Pasal Karet Pidana Narkotika RKUHP Rentan Jerat Anak

Pasal Karet Pidana Narkotika RKUHP Rentan Jerat Anak

foto: pixabay.com

ilustrasi

Independen, Jakarta -- Memasukan tindak pidana khusus narkotika ke RKUHP adalah langkah mundur. Tindak pidana narkotika dalam RKUHP ada di Pasal 700 sampai Pasal 717. Apalagi di pasal-pasal ini teryata pemerintah dan DPR hanya memindahkan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal itu disampaikan Alfiana Qisthi, aktivis Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) organisasi nasional yang aktif melakukan advokasi kebijakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. “UU tentang Narkotika banyak pasal karet yang cenderung mengkriminalisasi dibanding semangat menyembuhkan pengguna narkotika,” ujar dalam konferensi pers Aliansi Masyarakat Sipil Tolak RKUHP di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta, Rabu (29/3).

Aliansi Masyarakat Sipil Tolak RKUHP terdiri dari PKNI, LBH Masyarakat, ICW, dan Solidaritas Perempuan. Pasal karet yang dimaksud aliansi ini meliputi Pasal 112, 113, dan 114.Pasal 112 mengatur tentang kepemilikan narkotika. Dalam pasal ini perihal kepemilikan narkotika sangat bias karena tidak membedakan antara pengguna maupun bandar narkotika. 

Pasal 113 mengatur soal ekspor impor narkotika yang banyak menjerat pekerja migran seperti pada kasus Marry Jane Veloso, terpidana mati kasus narkoba dari Filipina. Sedangkan Pasal 114 mengatur tentang jual beli narkotika. Ia mengatakan pasal karet ini rentan menjerat orang awam karena tidak ada unsur kesengajaan dalam anasir pasal tersebut. “Kalau Anda lagi jalan-jalan, tiba-tiba polisi menemukan narkotika di dalam tas Anda, Anda (bisa) masuk penjara," ujar Alfiana.

PKNI berharap Pemerintah dan DPR tak sekadar memindahkan ketentuan pidana dalam UU tentang Narkotika ke RKUHP. Ia menekankan perlu produk hukum yang punya napas sama soal peredaran narkoba. Jangan sampai RKHUP isinya sekadar semangat kriminalisasi kepada para pengguna narkotika. 

Ia mengingatkan tanggung jawab negara tidak sekadar menghukum pengguna narkoba. Sebaliknya PKNI menilai semangat kriminalisasi dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 hanya bisa  menggiring ribuan pengguna narkotika ke penjara. Parahnya di penjara mereka semakin susah bahkan tidak mendapatkan akses kesehatan ataupun rehabilitasi. 

Akibatnya banyak pengguna narkoba semakin sulit sembuh dari jerat narkotika. "Sebaliknya,  di penjara menjadi rentan tertular HIV, TBC, dan jadi korban pelecehan seksual," ujarnya.

Data Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan per Februari 2017 ada 82.467 jumlah tahanan dengan kasus narkotika. Dari jumlah itu 55.742 ribu di antaranya adalah bandar, sisanya pengguna narkotika. 

Sementara itu, LBH Masyarakat menilai pasal-pasal karet di atas semakin menyulitkan penyelesaian kasus narkotika yang menjerat anak. Pasal-pasal karet ini tidak bisa membedakan anak sebagai pengguna narkotika dalam kondisi dipaksa atau tidak sadar telah dijadikan kurir narkotika. 

Kondisi ini akhirnya menyulitkan proses penyelesaian atau diversi hukum pada kasus anak karena banyak hakim tidak memperhatikan latar belakang persoalan itu. "Akibatnya diversi gagal dilakukan dalam peradilan anak terjerat narkotika,” ujar Afif Abdul Qoyim, Koordinator Advokasi Kasus LBH Masyarakat. 

Masuknya tindak pidana narkotika dalam RKUHP juga akan memunculkan dualisme hukum yang berlaku tentang narkotika. Menurut Afif dualisme aturan itu akan berujung pada ketidakpastian hukum dalam persoalan narkotika. 

Agus Setiyanto I YHM