Kebakaran Hutan Penyebab 100.000 Kematian Prematur

Kebakaran Hutan Penyebab 100.000 Kematian Prematur

Ilustrasi

Independen, Jakarta--"Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Indonesia sejak tahun 2012-2015 turut andil menjadi penyebab 100.000 jiwa mengalami kematian prematur," kata Adrianus Eryan Wisnu Wibowo, Tim Kuasa Hukum Citra Hartati saat sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Selasa (17/4) lalu.

Data itu mengutip hasil Peneliti Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS), Department of Earth and Planetary Sciences, dan T.H. Chan School of Public Health, berkolaborasi dengan Columbia University tentang dampak kebakaran hutan dan lahan, terutama dalam bentuk kabut asap. 

Kasus sengketa informasi ini diajukan Citra Hartati melawan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam). Karena kementerian ini adalah penanggung jawab Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Kemenkopolhukam enggan membuka laporan pelaksaan inpres tersebut. 

Penelitian tersebut, kata Adrianus, menggambarkan dampak terhadap kesehatan manusianya semata. Belum menyentuh aspek lain seperti lingkungan hidup hingga dampak terhadap kegiatan perekonomian. "Apakah fakta ini masih akan dipandang sebelah mata saja?” ujarnya.
 

Sebelum uraian itu selesai dibacakan, Hendra J. Kede, Ketua Majelis Hakim Komisi Informasi Pusat, langsung minta dokumen penelitian itu diserahkan. Ia menilai informasi tersebut sangat penting.

Tim Kuasa Hukum Citra Hartati menyampaikan sejumlah alasan mengapa Kemenkopolhukam perlu membuka laporan terkait pelaksanaan Inpres tersebut ke publik. Karena akhir tahun 2016 dan 2017, pemerintah mengumumkan penurunan jumlah titik api Karhutla yang diklaim sebagai keberhasilan upaya pengendalian Karhutla. Meski setiap awal tahun, udara di Sumatera dan Kalimantan, selalu dirundung asap.

Kebakaran terus berulang. "Apa yang belum maksimal dari upaya pengendalian Karhutla? Apakah benar asumsi bahwa penanganan Karhutla selama ini dilakukan secara biasa-biasa saja, berfokus pada pemadaman dan penanggulangan namun minim upaya pencegahan?” ujar Isna Fatimah, Tim Kuasa Hukum Citra Hartati lainnya.

Menurut dia semuanya hanya bisa terjawab jika Kemenkopolhukam membuka informasi tentang langkah penanganan yang dilakuan pemerintah. Ia menilai ada kejanggalan dengan keengganan pemerintah membuka membuka capaian dan kinerja dalam melaksanakan instruksi presiden tersebut. 

Mewakili kliennya, Isna mengatakan, laporan pelaksanaan inpres merupakan objek sengketa yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan alias perlu dirahasiakan. "Inpres yang seyogianya disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi," ujarnya.

Sebelumnya Kemenkopolhukam berpandangan membuka laporan itu ke publik akan mengganggu kebijakan pemerintah atau pimpinan. Selain itu dapat menghambat proses penegakan hukum, merugikan proses penyusunan kebijakan, dan mengungkapkan informasi yang menurut undang-undangan lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkapkan.

Tim Kuasa Hukum Citra Hartati mengamati dibandingkan tahun 2016 dan 2017, transparansi pelaksanaan pengendalian Karhutla semakin melemah. Ini ditandai dengan berkurangnya intensitas substansi laporan pengendalian Karhutla di beberapa instansi kunci dalam pengendalian Karhutla.

Menurut Isna, Kemenkopolhukam seharusnya bisa menjadi penjamin kualitas transparansi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan, selain peran pentingnya sebagai koordinator peningkatan pengendalian. Agar pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan. 

Karena itu Tim Kuasa Hukum Citra Hartati memohon kepada Majelis Sidang Sengketa Informasi KIP menyatakan laporan pelaksanaan Inpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla sebagai informasi yang bersifat terbuka. Ia meyakini sepanjang Inpres itu masih berlaku dan kebakaran hutan serta lahan masih terjadi di Indonesia," Laporan itu juga harus diumumkan secara berkala pada media yang mudah diakses masyarakat."

Saat sidang ini, tidak ada wakil Kemenkopolhukam. Ketua Majelis Hakim Komisi Informasi Pusat mengatakan akan mengagendakan pemeriksaan dokumen secara tertutup di kementerian tersebut, sebelum mengagendakan sidang putusan, awal bulan depan.

Agus Setiyanto