Negara Didesak Implementasikan HAM di Sektor Bisnis 

Negara Didesak Implementasikan HAM di Sektor Bisnis 

foto: pixabay.com

Ilutrasi tambang emas terbuka.

Independen, Jakarta -- Komitmen pemerintah menegakkan hak asasi manusia (HAM) dipertanyakan sejumlah pihak. Pasalnya banyak kebijakan yang tidak melindungi masyarakat dan mempertimbangkan kondisi lingkungan saat berhadapan dengan korporasi.  

Hal itu disampaikan Khalisah Khalid dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) saat peluncuran "Kertas Kebijakan Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia" yang diselenggarakan INFID, Oxfam Indonesia, dan Indonesia Global Compact Network (IGCN). Ia mencontohkan kasus pembangunan pabrik semen di Rembang. 

Meski sudah Semen Indonesia kalah di pengadilan, bahkan Mahkamah Agung tapi pembangunan pabrik semen di sana tetap berlanjut. "Negara tidak bisa apa-apa. Negara bisa kalah oleh korporasi,” ujar Eksekutif Nasional Walhi di Jakarta, Kamis (19/4).

Setidaknya sepanjang 2017 ada 302 kasus lingkungan di 13 provinsi. Walhi menangani 182 kasus di antaranya. Dari kasus-kasus itu ada 163 orang dikriminalisasi. Menurut Walhi, selain aktivis anti korupsi dan jurnalis, di Indonesia aktivis lingkungan hidup merupakan pihak yang paling rentan dipidanakan.

Mengutip data laporan tahunan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) terkait kejahatan pelanggaran HAM yang dilakukan korporasi sepanjang 2016. Jumlah pengaduan mencapai 1.030 kasus. Data tersebut menyebut korporasi menjadi pihak paling banyak yang diadukan warga setelah polisi. 

Substansi pelanggaran HAM oleh korporasi yang dilaporkan ke Komnas HAM di antaranya sengketa dan konflik lahan sebanyak 344 kasus. Sedangkan pencemaran atau perusakan lingkungan 69 kasus, masalah buruh migrant 24 kasus, dan pelanggaran bentuk lain sebanyak 255 kasus.

Sandrayati Moniaga komisioner Komnas HAM juga mengkritik praktik bisnis dan HAM di sektor perkebunan sawit Indonesia. Ia menilai hak-hak masyarakat adat di kawasan sekitar perkebunan sawit banyak dirampas korporasi. Dari 40 kasus terakhir yang Komnas HAM tangani, pelanggaran HAM yang paling dominan adalah hilangnya rasa aman dan hak bebas dari rasa takut. “Kehadiran polisi di kawasan konflik sumber daya alam juga tidak netral,” ujar dia.

Karena itu Komnas HAM mendorong Pemerintah Jokowi segera mengeluarkan payung hukum untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Nasional untuk Bisnis dan HAM (RAN Bisnis dan HAM) sebagai tindak lanjut pelaksanaan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM atau biasa dikenal sebagai United Nations Guiding Principlies on Business and Human Rights (UNGPs). UNGPs adalah satu-satunya instrumen internasional yang memberikan panduan mengenai perlindungan HAM dalam kegiatan bisnis.

Ramadansyah Hasan, Kepala Sub Direktorat Hak-hak Ekonomi Sosial Budaya dan Pembangunan, Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tidak merespon kritik serta paparan dari Walhi dan Komnas HAM. Dia mengakui upaya yang sudah dilakukan dalam perlindungan HAM di dunia bisnis memang belum optimal. "Tetapi bukan berarti Pemerintah abai dalam persoalan HAM di dunia bisnis," ujarnya di tempat yang sama.

Menurut dia Kemlu telah menyelenggarakan seminar dan simposium nasional bisnis dan HAM, serta kegiatan diseminasi di Padang, Malang, dan Medan sepanjang 2017. Pada Oktober 2017 Pemerintah juga sudah menunjuk Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk tugas di bidang isu bisnis dan HAM.

Selain itu Pemerintah mengikuti dan berpartisipasi dalam pembahasan isu bisnis dan HAM di tingkat regional maupun internasional secara dekat dan terukur. Antara lain dalam forum ASEAN, Asia dan Pasifik di Doha pada 2016, dan Forum Tahunan Bisnis dan HAM di Jenewa. “Pemerintah Indonesia tengah menyusun panduan nasional bisnis dan HAM yang diharapkan dapat menjadi referensi dari seluruh pemangku kepentingan dalam implementasi UNGPs di Indonesia,” ujar Ramadansyah Hasan.

Profesor Surya Deva, Pokja PBB  untuk Bisnis dan HAM, saat kuliah umum di tempat yang sama mengingatkan pemerintah tidak sekadar merencanakan implementasi UNGPs. Pemerintah Indonesia juga harus memastikan kebijakan perlindungan HAM di sektor bisnis terwujud di masyarakat. "Jangan sampai selesai di penyusunan kertas kerja saja," ujar dia. 

Natal Sidabutar SH, Sekertaris Jenderal Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo), di akhir forum dengan lantang mengatakan pesimistis dengan UNGPs. "UUD 1945 yang mengikat dan wajib dipatuhi saja tidak pernah patuh, apalagi kepada aturan pesanan PBB yang tidak mengikat," ujarnya.

Menurut dia selama ini baik Pemerintah dan pelaku bisnis tidak komitmen dalam upaya perlindungan HAM dan lingkungan. Tidak hanya di perusahaan swasta, praktik pelanggaran HAM juga marak di perusahaan milik negara atau yang dikelola negara (BUMN).

Dia mencontohkan praktik penghisapan tak manusiawi di PTPN II, Sumatera Utara yang mengelola kelapa sawit. Ada ribuan pegawai di BUMN warisan zaman Belanda ini yang tidak mendapatkan uang pensiunan. Pekerja harian lepas di PTPN ini juga tidak mendapat upah layak.

Mereka hanya mendapat upah Rp40 ribu. Padahal mereka memiliki beban kerja lebih berat dibanding pegawai kantoran. Setiap hari mereka ditarget untuk mampu memanen sawit oleh mandor-mandor. Target yang dibebankan kepada mereka sangat ditentukan oleh luasan kebun sawit yang ada. Makin luas kebun makin banyak beban yang dijatuhkan. “Meski sudah tujuh jam kerja dari pagi sampai siang, kalau target belum tercapai mereka tidak diperkenankan pulang kerja,” ujar Natal Sidabutar.


Agus Setiyanto I YHM