. Mengingat syarat pencalonan presiden, mau tidak mau Prabowo harus membangun koalisi dengan partai lain untuk mendapatkan jatah tiket Capres.

Menariknya, partai-partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kesatuan Bangsa (PKB) belum juga mendeklarasikan calon atau arah dukungan dalam kontestasi pemilihan presiden. Jika mencermati perilaku partai akhir-akhir ini, ada kecenderungan kekuatan politik nasional saat kontestasi telah mengerucut menjadi tiga poros utama.

Tiga poros utama kekuatan politik itu adalah Teuku Umar (Megawati Soekarno Putra), poros Hambalang (Prabowo Subianto) dan yang terakhir adalah poros Cikeas (Susilo Bambang Yudoyono). Jika ketiga poros koalisi ini benar-benar terbentuk, kemungkinan kontestasi Pilpres 2019 akan semakin menarik dengan hadirnya Capres alternatif dan menjadi kuda hitam dalam pemilihan presiden tersebut.

Selain itu, manuver-manuver elit partai politik pun semakin menambah keriuahan politik di tahun politik ini. Misalnya, manufer Muhaimain Iskandar (Cak Imin) yang diusung sebagai Cawapres tahun 2019 oleh partainya dan kalangan santri. Menunggu ‘dipinang’, Cak Imin sudah memulai dan usaha jemput bola. Cak Imin pun telah memanaskan mesin partai dan mengkosolidasikan kekuatannya agar menjadi “pengantin” bagi Capres.

 

Kekuatan Poros Politik

Di dalam menyikapi Pilpres 2019, ketiga poros politik di atas telah menyiapkan kandidat masing-masing untuk ‘dipasarkan’ kepada publik. Selain dua calon di atas, kubu Cikeas, nama Agus Harimurti Yudhoyono juga mulai dipasarkan untuk menjadi Capres 2019 oleh partai Demokrat.

Ketiga poros tersebut juga telah melakukan ‘penjajagan’ koalisi partai untuk menjaring kandidat atau kandidasi calon presiden, mengingat tidak ada satupun partai memenuhi persyaratan presidential threshold. Berdasarkan pasal 222, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ambang batas minimal persyaratan pencalonan presiden adalah 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Jika mengacu pada UU tersebut, memang praktis tidak ada satupun dari partai politik memenuhi persyaratan untuk pencalonan presiden.

Dari ketiga poros utama tersebut, baru Jokowi yang selamat. Perolehan kursi dan suara lima partai pendukungnya memenuhi persyaratan presidential threshold. Partai pendukung Jokowi telah mendapat dukungan 65.253.581 suara atau 52,21% persen dari total suara dengan jumlah kursi di DPR sebesar 291 atau 51,9% dari jumlah total kursi di DPR. Lebih dari separuh seluruh kursi di DPR telah mendukung Jokowi.

Di poros kedua, poros Hambalang ada nama Prabowo sebagai Capres yang disuarakan partai Gerindra di dalam Pilpres 2019. Dengan perolehan suara 14.760.371 atau 11,81% dari total suara, dan dengan perolehan jumlah kursi di DPR sebesar 73 kursi atau 13% dari jumlah total kursi di DPR mustahil partai Gerindra bisa mencalonkan diri. Maka untuk dapat mencalonkan presiden, Gerindra harus berkoalisi dengan partai politik lainnya.

Melihat kedekatan politik, dan historis di Pilpres 2014, nampaknya PKS akan menjadi pilihan utama koalisi Gerindra untuk Pilpres 2019. Saat ini, kedua partai ini sama-sama menjadi partai ‘oposisi’ di dalam pemerintahan Jokowi. Dengan perolehan kursi parlemen PKS sebesar 40 kursi atau sebesar 7,1% di tambah dengan 13% kursi Gerindra sudah cukup di dalam mengamankan tiket Pilpres 2019. Perlu dicatat bahwa, kedua partai ini hingga saat ini masih melakukan manuver-manuver politik dan tawar menawar politi di dalam Pilpres 2019.

Di poros terakhir, ada poros Cikeas Susilo Bambang Yudoyono. Poros ini sesungguhnya sangat potensial dijadikan kanal politik alternatif bagi partai-partai yang belum menentukan arah dukungan dan mendeklarasikan capresnya. Jika Partai Demokrat membangun koalisi dengan PAN dan PKB, cukup untuk memenuhi persyaratan pencalonan presiden dengan total jumlah kursi koalisi ini adalah 27,9% dari total kursi di DPR.

Pada Pilpres 2014, masyarakat terbelah menjadi dua kubu dengan intensitas konflik yang tinggi. Pilpres 2014 adalah pertama kalinya diikuti oleh dua kandidat. Kondisi ini membuat terjadinya fragmentasi sosial diantara para pendukung. Berangkat dari kondisi tersebut, untuk meminimalisasi dan mengurangi resiko konflik seperti yang terjadi di tahun 2014, kehadiran calon alternatif pada Pilpres 2019 sepertinya menjadi solusi yang menarik.

Mengacu pada simulasi koalisi berdasarkan tiga poros utama seperti yang telah saya paparkan di atas, maka peluang Capres alternatif di luar nama Jokowi dan Prabowo tentu masih terbuka sangat lebar mengingat pasar pemilih juga telah mengalami kejenuhan. Untuk mendongkrak partisipasi pemilih, khususnya pemilih muda, sepertinya memang perlu juga disuguhi capres di luar nama Jokowi dan Prabowo.

Poros Cikeas di bawah kendali SBY bisa saja menjadi katalisator bagi lahirnya kanal politik baru di dalam bursa Capres 2019. Hingga saat ini, PAN belum juga menentukan arah dukungan secara kelembagaan partai. Begitu juga dengan PKB, meski Cak Imin telah mendeklarasikan diri sebagai Cawapres, namun secara kelembagaan partai, PKB belum memberikan dukungan ke mana partainya akan berlabuh. Ke Prabowo atau Jokowi, atau akan membangun poros baru dengan capres alternatifnya.

Sebagai catatan, antara PAN, PKB, dan Partai Demokrat sendiri pernah terjalin dalam satu koalisi saat memenangkan SBY sebagai presiden tahun 2009 yang lalu. Artinya, secara historis mereka mempunyai kedekatan, dan pernah satu bagian dalam mengendalikan roda pemerintahan, yang bisa terulang di koalisi pemilihan Presiden 2019.

Tidak gampang menyatukan ketiga partai ini mengingat kepentingan elit partai ini berbeda satu sama lain. Namun, bukan tidak mungkin koalisi ini akan terbentuk, melihat begitu dinamisnya politik di Indonesia. Perkara yang rumit nantinya di dalam koalisi ini jika terbentuk adalah soal menentuan siapa capres yang akan di usung.

Tidak adanya tokoh sentral yang bisa diterima, tentu akan sangat menyulitkan menentukan siapa yang akan menjadi Capres di antara poros ini. Untuk pemilu 2019, AHY maupun Cak Imin belum saatnya, sehingga PR bagi poros ini jika terbentuk adalah menggodok siapa capresnya. ***