Tsunami Terjang Indonesia Dua Tahun Sekali

Tsunami Terjang Indonesia Dua Tahun Sekali

foto: Pixabay.com

Ilustrasi dampak tsunami.

Independen, Jakarta -- Radianta Triatmadja, Guru Besar Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada mengingatkan pemerintah dan masyarakat tidak abai dengan potensi bencana tsunami. Karena Indonesia punya sejarah tsunami yang panjang serta dahsyat.

Data statistik menunjukkan dalam 25 tahun terakhir telah terjadi 17 tsunami. Frekuensinya satu tsunami per dua tahun. "(Ketinggian gelombang, red) Semakin tinggi,” ujar Radianta, dalam diskusi Ancaman Tsunami Menelan Pulau Jawa, Fakta atau Hoax, Selasa (10/4) malam di Jakarta.

Menurut Radianta data tersebut bisa dilihat di Pacific Tsunami Warning Center NoAA’s Weather Service. Berdasarkan data itu pula, sejak tahun 1600 telah terjadi tsunami di Indonesia. Ketinggian maksimum gelombang laut yang sampai ke daratan (run-up) di atas 20 meter sebanyak enam kali dan lebih dari 50 meter sebanyak dua kali. 

Ketinggian gelombang yang sampai ke daratan saat Tsunami Aceh 2004 dilaporkan mencapai 50,9 meter. “Tsunami yang pernah terjadi di Maluku antara tahun 1650 dan 1700 dilaporkan setinggi 100 meter,” ujar Radianta, mengutip laporan NoAA’s Weather Service.

Karena itu publik tidak perlu heboh dengan publikasi pakar tsunami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang menyatakan ada potensi tsunami setinggi 57 meter di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dia mengingatkan publikasi seperti itu sudah menjadi bagian dari tugas suci seorang ilmuwan. "Warga layak percaya dengan hasil penelitian itu untuk waspada serta tanggap bencana tsunami," ujarnya.

Ia juga menekankan pemerintah perlu menindaklanjuti Hasil penelitian BPPT di bidang tsunami dengan mengedukasi masyarakat akan potensi bencana itu. Dari pengalamannya melakukan riset di Yogyakarta dan Pacitan, banyak warga pesisir belum sadar bencana. Bahkan banyak di antaranya meremehkan potensi bahaya tsunami.

Widjo Kongko, pakar tsunami dari BPPT minta warga di pesisir Banten selatan, khususnya Kabupaten Pandeglang, tak perlu panik dengan potensi tsunami. Yang perlu dilakukan hanyalah kewaspadaan dan tanggap bencana bila di kemudian hari tsunami setinggi 57 meter benar-benar menyapu kawasan itu. “Butuh waktu 5-10 menit untuk lari menyelamatkan diri,” ujar Widjo.

Perkiraan itu dihitung dari permodelan atau simulasi Numerical model of TSUNAMI-N3 (LSWE), Tohoku Universitas Japan. Menurut Widjo, 57 meter adalah potensi ketinggian gelombang laut ketika terjadi gempa lebih dari 7 skala richter di  laut selatan Jawa bagian barat.

Sebagaimana diketahui, di laut selatan Jawa bagian barat terdapat tiga titik sumber gempa atau biasa dikenal sebagai megathrust. Yaitu Enggano, Selat Sunda, dan antara Jawa Barat  dan Jawa Tengah. Setiap terjadi gempa di titik-titik megathrust itu warga di Jawa Barat perlu ekstra waspada potensi tsunami.

Menurut Widjo tidak hanya warga Kabupaten Pandeglang yang berpotensi terdampak tsunami. Wilayah pesisir lain dari Bekasi di utara sampai Ciamis di selatan juga berpotensi tersapu ombak tsunami. Potensi ketinggian tsunami di tempat itu berbeda-beda antara 2,8 meter (di Bekasi) sampai 41,5 meter (di Sukabumi). “Tidak semua gempa menyebabkan tsunami, tapi semakin besar kekuatan gempa, potensi terjadinya tsunami akan semakin besar pula,” ujar lulusan Teknik Sipil, UGM tahun 1986 ini.

Pakar tsunami ini mengingatkan siapapun tidak anggap enteng potensi tsunami. Dia mendesak pemerintah melakukan sejumlah upaya edukasi dan kesiapsiagaan bencana tsunami. Antara lain dengan membangun jalur evakuasi serta shelter pelindung. 

Selain itu perlu melakukan pendidikan evakuasi kepada warga pesisir seputar potensi bencana tsunami. “Hal lainnya kembangkan kearifan lokal di bidang mitigasi tsunami seperti yang dilakukan masyarakat Simeulue, Aceh,” ujar Widjo.

Polda Banten Batal Klarifikasi 

Sebelumnya diberitakan Kepolisian Daerah (Polda) Banten berniat memanggil Widjo Kongko. Polisi sempat berniat mengklarifikasi Widjo atas kajian potensi tsunami yang dianggap meresahkan masyarakat Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang.

Sejumlah pihak mengkritik niat polisi yang dinilai mengancam kebebasan akademik serta melemahkan semangat para peneliti. Direktur Institute of Criminal Justice Sytem Anggara Suwaju mengatakan pemerintah harus mampu melihat penelitian ini sebagai rujukan pengembangan mitigasi bencana di Indonesia. "Bukan sebagai tindak pidana karena meresahkan masyarakat," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Independen. 

Selain itu keresahan masyarakat bukan dasar yang tepat untuk melakukan penyelidika dugaa tindak pidana. Pada kasus Widjo Kongko, Anggara mengatakan tidak ada indikasi pidana dari tindakan peneliti tersebut. Terlebih tidak ada ketentuan pidana yang dapat mempidana perbuatan yang dilakukan peneliti tersebut. "Keresahan masyarat sifatnya tidak terukur tidak dapat dijadikan acuan," ujarnya.  

Polisi akhirnya membatalkan rencana tersebut. Semalam, di akhir diskusi, Widjo pun mengklarifikasi dirinya sudah tidak ada urusan dengan polisi. Ketika dikonfirmasi Independen, Rabu (11/4) malam, Kapolda Banten Brigjen Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polda Banten menegaskan tidak ada upaya pemidanaan terhadap pakar BPPT, Widjo Kongko. "Sang peneliti pun batal diklarifikasi," katanya. 

Perlu Kewaspadaan 

Abdul Rahman Ma’mun, Direktur Institut Kebijakan Publik Paramadina ini mendukung publikasi potensi tsunami yang dilakukan Widjo Kongko. Dia berpendapat publikasi itu akan membuat publik lebih sadar serta waspada akan potensi bencana tsunami. 

Ia menyarankan publikasi yang dilakukan peneliti selalu berpedoman pada komunikasi bencana yang menitikberatkan kepada kewaspadaan serta upaya penyelamatan warga. Menurutnya pemerintah juga harus belajar dari sejarah bencana Situ Gintung pada 27 Maret tahun 2009. 

Sebelum kejadian, tepatnya 48 jam sebelum tanggul jebol, sebenarnya sudah ada laporan dari warga terkait munculnya rembesan air di tanggul. Tapi, karena sejumlah alasan, petugas tidak segera mempublikasikannya kepada warga. “Laporan itu diabaikan, itu membuat warga tidak waspada bencana," ujar mantan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Indonesia. 

Kejadian Situ Gintung itu, kata Abdul Rahman, bisa dianggap "tsunami kecil". Akibat bencana itu 100 orang meninggal, 150 rumah hancur, dan 500 rumah lainnya terendam. 

Agus Setiyanto I YHM