Kasus KDRT dan Kekerasan Seksual Meningkat

Embed from Getty Images

foto: NOAH SEELAM/AFP/Getty Images

ilustrasi

Independen, Jakarta -- Sepanjang 2017 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jakarta menerima 648 aduan dari masyarakat. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya (2016) yang mencapai 854 pengaduan. Meski pengaduan menurun, sepanjang 2017 lembaga ini mendapat laporan dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 308 kasus, naik dari tahun sebelumnya 304 kasus. "Ini menunjukkan rumah tangga bukan tempat yang aman bagi perempuan," kata Siti Maz umah, Direktur LBH APIK Jakarta saat memaparkan “Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta 2017” di Gedung Juang 45 Jakarta, Rabu (14/2).

Pengaduan ini berasal dari masyarakat meliputi daerah DKI Jakarta, Bogor Depok Tanggerang Bekasa (Bodetabek), dan di luar wilayah kerja. Kasus KDRT ini masih berdasarkan relasi suami istri. Ketimpangan relasi antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) menyebabkan muncul terjadi kekerasan. Beragam kasus KDRT yang lembaga ini dampingi meliputi kekerasan psikis sebanyak 82 kasus; kekerasan ekonomi dan psikis 70 kasus; kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi 64 kasus; kekerasan fisik dan psikis 45 kasus; kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual 33 kasus; kekerasan seksual, fisik, dan psikis 14 kasus.

Kasus-kasus tersebut, kata Siti, memperlihatkan mayoritas korban KDRT mendapatkan lebih dari satu bentuk KDRT. .Sayangnya meskipun perempuan korban menyadari dan mengakui telah mendapatkan kekerasan seksual dari pasangannya, mereka tidak melaporkan kekerasan tersebut kepada kepolisian. Para korban kekerasan masih berpandanga  bahwa istri harus melayani suami. "Laporan itu akan menjadi aib bagi isteri dan keluarga," ujarnya.

Meski enggan memproses hukum, sebagian besar korban KDRT lebih memilih menempuh jalur bercerai. “Hanya 17 kasus yang menempuh jalur hukum dengan melaporkannya ke sistem peradilan pidana,” kata Siti Mazumah menambahkan.

Berdasarkan jenis kasusnya, pengaduan yang masuk ke lembaga ini dikategorikan ke dalam 11 jenis kasus. Sebanyak 308 kasus KDRT, 105 kasus pelanggaran hak dasar, 77 kasus perdata keluarga, 37 kasus kekerasan seksual, 35 kasus pidana umum, 30 kasus kekerasan dalam pacaran, 10 kasus perdata umum, dua kasus ketenagakerjaan, dua kasus perdagangan manusia, dan 43 kasus di luar kriteria kasus LBH APIK Jakarta.

Kasus Kekerasan Seksual

Sementara itu data kasus kekerasan seksual yang dimiliki LBH APIK sepanjang 2017 terjadi 37 kasus ditambah dua kasus tahun lalu yang belum selesai menjadi 39 kasus. Sementara 2016 lalu, lembaga ini menerima aduan 28 kasus kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual tahun 2017 terdiri dari 14 kasus perkosaan dan 25 kasus pencabulan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih mendominasi tahun ini, yakni 31 kasus, delapan korban lainnya adalah orang dewasa. Tingginya kasus kekerasan pada anak-anak ini memperlihatkan anak-anak sangat rentan menjadi korban kasus kekerasan seksual. “Kekerasan seksual dilakukan oleh orangtua kandung, tetangga korban, atasan korban, tukang ojek, dan guru ngaji,” ujar Siti Mazumah.

Siti mencatat sepanjang 2017 terdapat empat kasus kekerasan seksual pada anak yang sangat memperihatinkan karena terjadi di lingkungan sekolah dan dilakukan oleh guru kepada murid. Satu korban adalah perempuan penyandang disabilitas yang menyebabkan dia hamil dan melahirkan. Ironisnya, sekolah mengetahui kekerasan seksual tersebut tapi tidak segera menyampaikan kepada orangtua korban atau melaporkannya kepada polisi.

Kasus lainnya menimpa tiga murid SD di satu SD negeri di Jakarta. Dalam kasus ini pihak sekolah juga tidak langsung memberitahukan kepada orangtua dan melaporkannya kepada polisi. Pihak sekolah justru memanggil korban untuk diinterogasi, disuruh membuat kronologi, dan bersumpah di atas Alquran serta diberikan air yang sudah diberikan doa.

“Bahkan setelah orangtua korban mengetahui kejadian tersebut, pihak sekolah tidak langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian namun justru meminta orangtua korban untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan demi nama baik sekolah,” ujar Siti Mazumah.

Kekerasan dalam Pacaran

Sementara itu Uli Pangaribuan, Koordinator Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta, mengatakan kasus kekerasan dalam pacaran juga meningkat dari 23 kasus menjadi 30 kasus. Kasus kekerasan dalam pacaran meliputi ingkar janji pernikahan dan kekerasan seksual. Perempuan dijanjikan untuk dinikahi sehingga kemudian bersedia melakukan hubungan seksual sebagai bentuk ikatan mereka atau sebagai bentuk pembuktian cinta. Akhirnya korban hamil dan biasanya berlanjut pada upaya aborsi, perkawinan paksa, pembunuhan bayi, dan sengketa pengakuan identitas anak yang dikandungnya.

Tahun 2017 lalu juga ditemukan pola baru kekerasan dalam pacaran yaitu menggunakan media sosial. Ketika ada masalah media sosial digunakan untuk menyebarkan foto telanjang korban atau sex chat di antara keduanya. "Dalam beberapa kasus pola ini diikuti ancaman dan pemerasan uang kepada korban," ujarnya.

 

Agus Setiyanto