Ormas yang Dibubarkan Bisa Menggugat

foto: Getty Images I Nur Photo

Aksi massa mendesak pemerintah membubarkan FPI di Surabaya.

Independen, Jakarta – Meski dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyaraakat menghapus prosedur peradilan dalam pembubaran organisasi, Jimly Asshiddiqie mengatakan organisasi yang dibubarkan pemerintah bisa menggugat ke pengadilan. “Dasarnya adalah UUD 1945 kebebasan berorganisasi dan berserikat,” kata Jimly seusai diskusi di Jakarta, Kamis (13/7).

Aparat negara harus memberikan ruang membela diri bagi ormas yang dibubarkan meskipun dalam perppu tersebut telah dicabut. Ia mengatakaan apapun keputusan pemerintah berdasarkan perppu itu, ormas masih bisa melawan melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN). “Harus diberi ruang membuktikan diri (apakah sesuai yang disangkakan, red),” katanya.

Jimly mengatakan secara substansi ia menyetujui isi perppu karena diperlukan pengaturan yang pasti untuk menindak organisasi yang sengaja dibentuk untuk melawan Pancasila dan NKRI, hanya saja ia meyayangkan langkah pemerintah dengan mengeluarkan perppu. Alasannya berdasarkan konstitusi, perppu bisa dikeluarkan jika dalam kondisi darurat; darurat perang, militer atau sipil sehingga pemerintah tidak bisa melakukan proses revisi undang-undang  secara normal.

Selain itu, kata Jimly, konstitusi juga mengatur kondisi darurat harus disampaikan terlebih dahulu kepada publik. “Harus ada deklarasi (kondisi) darurat,” katanya.

Karena itu upaya judicial review ke Mahkamah Konsititusi bisa dilakukan masyarakat meskipun DPR RI belum mengambil keputusan  menerima atau menolak perppu ini. “Menghindari jatuhnya korban,” kata Jimly.

Organisasi Masyarakat Sipil Kritik Perppu Ormas

Organisasi masyarakat sipil mengkritik langkah pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas karena dianggap sebagai bentuk kemuduran demokrasi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan jaringan 15 kantor Lembaga Bantuan Hukum se-Indonesia di antaranya melihat perppu ini tidak hanya melanggar prinsip pembentukan perppu yang mensyarakatkan kondisi mendesak, tapi juga membatasi kebebasan berserikat yang diantur dalam konsititusi.

Asfinawati, Direktur YLBHI mengatakan pembatasan kebebasan berserikat dalam perppu ini tidak mempunyai dasar legitimasi. Karena pembatasan berserikat hanya bisa dibatasi apabila diperlukan, misalnya untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau melindungi hak dan kebebasan dari orang lain.

Perppu ini menunjukkan menegaskan arogansi negara karena meniadakan proses hukum dalam pembekuan kegiatan ormas. YLBHI dan LBH juga mengkritik keras perppu ini karena dalam ketentuan pidana juga memasukkan penistaan agama, yang menyebabkan hukumannya menjadi lebih berat, menjadi seumur hidup, yang dalam ketentuan sebelumnya  hukuman paling lama 5 tahun.

Padahal, kata Asfinawati, penodaan agama selama ini sering digunakan digunakan kelompok radikal dan intoleran untuk menyeragamkan praktik keagamaan atau keyakinan. Ia menegaskan perppu ini membatasi orang meyakini agamanya yang dilindungi dalam UUD 1945.

Sementara itu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), organisasi profesi jurnalis mengkritik memperluas makna kebencian dalam perppu ini. Tidak hanya meliputi ujaran kebencian dalam hal agama, ras, suku tapi mencakup pandangan politik maupun ujaran kepada penyelenggara negara. “Perppu ini rawan digunakan untuk memberangus kritik,” kata Iman D. Nugroho, Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia.

Iman mengingatkan Indonesia telah mengesahkan ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Konvenan Sipol) melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. “Perppu Ormas jauh melampaui pembatasan yang patut menurut ketentuan Konvenan Sipol,” kata Iman.

Yekthi Hesthi Murthi