Anti Korupsi Sebagai Gerakan Politik

Anti Korupsi Sebagai Gerakan Politik

foto: bayu w

diskusi Pergerakan Indonesia: Ke Mana Arah Pemberantasan Korupsi? - 18 Juni, Jakarta

INDEPENDEN, Jakarta. Jangan mengatakan dirinya bersih, ketika membiarkan lingkungan sekitarnya kotor, demikian kritik pedas dari Faisal Basri, pengamat ekonomi kepada pemerintahan Jokowi. 

Pernyataan Faisal Basri tersebut dilontarkan pada diskusi publik : Ke Mana Arah Pemberantasan Korupsi? yang diselenggarakan oleh Pergerakan Indonesia, di kawasan Menteng, Jakarta, hari Minggu 18 Juni lalu. Selain Faisal Basri, narasumber lain adalah Sugeng Bahagijo (INFID), Arie Sujito (dosen UGM) dan Sereida Tambunan (Ketua Umum PI). 

Faisal Basri menguraikan bahwa Indonesia masih mengalami masalah praktek suap atau sogok. Dalam survei yang dilakukan enterprisesurveys.org, sebuah perusahaan di Indonesia masih harus mengeluarkan sogokan antara 21 - 30% dari berbagai aktivitas perusahaan. Praktek-praktek korupsi masih banyak modusnya, terbukti dengan sering OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK. Terkait dengan isu Hak Angket DPR pada KPK, Faisal mengatakan," Dari hasil riset maupun survei apapun, terbukti yang lebih dipercaya publik adalah KPK dari pada DPR."

Sugeng Bahagijo mempertajam soal hak angket tersebut. Menurut Sugeng, ada 4 pertanyaan penting yang perlu dijawab oleh anggota DPR pendukung Pansus Hak Angket KPK. Pertama, apakah tindakan pansus KPK legal secara hukum positif, terlebih sudah ada 132 ahli hukum yang menyebut hal itu cacat hukum. "Kedua, apakah ini legitimate atau absah?,"kata Sugeng. Absah yang dimaksud adalah apa dasar pembentukan Pansus Hak Angket KPK, apakah ada survei yang dilakukan oleh DPR atau ada opini yang menjadi dasar. 

Ketiga, apakah inisiatif Pansus justru memperlemah citra dari DPR atau memperkuat?  Dan yang terakhir, apakah inisiatif pansus KPK ini  akan membuka prospek keterpilihan mereka (anggota DPR) dalam pemilu 2019? Akan menurun atau meningkat?
Arie Sujito mengajak publik, elemen-elemen demokrasi untuk tidak  melihat gerakan anti korupsi ini urusan hukum semata. "Gerakan anti korupsi harus sebagai gerakan politik, gerakan penguatan demokrasi,"ujar Arie. Karena itu menurut Arie, tindakan politik yang berusaha memangkas kewenangan KPK adalah bagian dari pelemahan demokrasi, yang publik harus lawan. 

Hadir juga dalam diskusi ini beberapa tokoh seperti Marco Kusumawijaya (Tim Sinkronisasi Anies-Sandi), Bambang Isti Nugroho (Seniman), aktivis pro demokrasi dan kalangan profesional. Diskusi yang digelar di Resto Madame Ching, kemudian ditutup dengan buka bersama. 

Bayu Wardhana