Aksi Jurnalis dan Buruh

Aksi Jurnalis dan Buruh

foto: Dokumentasi AJI

Aksi jurnalis saat memperingati Hari Buruh 1 Mei 2018

Independen, Jakarta -- Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, dan Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) memperingati Hari Buruh Internasional. Mereka mendirikan payung hitam raksasa di sekitar Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, Selasa (1/5) kemarin. 

Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi itu. Antara lain soal jaminan sosial bagi pekerja media, kebebasan pers kampus, berita hoaks, pentingnya pembentukan serikat pekerja media, upah layak bagi jurnalis, dan pentingnya ruang laktasi bagi pekerja media. Tuntutan-tuntutan itu dipasang melingkar di payung hitam raksasa yang mereka usung.

Ade Wahyudin dari LBH Pers mengatakan ada sejumlah  pelanggaran jaminan sosial yang kerap dilakukan perusahaan media. Antara lain tidak mengikutsertakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ada juga perusahaan yang mengikutsertakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan namun tidak membayarkannya. 

Bentuk pelanggaran lainnya mengikutsertakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tapi hanya membayar salah satunya. Kemudian pekerja tidak diikutsertakan pada program BPJS namun diikutsertakan pada asuransi swasta lain yang nilai tanggungannya lebih rendah dari BPJS.

UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS sudah mengatur sanksi bagi perusahaan yang melanggar mulai dari sanksi administratif hingga tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pasal 14 di UU tersebut menyatakan setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial. Pasal 15 ayat 1 menyatakan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

“Pekerja media sehat otomatis perusahaan akan kuat. Kalau jurnalis sehat mereka akan mampu memproduksi berita akurat,” ujar Ade.

Sedangkan Abdul Manan Ketua AJI Indonesia menyesalkan minimnya kesadaran untuk berserikat di kalangan jurnalis. Dia mendorong para jurnalis segera berhimpun menyatukan kekuatan dalam wadah organisasi pekerja media yang kuat. Menurut Manan serikat pekerja akan menjadi senjata untuk menyuarakan hak-hak pekerja terutama saat mereka diperlakukan tidak adil oleh pemilik media. “Tanpa serikat pekerja sangat rentan di depan perusahaan,” ujar Manan.

Aksi serupa juga dilakukan ribuan buruh dari berbagai elemen buruh, mulai dari sektor manufaktur hingga buruh industri kreatif. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), salah satu organisasi yang memberikan perhatian pada isu perempuan menyampaikan dalam siaran persnya, buruh perempuan masih mengalami diskriminasi dalam mengakses kerja yang layak. Akses ekonomi bagi perempuan di sektor industri formal atau lapangan kerja masih terbatas.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, dari 121 juta tenaga kerja, jumlah tenaga kerja perempuan sekitar 46 juta orang atau  38 persen. "Data ini menunjukkan akses perempuan terhadap lapangan kerja lebih kecil dari perempuan," ujar Dian Kartikasari, Sekjend KPI dalam siaran pers yang diterima Independen. 

Ia pun menyoroti praktik diskriminasi dalam upah. Hasil riset yang KPI lakukan menunjukkan perempuan pekerja mendapatkan upah 15-33 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan yang telah menikahpun masih dianggap sebagai lajang meskipun memiliki tanggungan suami yang tidak bekerja dan anak. 

Sebaliknya dari sisi perpajakan, status lajang tersebut menyebabkan perempuan membayar pajak lebih tinggi daripada laki-laki. Karena itu KPI meminta pemerintah membuat peraturan pajak yang lebih berkeadilan gender, selain mendesak perusahaan menghapus praktik diskriminasi di ruang kerja. 

Agus Setiyanto