Sanitasi Pesantren Tidak Layak

Sanitasi Pesantren Tidak Layak

foto: pixabay.com

ilustrasi

Independen, Jakarta – Sekitar 292 pesantren tercatat belum memiliki sarana mandi cuci kakus (MCK) yang layak. Selebihnya telah memiliki fasilitas sanitasi hanya saja tidak seluruhnya dalam kondisi layak. Sebagian ada yang menempatkan saluran pembuangan di sungai. “Maupun di kolam,”ujar Khoirun Huda, Ketua Tim Peniliti sekaligus Sekertaris Ansor Banten saat mengumumkan hasil survei keadaan sanitasi dan air bersih di pondok pesantren, Senin (23/4) di Jakarta.

Survei ini dilakukan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tangerang (GP Ansor) dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) di 829 dari 1000 pesantren di Kabupaten Tangerang. Rinciannya 708 pesantren salaf dan 121 pesantren modern atau pengembangan

Pesantren yang diteliti itu memiliki 56.436 santri. Rinciannya terdiri dari 23.252 santri perempuan dan 33.184 santri laki-laki. Mayoritas pesantren di Kabupaten Tangerang masuk dalam kategori salaf atau tradisional karena hanya mengajarkan pendidikan agama, dan tidak memilki lembaga pendidikan formal seperti SMP dan SMA.

Khoirun Huda menambahkan masih banyak pesantren menggunakan jamban tradisional yang terbuat dari kayu atau bambu dan ditempatkan di pinggir sungai atau kolam ikan. Kondisi tersebut membuat banyak santri kesulitan saat buang air besar maupun kecil. Ini terutama sekali dialami santri perempuan yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk mandi maupun buang hajat.

Kondisi asrama untuk tempat tinggal atau kobong santri juga memprihatinkan. Sedikitnya 56 pesantren belum memiliki kobong sama sekali. Separuh dari pesantren yang memiliki asrama pun dalam kondisi yang tidak layak, kurangnya ventilasi dan pencahayaan jendela serta standar bangunan yang kurang layak karena terbuat dari bambu. Kondisi tersebut membuat beberapa pesantren memberlakukan sistem 'pesantren kalong'. Artinya banyak santri yang mengaji di pesantren namun tidak menginap atau pulang pergi.

Menurut Khoirun Huda pada umumnya pesantren tidak memiliki kemampuan keuangan yang berkelanjutan untuk merawat dan memperbaiki fasilitas pendidikan, membayar gaji guru, pengasuh pesantren, sanitasi air bersih, dan bangunan asrama. Banyak pula pesantren yang secara administrasi nyaris tidak memiliki apa-apa. Bahkan untuk sekadar nama pesantren.

Parahnya lagi sebagian besar pesantren tersebut tidak tersentuh dan tidak menerima bantuan dari pemerintah baik pusat maupun kabupaten. “Rata-rata pesantren tersebut mengasuh 30 sampai 50 santri,” ujar Khoirun Huda.

Karena kondisi tersebut muncul stigma di masyarakat yang menyatakan lingkungan pesantren sebagai lingkungan yang kurang sehat dan kurang bersih. Hal ini kemudian berakibat pada kurangnya minat masyarakat untuk mengirimkan anaknya belajar di pesantren.

M. Imdadun Rahmat, Direktur Eksekutif Said Aqil Siradj Institute mengatakan pemerintah pusat perlu lebih peka kepada komunitas pondok pesantren sebagai aset penting pendidikan yang tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan. Pesantren merupakan lembaga pendidikan hasil swadaya rakyat, yang mendukung agenda pendidikan bagi semua.

Menurutnya Presiden Joko Widodo perlu memberi perhatian agar terdapat program dan dukungan kepada pesantren. Terutama bagi pondok pesantren menengah ke bawah di daerah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul 'Ulama (RMI NU) sendiri mencatat ada  24.000 jumlah pesantren di Indonesia (2013), dengan dominansi 13.477 pesantren salaf.

Bekas Komisioner HAM itu juga mengkritik minimnya kesadaran pengasuh pesantren pada fasilitas sanitasi santri. Selama ini banyak pengasuh pesantren lebih memprioritaskan pada pembangunan gerbang pesantren dibanding fasilitas MCK. Mereka berlomba-lomba membangun gerbang megah agar dianggap warga sekitar merupakan pesantren hebat. Sementara di dalam pesantren jumlah MCK tidak memadai dibandingkan jumlah santri. “Dulu ada yang bilang kalau belum kena gudigen (penyakit kulit, red) belum bisa disebut santri, pandangan seperti ini sudah saatnya diakhiri,” ujarnya.

Erwin Mawandy, Kabid Perencanaan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tangerang mengatakan pemerintah daerah setempat  berkomitmen membangun fasilitas sanitasi di pesantren yang ada di Tangerang dalam tiga tahun. Sebagai langkah awal, di tahun 2018 telah dianggarkan Rp6 miliar untuk pembangunan sanitasi MCK di 50 pesantren.

Dia mengatakan Desember 2016, DPRD Tangerang telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pesantren. Isi dari Perda tersebut yaitu dukungan pemerintah kepada pesantren dengan memberikan bantuan operasional santri. Pemerintah juga telah meluncurkan program sanitasi berbasis pesantren (Sanitren).

Sarana sanitasi yang dibangun berupa toilet, sarana air bersih, intstalasi pengolahan air limbah, dan tempat wudhu. “Kami menargetkan seluruh pesantren yang tersebar di 29 kecamatan,” ujar dia.

Sayangnya dari 829 pesantren yang terdata, ternyata tidak semua bersedia untuk dibangunkan sarana sanitasi. Ada pengelola 98 pesantren yang ketika ditanya menyatakan tidak mau dibangunkan MCK. Alasanya ada yang merasa sudah cukup sanitasinya, ada pula yang merasa tidak butuh atau bahkan tidak mau mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Sesuai rancangan yang telah dibuat, rencana pembangunan sanitasi pesantren membutuhkan lahan minimal 6 x 10 meter. Dari pendataan yang dilakukan terdapat 734 pesantren yang memiliki lahan, selebihnya terdapat 95 pesantren yang tidak memiliki lahan. “95 pesantren tersebut tidak dapat memanfaatkan program Sanitren,” ujar Khoirun Huda.

Sugeng Bahagijo, Direktur INFID menyatakan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) telah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia. Dalam hal sanitasi dan air bersih, pemerintah telah memasang target cakupan 100 persen. “Sangat penting agar Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementrian Kesehatan melakukan pengecekan keadaan di lapangan dan memprioritaskan sanitasi dan air bersih di pesantren serta fasilitas pendidikan (SD, SMP, SMA),” ujar dia.

Agus Setiyanto