Hukum Adat Tidak Ramah Perempuan

Embed from Getty Images

foto: Getty Images

Independen, Jakarta -- Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi atau dikenal (KPI) mensinyalir para pelaku perkosaan sengaja menggunakan hukum adat sebagai tempat berlindung dari tuntututan hukuman kurungan. Bahkan akhirnya hukum adat ini menjadi pintu masuk bagi kejahatan berikutnya kepada perempuan.

Karena hampir di semua wilayah, sanksi adat bagi pemerkosa adalah harus menikahi korban. "Dengan cara ini si pemerkosa bisa bebas dari penjara,” ujar Dian Kartika Sari, Sekretaris Jenderal KPI, dalam diskusi Dampak Hukum Adat bagi Perempuan, di Jakarta, Kamis (15/3).

Hukum adat seperti itu menempatkan perempuan hanya sebagai objek penderita dan menganggap pernikahan pelaku pemerkosa dan korbannya adalah solusi bijak bagi kedua belah pihak. Padahal, kata dia, pada banyak kasus perkawinan itu hanya formalitas yang umurnya sangat pendek. “Setahun kemudian biasanya korban diceraikan,” ujar Dian.

Pernyataan Dian diamini  Lilik Agustyaningsih, perwakilan KPI untuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia menceritakan nasib tragis yang dialami korban perkosaan di daerahnya. “Baru lima menit ijab kabul langsung dicerai, ditalak tiga,” ujar Lilik. 

Menurut dia banyak kasus sejenis terjadi di Lombok. Dalam beberapa kasus perkosaan, hukum adat juga memberi beban psikis lebih berat kepada perempuan. Apalagi ketika korban kemudian hamil. Ia mengatakan, korban menanggung rasa malu dan terus menerus karena dihakimi sebagai orang yang dianggap paling bersalah atas nasib yang dialami. Sementara pelaku pemerkosaan, setelah menikahi korbannya, bisa bebas.

Dalam diskusi itu, KPI berkesimpulan pemberlakukan hukum adat di beberapa daerah juga menjadi pintu masuk lahirnya peraturan daerah (Perda) berorientasi suku, agama, ras, dan aliran (SARA). Ini terjadi karena hukum adat biasanya memiliki semangat pada pelembagaan ajaran atau identitas keagamaan tertentu di masyarakat. Seperti yang terjadi di Aceh, hukum adat ini melembaga dalam bentuk Perda Syariat.

Perwakilan KPI di Aceh, yang enggan disebut namanya karena alasan keselamatan, mengatakan Perda Syariat yang melarang muda-mudi berdua-duaan di tempat sepi, dalam banyak kasus digunakan laki-laki sebagai modus mendapatkan keuntungan, yaitu menikahi perempuan yang diinginkan secara gratis dan instan. 

Modus yang dilakukan biasanya dengan bertamu ke rumah perempuan hingga larut malam. Sebelum bertamu ternyata, pelaku tersebut lebih dulu menghubungi polisi syariat. "Dia membuat skenario seperti itu dengan tujuan ditangkap atau digerebek polisi syariat untuk selanjutnya segera dikawinkan," ujarnya.

Selain itu, sejak pemberlakukan Perda Syariat perempuan menjadi lebih rentan. Makin banyak perempuan diarak keliling kampung karena tuduhan berzina.

Praktik penerapan hukum adat yang terjadi di beberapa daerah ini memperkuat dugaan KPI terdapat usaha sistematis oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melembagakan hukum adat sejajar dengan hukum negara atau hukum nasional. Usaha sistematis itu bisa dijumpai dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang sebentar lagi disahkan DPR dan Pemerintah. "Jika usaha ini berhasil, Indonesia akan semakin dekat dengan melembaganya hukum berbau syariat atau politik identitas di tingkat nasional," ujarnya.

Agus Setiyanto I YHM