AJI Jakarta dan LBH Pers Kecam Premanisme terhadap Radar Bogor

AJI Jakarta dan LBH Pers Kecam Premanisme terhadap Radar Bogor

foto: istimewa

Berita utama Radar Bogor yang diprotes massa PDI Perjuangan, Rabu (30/5) sore lalu.

Independen, Jakarta -- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam aksi premanisme yang dilakukan kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan terhadap redaksi Radar Bogor. Aksi itu dilakukan diduga karena laporan utama koran ini berjudul 'Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta'. serta memasang gambar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. 

Sekitar seratus orang mendatangi kantor redaksi group Jawa Pos ini, pada Rabu (30/5) sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka membawa pengeras suara. Sebagian massa berupaya masuk dengan membentak lalu mengintimidasi karyawan. Massa juga merusak sejumlah propersi kantor ini.

Pemimpin Redaksi Radar Bogor Tegar Bagja dan GM Produksi Aswan Ahmad berupaya menemui massa, tapi makian dan bentakan tak berhenti. Sempat terjadi aksi dorong hingga salah seorang  staf mengalami kekerasan fisik. "Dipukul," kata Asnil Bambani, Ketua AJI Jakarta dalam press release yang diterima Independen.id. 

Karena itu Asnil mendesak kepolisian mengusut aksi kekerasan dan memprosesnya secara hukum. Ia pun meminta massa menyelesaikan sengketa pemberitaan sesuai dengan mekanisme UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain mengingatkan redaksi media untuk menjaga independensi dan mematuhi kode etik. 

Desakan agar polisi memproses kasus ini juga disampaikan Direktur Eksekutif LBH Pers, Nawawi Bahrudin. Ia mengatakan kekerasan dan pengrusakan kantor Radar Bogor tindak pidana. Kekerasan terhadap orang dan barang secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara lima tahun enam bulan atau penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Sedangkan pengrusakan alat-alat kantor merupakan bentuk dari tindak pidana pengrusakan sebagaimana Pasal 406 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara dua tahun delapan bulan.

Nawawi mengatakan ketiga pasal itu merupakan delik umum. "Pihak kepolisian bisa aktif memroses hukum tanpa harus menunggu pengaduan dari korban," katanya kepada Independen.id.

Ia pun menyayangkan tindakan ini karena bertentangan dengan Pancasila. Padahal Ketua Umum PDI Perjuangan adalah Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). "Seharusnya mereka memberikan teladan yang baik," ujarnya.

Intimindasi dan aksi massa di kantor redaksi ini terjadi dua kali sepanjang 2018. Selain kasus Radar Bogor, beberapa bulan lalu, massa Front Pembela Islam mendatangi redaksi Majalah Tempo karena media ini menerbitkan sebuah kartun yang dipersepsi menghina Pemimpin FPI, Rizieq Shihab.

 

YHM