Alasan Gubernur Papua keluarkan larangan minuman beralkohol

“Apalagi ini didukung penandatanganan pakta integritas pelarangan minuman berakohol oleh Forkompimda di tingkat provinsi dan daerah pada Rabu, 30 Maret 2016 malam, saat kami melakukan rapat kerja daerah (rakerda) dengan para bupati dan walikota se Provinsi Papua di Kantor Gubernur Papua,” kata Luaks dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Kota Jayapura, Jumat, 1 April 2016.

Selain itu, guna menyelamatkan dan melindungi penduduk Papua dari minuman berlakohol itu, kata Lukas, pihaknya telah menerbitkan Instruksi Gubernur Papua Nomor 3/INSTR-GUB/Tahun 2016 tentang pendataan orang asli Papua dan pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minumal berakohol di Papua.

“Instruksi ini intinya ingin melakukan pendataan atau sensus penduduk orang asli Papua di seluruh kabupaten atau kota, maupun yang berada di luar Papua sesuai status kependudukannya. Juga melarang atau tidak merekomendasikan produksi, pengedaran dan penjualan minuman berakohol jenis apapun yang memabukan di wilayah ini,” jelas Lukas.

Sehingga kata Lukas, pihaknya meminta agar semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Papua harus mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan dan disepakati bersama. “Sebab, pemerintah ingin melindungi orag asli Papua atau penduduk pada umumnya dari kepunahan yang sedang mengincar lewat peredaran minuman berakohol yang bisa berujung pada perbuatan kriminal dan kematian,” katanya.