Kelompok Perempuan Desak Pemerintah Serius Tangani Kekerasan terhadap Buruh Perempuan  

Embed from Getty Images

foto: Robert Essel I Getty Images

Ilustrasi kekerasan terhadap perempuan

Independen, Jakarta -- Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) mendesak pemerintah, DPR, dan masyarakat Indonesia mengakui PRT sebagai pekerja. Jala PRT melaporkan sampai hari ini PRT masih dianggap sebagai pembantu bahkan budak tanpa hak-hak yang jelas. "Akibatnya kami tidak mendapat jaminan kesehatan (BPJS), upah layak, hari libur, dan hak lain di depan majikan," ujar Siswati, aktivis Jala PRT dalam Konferensi Pers Womens March di Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Jakarta, Kamis (1/3).

Menurut Siswati, saat ini terdapat 4,2 juta orang yang bekerja sebagai PRT yang tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan Surabaya. Mereka bekerja lebih dari 12 jam sehari dengan upah Rp800 ribu hingga Rp1 juta per bulan. Mereka juga tidak mendapat jaminan kesehatan sehingga ketika sakit harus merogoh kantong sendiri.

Ia mengatakan karena belum diakui sebagai pekerja, para PRT rentan mendapat ketidakadilan. Banyak di antaranya mendapat penyiksaan, pukulan, umpatan, upah tidak dibayar, bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Menurut Siswati kekerasan dan penyiksaan juga banyak diterima PRT anak yang jumlahnya mencapai 42 ribu anak. "Kami minta Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) yang sudah diajukan sejak 14 tahun lalu segera disahkan," ujar Siswati.

Anis Hidayah, Ketua Pusat Studi dan Kajian Migrasi Migrant Care, menyatakan PRT Indonesia di luar negeri lebih tragis kondisinya. Tidak hanya disiksa, banyak di antaranya diperkosa dan meregang nyawa. Menurut Anis sampai hari ini belum ada data valid berapa jumlah buruh migran sektor domestik rumah tangga yang meninggal di luar negeri.

Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Tenaga Kerja, kata Anis, memiliki data berbeda. Tapi merujuk data resmi Pemerintah Malaysia selama setahun ada 1.500 buruh migran meninggal dunia di negara itu. “Dari jumlah itu 1000 adalah buruh migran asal Indonesia," ujar Anis.

Menurut Anis kekerasan kepada buruh migran terjadi sejak sejak sebelum pemberangkatan. Banyak di antaranya mengalami perkosaan di penampungan dengan janji dipercepat keberangkatannya ke luar negeri. Anis menuturkan saat tes kesehatan banyak calon buruh migran ini mengaku ditelanjangi serta difoto.

Kondisi perempuan buruh sektor domestik baik di dalam dan luar negeri yang memprihatinkan ini salah satu isu yang akan disuarakan saat peringatan Hari Perempuan Internasional. Isu perempuan akan mereka sampaikan saat aksi 3 Maret 2018 mendatang. Aktivis-aktivis perempuan dari beragam organisasi di antaranya Jala PRT, Migrant Care, LBH APIK, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Arus Pelangi, LBH Masyarakat, dan Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) akan berkumpul di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.

Selain itu, mereka akan menghimpun kelompok adat, pekerja migran, pekerja industri, pekerja domestik, orang dengan HIV/AIDS, kelompok minoritas gender dan seksual, dan orang difabel untuk menyuarakan problem perempuan saat merayakan Women's March Jakarta 2018. Mariana Amiruddin, Komisioner Komnas Perempuan mengatakan gerakan ini akan mendorong pemerintah menghapus kekerasan berbasis gender dalam tingkat hukum dan kebijakan.

 

Agus Setiyanto I YHM